by

Diskusi Akhir Tahun KMI Bersama BRI , “Refleksi Bidang Ekonomi 2016”

RADARINDONESIANEWS.COM,
JAKARTA – Kaukus Muda Indonesia bekrjasama dengan BRI  gelar diskusi akhir tahun bertajuk ‘Refleksi Bidang
Ekonomi 2016’ di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).
Sebelum diskusi
dimulai, Ketum KMI Edi Humaidi, menyampaikan apresiasi kepada pemuda pemudi, perwakilan OKP, aktivis, bahkan Ormas yang turut
menghadiri diskusi tersebut menjelang akhir tahun 2016.
Edi
Humaidi merespon survei Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC) bertajuk ‘kinerja pemerintah dua (2) tahun Pilpres’
dengan waktu pelaksanaan kisaran bulan juni 2016 cakupan responden
sebanyak 1.027 orang, dikatakan kalau tingkat kepuasan terhadap
Pemerintahan Jokowi-JK bidang ekonomi meningkat, 37% responden nyatakan
kondisi ekonomi lebih baik dari 2015, dan kondisi sekarang kebalikannya
hanya 23%. Masih menurut itupun sebanyak 55% merasa optimistis kondisi
ekonomi tahun 2017, namun sebanyak 8% responden utarakan pesimismenya.
Nyatanya, jumlah pengangguran dan PHK terjadi dimana-mana. Serasa ini
kurang diperhatikan, maka selaku civil society membayangkan dan
menanyakan, serta berharap supaya Pemerintah ke depan lebih perhatikan
kondisi ini untuk ditelaah secara objektif .
Rouf Qusyairi, sekjen KMI, mengatakan, berdasar survei
diatas, hanya memotret tingkat kepuasan publik dalam bidang ekonomi. “Tingkat kepuasan tahun 2015 dengan 2016, yang dikeluarkan bulan juni.
Maka diskusi ini baru sekedar harapan bukan motret dan membahas kondisi real saat
ini,” paparnya, selaku moderator.
Rouf
Qusyairi, yang juga merupakan Tenaga Ahli DPR RI itu mengatakan, dalam
meninjau kondisi ekonomi, seyogyanya ada 5(lima) poin indikator yang patut
diperhatikan.
“Dari tingkat Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri, Inflasi,
Pengangguran, Ketimpangan (Pemerataan), dan Kemiskinan,” Imbuhnya.
Kemudian, Sri Endang Novitasari, selaku perwakilan dari BKPM
(mewakili Kepala BKPM Thomas Lembong) menyampaikan, ” Sejauh ini yang
telah dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia
meningkat. Posisi Indonesia pertumbuhan ekonomi kisaran 5,1%, walaupun
di bawah India dan China, ” ujarnya.
Kedepan
yang utama adalah bagaimana cara Indonesia menghadapi dalam kondisi
Global, mengingat pada tahun 2015, hampir sekitar 31% situasinya arus
investasi masuk ke negara Asean. Investasi global (asing) berasal dari
Eropa, Amerika Latin, Eropa Utara yang pada 2015 bulan
Juli, Indonesia memasuki 2,5%, itu pula posisi ketiga (3), setelah India dan China.
Bahkan,
sambung Endang menerangkan begitu pula dengan Investasi yang masuk di
kawasan Asean. Dimana Asean menjadi lokasi favorit di dunia. Bahkan
China, Korea Selatan, Jepang turut investasi di negara Asean bakalan
diikuti oleh negara tetangga lainnya, seperti Vietnam, Malaysia, Myanmar
dan negara lain. Ditambah juga berdasarkan survey Lembaga Internasional
di bulan Januari 2016, Indonesia masuk ke dalam top Three investasi di
Dunia.” Terdapat indikator dimana Indonesia menjadi salah satu negara
tujuan investasi yang menarik,” paparnya.

Realisasi Investasi 2015-2019 dan diharapkan pertumbuhan Investasi
15-19% pertahun semua mengalami kenaikan. Kecuali dari dari Industri
padat karya,” jelasnya.
Dari sisi perijinan,
perwakilan dari Kemenkumham, Dirjen Pajak, BKPM telah lakukan beberapa
terobosan baru. ” Terobosan lain, dalam rangka percepat realisasi
investasi, investasi langsung konsumsi. Hanya di beberapa industri
terkendala, seperti dalam perijinannya semisalnya pembangunan,” jelas
Endang.
Endang menjelaskan, selain itu dalam
rangka memperbaiki perijinan baik fasilitas import barang modal (custom
clearance), rekomendasi dari BKPM hampir hanya dengan 30 menit saja.
Jalur hijau percepat realisasi investasi, perluasan investasi di
Indonesia, bahkan mencatat daftar negatif investasi (berisikan daftar
usaha baik yang boleh dan tidak dilakukan PMA).
Seperti
contoh misalnya, terkait dengan budidaya ganja, tentunya tidak akan
peroleh izin. Lalu UMKM, pengusaha besar tidak diperbolehkan dalam
bidang UKM itu, kemudian juga dalam bidang usaha yang terbuka, dimana
misal
85% industri kimia investasi asing, sedang perkebunan 90%, dan
perfilman tadinya dibatasi, sekarang investasi sebesar 100%.
Pendaftaran
PT sudah secara online, perbaikan dalam properti, pembayaran listrik,
pajak, layanan gugatan sederhana peradilan, baik dengan kaitan pemutusan
hak. ” terbuka, namun dengan syarat bermitra, dimana peroleh produk
barang berasal dari UKM di Indonesia,” Paparnya menjelaskan.
Sementara,
selaku pelaku ekonomi, Danang Giri Wardhana menyampaikan kondisi saat
ini pelaku ekonomi selain hanya objek kebijakan pemerintah, saat ini
ibaratnya seperti korban kelicikan kebijakan, bahkan ada baiknya koreksi
dan menyikapi guna langkah kedepan. ” Yang jadi pertanyaan. Benarkah
kita target investasi di dunia ?  menurut saya belum tentu benar,” tukas
Ketua Kebijakan publik APINDO 
Soalnya
saat tahun 2014, memang agak lebih tinggi, namun yang benar-benar
investasi, baru setengahnya berinvestasi. Danang menjelaskan bila minat
investasi tinggi ditinjau dari Sumber Daya Alam (SDA), Konsumen, lalu
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM).
” Tingkat
pendidikan 70% masih SMP kebawah untuk SDM. Belum memadai meski upah
kerja di Indonesia tidak rendah, tingkat pendidikan rendah, namun upah
kerja tinggi,”paparnya.
 
Selain itu diluar ketiga
hal diatas, Danang Wardhana menambahkan patut diperhatikan terkait
‘Cleanes dan Government’. ” Mengapa Govenment lemah ? Dalam menyambut
investasi asing namun tak sesuai harapan,” imbuhnya.
” Lihat saja proses meReformasi Investasi, dan lalu lintas
perijinannya. Masih berupa instruksi, dan turun melalui Permendag, Menteri ESDM, Menaker lalu jadi rumusan,” jelasnya.
” Dari tingkat Pusat ke Daerah masih terjadi gap.” tandasnya.
” Lihat saja kebijakan pusat, terhadap daerah. Bagaimana, dan
apapun caranya, PTSP Propinsi dan kabupaten/kota,” tukasnya.
” Sejujurnya selaku pelaku ekonomi, saya merasa bangga proses reformasi di BKPM, ” ungkap Danang
Namun
yang jadi pertanyaan, sebelum di BKPM itu bagaimana ? Proses Kebijakan
itu mesti dari Pusat ke Bawah, tidak bisa mengeluarkan Izin Prinsip bila
tidak ada persetujuan,” jelasnya.
Rekomendasi
menurut pandangan Ketua Kebijakan Publik APINDO itu tergantung kondisi
yang stabil. ” Indonesia ini dikenal oleh negara lain merupakan
Unpredictable Country, Instabilation Regulation atau negara yang tidak
stabil dalam me-Regulasi,” ungkapnya.[Nicholas]

Comment