Dukungan Hukum Internasional Untuk Perdamaian Di Seluruh Dunia

RADARINDONESIANEWS.COM, SEOUL – Seluruh lapisan masyarakat telah berkumpul bersama pada
Peringatan Perayaan 2 Tahun Pertemuan Para Pemimpin Perdamaian Aliansi
Agama-Agama di dunia(WARP Summit) pada tanggal 18 September di Soeul, Republik
Korea dari yang memberi dukungan dan mengusahakan
pembentukan perdamaian menjadi suatu persetujuan, dimulainya pembuatan hukum
internasional berdasarkan Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang yang
telah diproklamasikan pada tanggal 14 Maret tahun ini.

1.000 para pemimpin
terkenal dari setiap kelompok di seluruh dunia, sebagai peserta dari 130
negara, berpartisipasi dalam pertemuan para pemimpin yang diorganisasi oleh
Budaya Surgawi, Perdamaian dunia, Pemulihan terang, yaitu suatu NGO
internasional yang terdaftar dalam DPI PBB yang mengatur proyek-proyek yang
berhubungan dengan perdamaian dan kampanye-kampanye di seluruh dunia.

1) Forum Pembela Deklarasi Perdamaian
dan Penghentian Peperangan – Rencana kerja untuk mencari dukungan dari organisasi-organisasi
antar pemerintahan, pemerintah dan masyarakat.

200 orang, termasuk para anggota Komite Perdamaian Hukum
Internasional HWPL, para menteri, perwakilan-perwakilan berbagai organisasi dan
lapisan sipil, menghadiri forum ini. Dalam pidato pembukaannya, Ketua HWPL, Man
Hee Lee menggarisbawahi kerjasama global dengan menyatakan, “kita telah datang
bersama ke Perayaan Peringatan 2 tahun WARP Summit. Semua anggota keluarga
perdamaian yang mempunyai keinginan kuat untuk perdamaian, harus menyatukan
hati dan saling berkomunikasi untuk segera bersatu, karena itulah yang menjadi
keinginan semua orang. Para pemimpin agama telah mengerahkan seluruh kemampuan
mereka untuk mengusahakan persatuan agama-agama pada pertemuan-pertemuan di
kantor WARP dan juga mendukung DPCW. Sebagai seorang pemimpin yang memimpin
para pengikutnya, mereka harus menjadi pemimpin dalam melakukan perjuangan guna
membuat dunia lebih baik”.

Ketua Kelompok Wanita
Perdamaian Internasional(IWPG), Nam Hee Kim juga mengajak para peserta untuk
memberikan dukungan dengan mengatakan, “Perang hanya menimbulkan perang yang
lain, meninggalkan rasa takut dan penderitaan kepada generasi kita di masa mendatang.
Kita harus mencapai tujuan kita, dukungan untuk Deklarasi ini, jangan mengulang
kekejaman perang bagi generasi selanjutnya. Jika kewaspadaan masyarakat akan
masalah ini meningkat.

Bagian 1 dimulai dengan
“Kemampuan DPCW dan Kemungkinan pelaksanaannya” dibawakah oleh Dr. Kamal
Hossein, anggota HWPL Komite Perdamaian Hukum Internasional dan Advocate Senior di Pengadilan Tinggi
Bangladesh. Diskusi-diskusi para panelis yang terjadi sesudah itu berfokus pada
peran-peran berbagai perkumpulan dan rencana kerja untuk mendukung DPCW yang
dikembangkan menjadi sebuah pembentukan
hukum internasional untuk pembangunan perdamaian.

Part
II dibuka dengan pidato mengenai “Strategi untuk memberi Dukungan kepada
Pemerintah tingkat Kota” yang disampaikan oleh Mr. Mihail Guzun Anggota Dewan
Pengadilan Kota Codru, Republik Moldova.

Ms.
Paula Boland, Direktur Eksekutif Asosiasi PBB berkata, “NGO diperlengkapi
dengan baik untuk mendidik dan mendukung prinsip-prinsip DPCW dan diadopsi oleh
negara-negara anggota melalui pembentukan auditorium-auditorium alternatif di
negara mereka masing-masing sebagai tempat untuk berinteraksi secara kolektif
dan untuk tempat bergabung para individu yang mempunyai pemikiran dan tujuan
yang sama.

9 forum panel, yang terdiri dari para
pemimpin kelompok sipil, juga mendiskusikan rencana-rencana perundang-undangan
dan pembuatan kebijakan pembentukan perdamaian berdasarkan DPCW dengan mempertimbangkan
kondisi setiap negara.

2) Pertemuan yang ke-4 Komite Perdamaian Hukum
Internasional HWPL – Rapat Tingkat Tinggi untuk Pembentukan dan Adopsi DPCW
(Kelompok I, II, III)

Dimulai dengan
pendahuluan dari DPCW oleh Dr. MD Nazrul Islam, anggota Komite Perdamaian Hukum
Internasional HWPL dan Profesor Hukum Internasional, pertemuan ini mencoba
untuk menemukan kemampuan dukungan dari organisasi-organisasi kelompok sipil
melalui “Peran Negara dalam Adopsi Deklarasi CSO oleh PBB” yang dibawakan oleh
Mr. Carlos Villan Duran, Presiden Kelompok Spanyol untuk Hukum Hak Asasi
manusia Internasional (SSIHRL).

Para panelis maupun
para hadirin, sangat memperhatikan pembicara, dan rapat dengan menteri-menteri
luar negeri dan pakar-pakar pendidikan dalam Kelompok II dan III juga
mendiskusikan pembuatan rencana-rencana untuk pembentukan perdamaian dalam
kelompok dengan bantuan pemerintah, antar pemerintahan dan berbagai organisasi
kelompok sipil.

3) Konferensi Pemimpin
Agama Internasional

200 pemimpin agama dari
agama-agama yang berbeda, seperti Buddha, Islam, Sikh dan Kristen, berkumpul di
satu tempat. Pendeta tertinggi Marten de Jesus de Barahona, Pensiunan
Archbishop Gerja Anglican El Salvador, juga berkata, “Kita tidak hanya
meneruskan dialog tetapi juga memperluas Kantor Aliansi Agama-agama untuk
perdamaian kepada komunitas lain untuk meneruskan promosi, berdialog dan
mengundang sektor-sektor komunitas nasional lainnya agar berjanji untuk
melaksanakan perjanjian perdamaian”.

Setelah konferensi media, wartawan,
editor, koresponden dan presiden para perwakilan media dari 20 negara yang
berpartisiapasi dalam “Forum Media untuk Dukungan DPCW”. Maka dengan ini, hari
pertama Summit telah lengkap dan“Festival
Perdamaian Perayaan Peringatan 2 tahun WARP Summit” akan diselenggarakan pada
hari kedua.[Breeana Jeong]

Post Views: 485