by

Fuad Bawazier: 11 Tahun Penerimaan Pajak Tidak Capai Target

Fuad Bawazier.[aktual]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Politikus yang sempat memangku jabatan anggota MPR-RI dari
PAN periode 1999-2004, Fuad Bawazier menyampaikan, selama
sebelas (11) tahun ini penerimaan pajak tidak mencapai target dan dengan
kecenderungan nyata gapnya semakin besar.
“Tentu saja kegagalan yang
menahun ini cukup mengkhawatirkan, sebab kredibilitas APBN semakin
menurun,” demikian ungkap ekonom kondang Indonesia yang sempat menjabat Direktur Jenderal Pajak itu, Sabtu (25/2).
Kegagalan pencapaian target pajak iini menurut prediksi Fuad bahwa
indikasinya akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sri Mulyani
sekalipun sudah menurunkan rencana penerimaan pajaknya.
“Artinya kredibilitas APBN tetap dipertanyakan meski Menkeu Sri Mulyani sudah menurunkan target penerimaan pajaknya,” tukas Mantan Menteri Keuangan pada kabinet Pembangunan VII itu menjelaskan.
Kegagalan
yang akan berlanjut ini tambah Bawazier, mulai mengkhawatirkan pasar keuangan khususnya
para kreditur pemegang Surat Utang Negara RI, kalau pemerintah gagal
bayar utang.
Itulah sambung Bawazier, salah
satu pertimbangan JP Morgan menurunkan rating Indonesia beberapa waktu
lalu yang membuat gusar Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Mantan Menkeu RI di Kabinet Pembangunan era Orde Baru itu
menuturkan kegagalan mencapai target pajak secara tidak langsung juga
turut andil menaikkan ratio utang negara thdp PDB yang dalam setahun
terakhir ini naik 1,1% yaitu dari 26,8% (2015) menjadi 27,9% PDB (2016).
Bahkan menurut Bawazier, Menkeu sebelumnya
yaitu Bambang Brojonegoro melihat perlunya di bentuk Badan Penerimaan
Negara yg langsung di bawah Presiden sebagai pengganti Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) yang sudah kedodoran dengan tugasnya itu.
“Tugas
menghimpun penerimaan negara yang mencapai Rp1500T terlalu berat bagi
sebuah organisasi yang hanya setingkat Direktorat Jenderal,” cetusnya.
Namun yang menjadi
persoalan, sambung Fuad, “Apakah Sri Mulyani rela
kekuasaan dan kewenangannya berkurang ?,” Ujarnya.

“Nampaknya berbeda dengan Bambang Brojonegoro, Sri Mulyani
justru akan menentang berdirinya Badan Penerimaan Pajak ini. Lalu kini
kuncinya ada pada Presiden Jokowi dan DPR,” ulasnya mencermati.
Fuad mengurai bahwa seorang kawannya yang berada di DPR sempat
pula mengatakan bahwa usulan pembentukan badan sudah masuk ke prolegnas
tahun ini. 
“Tetapi menurut hematnya, baik Presiden maupun DPR baru akan
menyadari pentingnya issue ini pasca semester setahun anggaran 2017,
bahwa target pajak tahun ini juga tidak akan tercapai. Meskipun
menterinya Sri Mulyani dan targetnya sudah dipotong! ,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + twelve =

Rekomendasi Berita