by

Desi Wulan Sari, S.E, Msi: Standar Ganda Negara Barat Atas Nama HAM

Desi Wulan Sari, S.E, Msi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dunia sempat dibuat heboh, dengan ketegasan hukum syariat
yang buat oleh Negara Brunei Darussalam. Mulai tanggal 13 April 2019 hukum
rajam yang diberlakukan untuk kelompok LGBT dan pelaku zina telah mulai
diberlakukan. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim itu mengetatkan hukum
syariah yang merupakan sistem hukum mereka. Hukum syariah diterapkan di
berbagai negara di dunia dengan tingkat kekekatan yang berbeda-beda.
Sebenarnya, Negara Brunei bukan yang pertama Kali menerapkan
hukum syariat dalam penerapannya. Ada beberapa Negara yang juga memberlakukan
hukum syariat antara lain: Arab Saudi, Afghanistan, Indonessia (Aceh), Sudan,
Pakistan, Nigeria, Qatar dan Irak.
Namun, reaksi yang dihasilkan dari penerapan hukum syariat
di Brunei ini menuai banyak kritikan dan penolakan keras dari negara-negara
Sekuler. Para pengusung HAM, bahkan organisasi dunia PBB ikut mengambil bagian
dalam pengecaman hukum tersebut, bahkan mendesak Brunei untuk membatalkan
hukuman tersebut.
Kementerian Luar Negeri Brunei menyatakan hukum rajam sampai
meninggal untuk LGBT dilakukan untuk “pencegahan” dan bukan untuk
“hukuman”. Kementerian mengeluarkan pernyataan itu setelah muncul
banyak kritikan terkait hukuman rajam untuk kelompok lesbian, gay, biseksual
dan transgender.
Brunei mengatakan ada persyaratakan yang sangat ketat dalam
pelaksanaan hukuman rajam sehingga bentuk hukuman seperti itu akan jarang
dilaksanakan. Pernyataan itu muncul setelah PBB menyebut hukuman itu sebagai
“kejam dan tidak manusiawi.”
Menteri Erywan juga mengatakan Brunei tidak
mengkriminalisasi orang berdasarkan keyakinan atau orientasi seksual, termasuk
hubungan sesama jenis. Kriminalisasi “perzinahan dan sodomi dilakukan
untuk melindungi kesucian keluarga dan perkawinan Muslim, terutama
perempuan,” menurut pernyataannya itu (BBC News Indonesia, 12/4/2019).
Perlu diketahui bahwa penerapan hukum syariah di era modern
telah menjadi sumber perselisihan antara Muslim konservatif dan liberal. Hal ini
terus menjadi sumber perdebatan di seluruh dunia. Tidak adanya Daulah Islam membuat
hukuman syariat di setiap negara berbeda. Padahal sejatinya hukum syariat
adalah hukum yang harus dilaksanakan secara kaffah yang telah diatur oleh
AlQuran dan Hadis. Tidak bisa kita tebang pilih, hukum mana yang ingin kita
pakai dan yang tidak ingin Kita pakai sesuai kebutuhan Negara tersebut.
Ditambah dengan munculnya deklarasi HAM dari PBB yang
mengusung kebebasan setiap manusia dan melindungi setiap hak individu dalam
kehidupan. Membuat hukum syariat semakin banyak ditinggalkan, semakin dibuat
tidak jelas batasannya karena telah dibenturkan dan dicampur aduk antara hukum
syariat dan hak asasi manusia. 

Makna HAM (Hak Asasi Manusia) 
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut definisi adalah hak-hak
dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa
sejak lahir.
Sedangkan HAM menutut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada
tahun 1948 mendeklerasikan The Universal 
Decleration of Humman Right  tahun
1948.( Piagam Hak Asasi Manusia ) yang isinya Hak Asasi Manusia adalah hak-hak
dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak
berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak
berkomunikasi, hak keamanan,  dan hak
kesejahteraan, yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.  Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan
tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam
masyarakat.
Ada bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar,
hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam, yaitu:
Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
Hak Asasi Politik/Political Rights
Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights
Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights.
Implemtasi pelaksanaan hak asasi selalu berbarengan dengan
kewajiban asasi, ketika pelaksanaan hak asasi itu membuat hak orang lain
terlanggar maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi.
Usaha untuk melindungi HAM adalah usaha untuk memanusiakan manusia, menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Bukan untuk berbuat semaunya
sendiri kemudian menjadi tidak perduli terhadap akibat negatif untuk orang
lain. Begitupun HAM di Indonesia sebenarnya menganut prinsip HAM universal
dengan dasar Piagam PBB, Deklarasi HAM serta Pancasila sebagai falsafah politik
dan konsitusi UUD ‘45.
Disini terlihat bahwa HAM  merupakan pertimbangan akal manusia. Berdasarkan
nilai-nilai kemanusiaan,  bisa jadi akan memandang
buruk apa yang telah Allah tetapkan. Maka Jelas nilai-nilai HAM Tidak sesuai
dengan nilai-nilai Islam.
Maka ide HAM ini merupakan ide berbahaya yang dapat menyesatkan
dan hanya mengusung pemikiran manusia sesuai kepentingan saja. Dengan kata lain
HAM ibarat madu yang manis dan indah dalam kemasannya,  padahal isi nya berbahaya dan mengandung racun
bagi kaum muslimin.
Makna Syariat Islam
Syariat Islam adalah seruan syari’/pembuat hukum yaitu Allah
SWT. mengenai perbuatan hamba-Nya. Adapun sumber hukum syariat adalah:
1. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dimana firman
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh
umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran
disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara’.
 
2. Al-Hadist yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan
derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif menurut kesepakatan Ulama salaf
(generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah
amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan
derajat maudu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun
tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.
3.  ijma’, kesepakatan
para sahabat Rasulullah
4. Qiyas, diumpamakan 
dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
Sehingga Islam merupakan dasar dari penetapan hukum syara’, dimana
baik buruk suatu perbuatan atau peristiwa disandarkan pada Al-Quran dan Al-Hadist,
bukan disandarkan pada akal manusia. Dari sini sudah terlihat kontradiksinya,
HAM yang merupakan pertimbangan akal manusia bisa jadi akan memandang buruk apa
yang telah Allah tetapkan.
Standar Ganda PBB
Melihat peristiwa yang terjadi di Brunei dari sudut pandang
Islam, patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Sultan Brunei. Berani
mengambil putusan penerapan sanksi pidana sesuai hukum Islam. Sebagai negeri
mayoritas muslim,  Zina dan homoseksual
adalah dosa besar, dan merupakan perilaku menyimpang di masyarakat. 
Sehingga
sistem hukum yang membuat jera dan dapat mencegah penyebarannya memang
seharusnya diterapkan.  Pemimpin yang
berkuasa harus melindungi hak-hak muslim dari segala bentuk penyimpangan dalam
masyarakat. Pemimpin wajib menerapkan aturan-aturan sesuai keyakinannya, dalam
hal ini aturan Islam. Karena Islam adalah kebahagiaan yang selalu memuaskan
akal  dan menentramkan hati  manusia.
Lalu apa yang membuat PBB merasa keberatan dengan aturan
Islam yang ingin diterapkan Negara mayoritas Muslim seperti Brunei ini.  Adapun Sikap dan tindakan yang telah ditunjukkan
PBB sebagai lembaga internasional dunia terhadap dunia  Islam dan permasalahannya,  telah mengungkap jati dirinya kemana ia berpihak.
PBB hanyalah alat legitimasi penjajahan Barat melalui penanaman nilai-nilai
sekuler termasuk didalamnya isu Hak Asasi Manusia (HAM).
Sikap PBB yang mengatasnamakan HAM hanya berlaku jika
mengancam paham sekuler. PBB akan terusik ketika aturan Islam yang bersumber
dari akidah Islam diterapkan dan umat Islam kembali pada agamanya.
Atas nama HAM Barat melakukan standar ganda. Mereka akan teriak-teriak
atas nama HAM jika yang menhadi korban segelintir kaumnya. Namun terhadap ratusan
ribu bahkan jutaan kaum muslimin yang dibantai mereka bungkam.
Sehingga apa yang disampaikan PBB sebagai perwakilan  negara-negara sekuler terhadap penerapan hukum
Islam pastilah akan selalu berbenturan. Bahkan sejatinya PBB dan negara Baratlah
yang berkontribusi melanggengkan konflik dan penjajahan di belahan dunia Islam.
Tentu saja pencitraburukkan  Islam hanya dapat dihapuskan dengan sistem
yang global dan kaffah, yang tidak pernah diragukan sedikit pun. Sistem itu
adalah  khilafah alaa minhaj nubuwwah.
Semakin banyak negara berpenduduk mayoritas Islam menerapkan
hukum syariat menandakan rindunya kaum muslimin  akan hukum tegas dan jelas yang menimbulkan
efek jera serta berfungsi mencegah.  Kesadaran dan ghirah yang tinggi dalam
memerangi kezaliman membuat Islam semakin kuat dan semakin membawa pada akar
hukum syariat itu sendiri, yaitu Daulah Islam.
Sudah saatnya umat Muslim bangkit dan sadar, bahwa sistem pemerintahan
apapun yang dibawa oleh nafsu dan ankara murka yang datangnya dari manusia,
pasti bukanlah sistem yang diridhoi Allah, melainkan hanya akan membawa kerusakan
dimuka bumi. Umat Muslim harus terus menunjukkan ghirahnya untuk berdakwah. Mengembalikan
kemuliaan Islam adalah jalan penghapusan segala macam penindasan di dunia. Wallahu a’lam
bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita