Penulis: Sherly Agustina, M.Ag | Pemerhati Kebijakan Publik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Membicarakan Palestina selalu menyesakkan dada. Puluhan ribu warga sipil gugur, infrastruktur hancur, dan penjajahan tak kunjung berakhir. Ironisnya, tragedi kemanusiaan ini justru dibungkus narasi “perdamaian” oleh negara adidaya dan sekutunya. Pertanyaannya, benarkah penjajah sungguh-sungguh menginginkan damai bagi negeri yang mereka hancurkan?
Sebagaimana dilaporkan BBC.com (23/1/2026), pemerintah Amerika Serikat mempresentasikan rencana pembangunan “New Gaza” dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Proyek ini diperkenalkan bersamaan dengan seremoni penandatanganan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS, Donald Trump.
Dalam presentasi tersebut, AS memaparkan pembangunan puluhan gedung pencakar langit di sepanjang pesisir Gaza hingga kawasan Rafah yang telah luluh lantak.
Sebagaimana dipaparkan dalam salindia resmi, proyek New Gaza dirancang mencakup kawasan permukiman, pertanian, dan industri baru dengan target populasi sekitar 2,1 juta jiwa. Trump bahkan menyebut Gaza sebagai kawasan dengan “lokasi tepi laut yang luar biasa” dan potensi properti bernilai tinggi.
Seperti ditulis BBC.com (23/1/2026), presentasi tersebut disampaikan menantu Trump, Jared Kushner. Ia mengungkapkan bahwa Gaza telah dijatuhi sekitar 90 ribu ton amunisi sehingga menyisakan lebih dari 60 juta ton puing yang harus dibersihkan.
Kushner juga menegaskan komitmen demiliterisasi Hamas dan menyatakan AS tidak memiliki “rencana B”. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang lebar antara retorika dan fakta.
Laman kumparan.com (2/2/2026), menulis, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza pada Sabtu (31/1). Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan tersebut.
Dikabarkan AFP melalui laman kumparan.com (2/2/2026), sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal, menyebut apartemen warga, tenda pengungsian, hingga fasilitas sipil menjadi sasaran serangan. Fakta ini menegaskan bahwa Board of Peace tidak serta-merta menghentikan kekerasan, bahkan sejak awal kelahirannya.
Board of Peace: Penjajahan Gaya Baru
Sejak diperkenalkan, visi New Gaza menuai kritik tajam. Persoalannya bukan semata soal skala pembangunan, melainkan asumsi dasarnya yang mengabaikan kedaulatan politik dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Laman Mediaindonesia.com (23/1/2026) mengulas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu kedaulatan, keamanan, dan hak politik. Transformasi pesisir Gaza menjadi kawasan bernilai tinggi berpotensi meminggirkan penduduk lokal jika tidak disertai jaminan kepemilikan dan partisipasi warga.
Pertanyaan mendasarnya bukan apakah ratusan gedung dapat dibangun, melainkan untuk siapa dan dalam kerangka kekuasaan siapa pembangunan tersebut?
Rekam jejak Amerika Serikat sebagai aktor imperialisme global bukan hal baru. Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan Sudan menjadi saksi bagaimana invasi dan intervensi AS meninggalkan kehancuran.
Kini, melalui Board of Peace, AS kembali tampil sebagai “juru damai”, meski substansinya mengarah pada penguasaan politik dan ekonomi wilayah pascakonflik.
Secara resmi, BoP diklaim bertujuan mengelola transisi Gaza, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang. Namun, struktur dan kewenangannya justru membuka ruang dominasi asing atas Gaza. Inilah ironi terbesar: penjajah hadir sebagai penentu masa depan negeri yang mereka porak-porandakan.
Allah Swt. berfirman, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (QS. an-Nisa: 141).
Ayat ini menegaskan bahwa dominasi penjajah atas kaum beriman bukanlah sesuatu yang patut dilegitimasi.
Palestina Membutuhkan Pembebasan, Bukan Ilusi Perdamaian
Umat Islam semestinya bersikap kritis dan menolak proyek Board of Peace yang pada hakikatnya adalah penjajahan gaya baru. Jika proyek ini berjalan, maka ia berpotensi menghapus Gaza tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara historis dan spiritual.
Al-Aqsa—bumi para nabi, kiblat pertama, dan saksi peristiwa Isra Mikraj—terancam tergerus oleh proyek “rekonstruksi” yang sarat kepentingan geopolitik.
Penjajahan tidak pernah benar-benar berakhir melalui perundingan yang timpang. Sejarah menunjukkan bahwa dewan-dewan internasional buatan penjajah kerap menjadi alat legitimasi, bukan pembebasan.
Karena itu, solusi sejati bagi Palestina tidak lahir dari ilusi perdamaian, melainkan dari upaya pembebasan yang berakar pada kekuatan dan persatuan umat.
Dalam perspektif sejarah Islam, institusi politik yang mampu menghimpun kekuatan umat secara menyeluruh adalah Khilafah. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah perisai (pelindung)” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa Khalifah berfungsi melindungi kaum Muslim dari agresi musuh serta menjaga kemuliaan Islam.
Sejarah mencatat ketegasan Khilafah dalam melindungi umat, sebagaimana ditunjukkan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ketika menghadapi Bizantium. Ketegasan politik dan militer kala itu menunjukkan bahwa kehormatan umat terjaga ketika ada institusi pelindung yang kuat dan berdaulat.
Khatimah
Fakta sejarah membuktikan bahwa Khilafah bukan sekadar simbol, melainkan institusi pemerintahan yang pernah menjaga kehormatan dan darah kaum Muslim.
Di tengah meningkatnya agresi global dan kegagalan berbagai skema “perdamaian” internasional, umat Islam dituntut berpikir lebih mendasar tentang jalan pembebasan Palestina. Wallâhu a‘lam.[]
Comment