by

Buruh Desak Menaker Hanif Dakhiri Mundur Dan Minta Para Gubernur Abaikan Perintah

Menaker, Hanif Dakhiri.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  – Buruh
mengecam keras pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dakhiri
yang menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan upah minimun
tahun 2017 sebesar 8,25%. 
Merespon pernyataan
Menaker tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia merasa kalau
pernyataan Hanif jelas telah melanggar UU No 13 Tahun 2003 Pasal 88 dan
89 yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum ditetapkan oleh
Gubernur.”Sementara itu dalam permenaker disebutkan bahwa penetapan
kenaikan upah minimum tersebut tsb dinyatakan oleh Gubernur 60 hari
sebelum berlaku upah minimum 2017 yang baru (jatuh pada tgl 1
November),” tukas Said Iqbal, Presiden KSPI.
“Jadi
jelas, penetapan kenaikan upah minimum 2017 dilakukan oleh Gubernur
pada 1 November 2016. Bukan oleh Menaker.” Kata Presiden KSPI Said Iqbal
di Jakarta, Rabu (26/10).
Pernyataan Menaker
ini provokatif, menabrak UU sehingga terlihat sekali figur Menteri yang
tidak paham Undang-Undang dan takut kehilangan jabatan, sehingga
berupaya menekan Gubernur seolah-olah sebagai bawahannya. Juga “abuse of
power” hanya karena ketakutan yang berlebihan dan tidak menghormati hak
Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum.
Iqbal
menyampaikan, pernyataan Hanif justru memancing aksi buruh yang lebih
masif, karena jelas sekali Menaker melindungi kepentingan para pemodal
dengan berlindung dibalik PP No 78 Tahun 2015.
Jelas
sekali sejarah akan mencatat sepanjang indonesia. Menaker inilah yang
paling bertanggung jawab terhadap kembalinya rezim upah murah dan
memiskinkan buruh miskin melebihi rezim Soeharto.
Oleh
karenanya buruh menuntut sebaiknya Menaker mundur dan meminta dengan
segala hormat agar para Gubernur dan Bupati memutuskan upah minimum yang
layak demi mengejar ketertinggalan dengan upah buruh Vietnam, Malaysia,
Philipina, Thailand, dimana usulan buruh kenaikan upah min 2017 Rp 650
ribu.
PP No. 78 Tahun 2015 hanya mengatur nilai
paling minimal dalam menaikan upah minimal, dengan demikian tidak salah
dan tidak melanggar aturan bila gubernur dan Bupati/Walikota boleh
menaikan nilai upah minimal diatas nilai yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut, demi meningkatkan kesejahteraan buruh di daerahnya
masing-masing.
“Para
Gubernur tidak usah dengerin Menaker yang tidak paham Undang-Undang dan
berlagak mengancam seperti boss yang punya negeri ini,” pungkas Said
Iqbal.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita