CBA: Pasca Pilpres 2019 Indikasi Korupsi Infrastruktur Era Jokowi Akan Dibuka’

Berita382 Views
Uchok Sky Khadafy (kedua dari kanan) saat diskusi. [Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafy mengatakan situasi jelang tahun 2017 hingga 2018 bakal terjadi dualisasi kekuatan, kelompok yang mendukung Jokowi dan yang tidak mendukung untuk mengusung pilpres 2019,. Hal ini dikatakannya di sela acara diskusi terbuka di bilangan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (27/7).
Fenomena pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Cikeas menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kamis (27/7) Cikeas, menurut Uchok, itu momen galang poros kekuatan baru.
“Keduanya berasal dari ‘militer’. Biasanya, militer tidak akan mau maju ke depan namun hanya menunggu momen. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang menunggu ini ?,” celetuknya.
Direktur CBA itu menjelaskan, bagi pemerintahan Joko Widodo yang terpenting adalah bagaimana pembangunan infrastruktur, hingga dipaksakan berjalan.”Dana bukan dari APBN, tetapi non budgetting. Kalau melalui APBN dianggap bahaya, soalnya defisit akan terjadi,” paparnya.
“Tim ekonomi Jokowii sangat lamban. Maka kelihatannya, tim ekonomi ini akan diganti, Karena gagal lobi barat, AS. Beda prinsip di mana team ekonom dan Jokowi, di mana berkeinginan membangun terus infrastruktur,” jelasnya.
Uchok menambahka, pembangunan nfrastiruktur tentunya bergantung dari donor, yakni internasional, semisalnya dari negeri tirai bambu, China.
Menurut Uchok, tim ekonomi pemerintah yang gagal dan dianggap lebih pro ke Barat atau pro ke Amerika tentunya memerlukan pergantian.”Sebenarnya nampak di tim ekonomi tidak mau, namun di satu sisi, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi, dipaksakan jalan terus. Tampaknya bisa ada yang kena resuffle ini,” paparnya.
Kemudian, sambung Direktur CBA, bagaimana supaya bisa tercapai. Itu, makanya dibangun terus..”Awal februari 2017 lalu padahal dikategorikan tidak bisa membuat indikator yang sesuai dengan tujuan dan visi misinya….alias amburadul. Kacau ini,” bebernya.
“Sampai kini lihat ‘lelang’ ga ada lagi. Anggaran ditolak semua oleh BPKP. Tidak bisa bikin indikator sesuai visi misi kementerian,” papar Uchok.[Nicholas]

Berita Terkait

Baca Juga

Comment