by

BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan DPM-PTSP Kabupaten Nias

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Guna memperkuat sinergitas antar lembaga dan upaya bersama dalam memastikan pekerja terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Nias melalui Perjanjian Kerja Sama.

Kegiatan ini diawali dengan pembahasan draft perjanjian kerja sama, yang turut dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nias, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Nias, dan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Nias.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nias, M. Irdiansah mengatakan, pertemuan hari ini sebagai upaya bersama untuk memastikan perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani oleh para pihak tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Ia menyampaikan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja sama ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama yang telah terjalin di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Perjanjian kerja sama ini telah dibahas bersama Dinas PM-PTSP Kabupaten Nias. Sedangkan substansi dari perjanjian tersebut telah sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ada di tingkat pusat maupun provinsi. Selain itu, kami juga telah memastikan, perjanjian kerja sama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Irdiansah mengawali pembahasan perjanjian kerja sama.

Ia mengatakan, pihaknya secara serius akan menjalin koordinasi dengan DPM-PTSP Kabupaten Nias guna memastikan setiap pekerja telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Untuk itu, ia berpendapat, perjanjian kerja sama ini sebagai dasar bagi para pihak untuk dapat bersinergi menegakkan kepatuhan badan usaha.

“Kami akan menjalin kerja sama khususnya dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan kesehatan bagi pekerjanya,” tegas Irdiansah.

Lebih lanjut Irdiansah menjelaskan, upaya penegakan kepatuhan badan usaha membutuhkan kerja sama yang kuat antar lembaga, baik dari segi komunikasi, koordinasi, dan komitmen dari para pihak yang terlibat.

“Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 mengamanatkan agar BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kami menyadari kesuksesan dan keberlangsungan Program JKN-KIS, hanya akan terwujud jika terjalin kerja sama yang kuat dengan para pihak,” jelasnya.

Assisten I (Satu) bagian Pemerintahan selaku Ketua TKKSD, Frans Jeffry Wirawan menyampaikan bahwa pada prinsipnya untuk perjanjian kerja sama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, ia berpendapat bahwa sifat dari perjanjian kerja sama ini sebagai bentuk tindaklanjut dari perjanjian kerja sama yang telah terjalin di tingkat pusat maupun provinsi.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan menyambut baik adanya kerja sama ini. Kami memandang kerja sama ini sebagai bentuk sinergitas yang konkrit untuk melindungi pekerja dalam hal kesehatannya. Kami juga memandang perjanjian ini tidak bertentangan dengan regulasi dan perjanjian yang telah disepakti ditingkat pusat maupun provinsi,” jelas Jeffry.

Di akhir pembahasan, Irdiansah menyampaikan agar perjanjian ini dapat dijalankan secara maksimal dan dapat dijadikan dasar memperkuat sinergitas antar pihak. Ia juga berpesan, agar para pihak dapat menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja sama.

“Kita berharap, ini bukan hanya sekedar dokumen perjanjian, tetapi tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud demi masyarakat Kabupaten Nias yang sehat dan sejahtera,” tandasnya mengakhiri.

Reporter : Albert

Comment

Rekomendasi Berita