RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah tokoh menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Presiden: Reshuffle dan Efisiensi Kabinet”.
Kegiatan yang diprakarsai melalui podcast Dr. Syukur Mandar itu berlangsung di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu, Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Diskusi menghadirkan sejumlah panelis, yakni Prof. TB Massa Djafar, Prof. Ray Rangkuti, Ir. R. Haidar Alwi, Dr. Saor Siagian, dan Eduardus Lemanto, S.H., dengan Wahyu Triono (KAHMI) sebagai moderator.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Keuangan, Dr. H. Fuad Bawazier, menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia memerlukan penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Fuad juga menilai sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki tujuan yang baik. Namun, ia berpendapat bahwa pelaksanaannya perlu diawasi agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun dampak yang merugikan pelaku usaha kecil.
Dalam paparannya, Fuad membandingkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan sejumlah negara lain. Ia menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia semestinya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih besar apabila dikelola secara efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, Dr. Syukur Mandar menyampaikan sejumlah kritik terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Ia mengaku memilih menyampaikan aspirasi melalui podcast dibanding bergabung dengan partai politik.
Menurutnya, berbagai kritik yang disampaikan bertujuan mendorong perbaikan tata kelola negara serta menjaga amanah konstitusi.
Syukur juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk keamanan di lingkungan sekolah, serta mengajak seluruh pihak menjaga integritas dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, ia menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas kabinet pemerintahan. Menurutnya, evaluasi terhadap struktur kabinet merupakan kewenangan Presiden dan dapat dilakukan apabila dinilai diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Pada akhir diskusi, Syukur menyampaikan sejumlah usulan, antara lain perlunya evaluasi terhadap sistem pemilihan presiden, pembenahan sistem politik nasional, serta penguatan fungsi lembaga negara agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.[]
Comment