by

Bukan Kapitalisme Tapi Islamlah Yang Menjadi Solusi

-Opini-19 views

 

 

Oleh: Susi Maryam Mulyasari, S. Pd.I, Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

_________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Memang benar pandemi merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi oleh semua negara di dunia. Bahkan pandemi pun bisa dijadikan sebagai indikator untuk menilai arah kebijakan sebuah negara di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang merasakan dampak pandemi yang begitu luar biasa. Hampir semua sektor telah mengalami kemerosotan produktivitasnya, sektor pendidikan, pariwisata, keuangan dan lain-lain sampai saat ini pun masih belum bangkit dari resesi ekonomi.

Di lain pihak sikap dan arah kebijakan pemerintah di dalam merespon pandemi dianggap oleh beberapa pakar ekonomi sangat bernuansa kepentingan yang memanjakan para kapitalis (pemilik modal). Misalnya, program vaksinasi yang begitu cepat dan cenderung dipaksakan seakan berlomba dengan keuntungan finansial yang akan di dapatkan, padahal secara uji klinis masih perlu proses berkelanjutan sampai akhirnya vaksin tersebut efektif untuk menangkal Covid-19.

Selain itu kebijakan pinjam atau berhutang menjadi trend di negeri ini, seakan-akan untuk menyelamatkan masyarakat itu tidak ada jalan keluar kecuali berhutang.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB. Adapun komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp842,76 triliun (12,86 persen) dan SBN sebesar Rp5.711,79 triliun (87,14 persen).

Pemerintah berdalih alasan kenapa harus berhutang karena untuk menyelematkan rakyat, padahal kalau kita lihat komposisi dari penggunaan utang ternyata komposisi insentif BUMN jauh lebih besar ketimbang untuk rakyat. Sehingga alasan yang paling masuk akal kenapa berutang, lagi-lagi pertimbangan para kapitalis yang menjadi alasan

Dalam kondisi seperti ini rakyat hanya dijadikan “tumbal’ untuk mengeruk keuntungan semata. Ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu bangkit dari keterpurukan seperti sekarang, apabila kebijakan yang diambil mengikuti arah kebijakan para kapitalis.

Bangsa kita akan selamanya menjadi bangsa “terjajah” yang harus tunduk patuh kepada para kapitalis. Oleh karena kondisi keterpurukan yang dialami bangsa ini,  tiada lain karena komitmen kemandirian sudah lama hilang dari bangsa ini, sejak identitas keislaman bangsa ini lenyap. Padahal mayoritas bangsa ini adalah muslim, seharusnya cukup membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan hebat. Namun nyatanya tidak demikian.

Kenapa?
Sebab, keislaman yang melekat pada identitas mayoritas pendidikan Indonesia hanya sebatas formalitas semata yang akan kalah oleh kepentingan para kapitalis.

Para penguasa negeri ini begitu mengakomodir kepentingan kapitalis yang lebih banyak memarginalkan rakyat di sisi lain. Mereka telah membuat seperangkat aturan atau kebijakan yang jauh dari nilai Islam dan keadilan.

Padahal secara historis empirik, Islam mampu menyuguhkan solusi terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Di bawah sistem Islam kesejahteraan mayarakat telah terasa oleh seluruh umat manusia. Kemandirian di dalam menerapkan aturan dan kebijakan akan nampak jelas.

Dalam penyelesaian masalah kehidupan, terlebih dalam pengaturan kebijakan publik tidak akan tergantung pada hutang. Sebab seluruh kebijakan bersumber dari Allah Swt. Sang Pencipta dan Pengatur.

Maka dari itu, sudah saatnya semua pihak berjuang mengimplementasikan sistem kehidupan Islam. Hanya dengan sistem Islamlah kesejahteraan akan terwujud, di tengah pandemi saat ini.
Wallahu a’lam bishshawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita