by

Potensi Kerugian Negara Sebesar 1.3 Miliar Dalam 3 Proyek Kemenpar

Salah satu kegiatan Kemenpar “Hari Nusantara” di Aceh.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Di tahun 2015 Kementrian Pariwisata mengerjakan 3 proyek senilai Rp.
2.901.069.980 dalam pelaksanaannya CBA (Center for Budget Analysis)
menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.373.628.896 dalam proyek
tersebut dengan banyak ditemukan modus-modus. Diantaranya tidak adanya
bukti data yang akuntabel dalam hal ini sehingga negara berpotensi
mengalami kerugian sebesar Rp. 1.087.107.424 serta terdapat kelebihan
pembayaran (dugaan murk up) sebesar Rp. 286.521.272.  Adapun
rinciannya sebagai berikut;
Pertama (1), di mana
pada deputi bidang pemasaran nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.
1.800.755.770 terkait proyek “kegiatan dukungan perjalanan instensif
korporasi multinasional 13 provinsi. Namun dalam prakteknya ada
kelebihan pembayaran (dugaan murk up) sebesar 48.450.000 dalam proyek
ini juga tidak disertai data yang akuntabel,” demikian ungkap Jajang
Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA, Rabu (26/10).
Kedua (2), pada deputi pemasaran Mancanegara dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 198.500.000 untuk proyek “kegiatan peliputan
destinasi wisata bali paket 1” dalam proyek ini banyak ditemukan
kejanggalan dalam hal, datanya yang akuntabel. Negara berpotensi
mengalami kerugian sebesar Rp. 169.053.712
Ketiga
pada deputi bidang PDIP (Pengembangan destinasi dan Industri
Pariwisata) dalam proyek ini anggaran yang digelontorkan sebesar Rp.
901.814.210 untuk kegiatan forum coordinator kantor staf kepresidenan.
Lagi-lagi dugaan murk up sebesar Rp. 238. 071.272
Berdasarkan informasi data di atas nampak menunjukan masih kurang
seriusnya Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran, yang
berakibat pada kerugian negara. 
“Untuk itulah
CBA meminta pada aparat hukum agar melakukan penyelidikan terhadap
ketiga (3) kasus proyek tersebut, walau dalam hal ini kemenpar berdalih
sudah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara, misal sudah
mengembalikan uang sebesar Rp.238 juta ke kas negara,” jelasnya.
“Tapi, aparat hukum harus tetap memanggil kemenpar untuk diperiksa.
Karena, ada ketidakhadiran peserta rapat, tapi tetap dimasukan ke dalam
tagihan bahwa mereka ikut rapat,” cetus Jajang Nurjaman.
“Aparat
hukum harus segera melakukan penyelidikan dengan langkah langkah
melakukan pemanggilan terhadap Menpar dan para deputi yang
bertanggungjawab atas 3 proyek tersebut agar 3 kasus ini lebih jelas dan
detail,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita