Dana Umat Diusut, Uang Teman Ahok Dibiarkan Polri

Berita521 Views

Prof. DR. Din Syamsuddin, Ketua Badan Pertimbangan MUI.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan rakyat bisa marah dan antipati Polri tetap pilih kasih dalam menangani kasus-kasus hukum.

Menurutnya saat ini ada aktivis muslim yang dikriminalisasi Polisi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Sementara dana Teman Ahok yang mencapai Rp35 miliar dan oknum polisi yang memiliki rekening gendut tidak diusut.

“Kemarahan masyarakat itu bisa diwujudkan dalam bentuk perlawanan,” ujar Neta, Kamis (23/2/2017).

Dia mengemukakan, dalam kasus dana sumbangan umat untuk aksi demo 411, polisi bertindak cepat dengan melakukan pengusutan. Padahal tidak ada uang negara yang digunakan untuk aksi demo damai itu. Oleh karena itu Polri nyata-nyata telah mempertontonkan arogansinya mengusut sumbangan umat.

Sebaliknya dalam kasus sumbangan Teman Ahok menerima dana Rp 35 miliar Polri tidak mengusutnya. Begitu juga saat Polri menerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta tidak ada yang mempermasalahkannya.

“Jika Polri terus bersikap diskriminatif maka publik akan antipati pada kepolisian dan Polri semakin tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Ada apa dengan Polri akhir-akhir ini. Kenapa Polri tidak profesional dan proporsional dan cenderung pilih kasih,” papar Neta.

Neta mengakui, belakangan ini berbagai pihak memang kerap menuding bahwa Polri tidak profesional dan tidak independen. Partai Demorat misalnya, menuding Polri telah dijadikan alat untuk mendeskreditkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berbagai tudingan itu tentu sangat merugikan Polri ke depan.

“Semua tudingan itu muncul tak terlepas dari kinerja profesional Polri karena Polri kerap dinilai pilih kasih dalam membongkar sebuah kasus,” jelasnya.

Sumbangan Umat

Sementara itu Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi meminta Polri harus profesional. Oleh karenanya semua indikasi korupsi dan pencuian harus diproses tanpa pandang bulu.

“Kalau rekening gendut mungkin konflik kepentingan. Makanya agar profesional maka harus ada skala prioritas kasus, besar besar dulu yang diungkap,” papar Apung.

Apung mempertanyakan Polri yang mengusut dana umat. Padahal banyak kasus besar yang bisa menjadi prioritas polisi untuk mengusutnya. “Mengungkap rekening gendut itu harusnya prioritas untuk penyelenggaran negara karena kaitan dengan pelayanan publik,” paparnya.

Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto meragukan jika polisi akan memeriksa oknum polisi sendiri. Permintaan agar Polri profesional dan tidak diskriminasi merupakan utopis. Karena UU 2/2002 tentang kepolisian tidak menjelaskan dengan tegas, reformasi seperti apa yang harus dilakukan Polri.

“UU 2/2002 menempatkan Polri seperti ‘banci’, diharuskan menjadi alat negara, tapi cenderung mewakili kepentingan penguasa lewat Kompolnas dan penunjukan Kapolri oleh Presiden,” ujar Rukminto.

Melampaui Batas

Tidak profesionalnya Polri juga dikritisi mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr Din Syamsudin. Ia terusik hatinya ketika ada aktivis muslim yang dikriminalisasi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ini terkait kasus yang menimpa Adnin Armas, Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, yang kabarnya dijadikan tersangka oleh kepolisian atas kasus dana infaq umat Islam kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dihimpun menggunakan rekening yayasan yang diketuainya.

Din menilai, Polri sudah melampaui batas. Ia pun menantang kepolisian untuk tidak pilih kasih dalam membongkar kasus serupa.

“Kalau mau dibongkar semuanya. Kita bisa kasih kasusnya, seperti uang Teman Ahok, atau rekening gendut Polri. Atau apa, kalau mau ayo bongkar semuanya,” ucap Din di Kantor MUI di Jakarta, Rabu (23/02/2017.

Din mengungkapkan, pilihannya hanya dua, bongkar semua kasus serupa tanpa pilih kasih. Atau hentikan kasus tersebut. “Saya berharap itu tidak dilanjutkan oleh Polri. Agar tidak menambah sesak dada umat Islam dengan ketidakadilan,” ujarnya.[Safari]

Comment