by

Fahri Hamzah: Bangsa Ini Ruhnya Masih Kerajaan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meragukan
berbagai wacana DPR untuk menggunakan hak pengawasannya terhadap
pemerintah saat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. DPR menurutnya
sudah tidak memiliki ‘stamina’ lagi untuk melakukan tugas itu seperti
sebelumnya.
 
“Meski sudah terjadi pelanggaran, ada Undang-undang (UU)
Kewarganegaraan dan UU Keimigrasian maupun UU Kementerian Negara yang
dilanggar, namun wacana interpelasi hanya akan menjadi wacana karena DPR
tidak lagi sekeras seperti dulu,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung
DPR RI, Kamis (18/8).


Fahri menyampaikan ini saat menjawab pertanyaan apakah wacana
penggunaan hak interpelasi sampai angket terhadap pemerintah terkait
berbagai pelanggaran UU seperti terakhir pada kasus Archandra Tahar
dapat berlanjut.


Melanjutkan pernyataannya, pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini
mengungkapkan bahwa dalam kasus Archandra sangat jelas pemerintah telah
melakukan kesalahan karena telah mengangkat Archandra yang warga negara
AS menjadi menteri ESDM. Namun hal itu hanya bisa memperlihatkan
lemahnya kinerja-kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya sehingga hal seperti itu bisa terjadi.


“Tak heran bila sebagian kalangan beranggapan, kesalahan tersebut
bisa dibawa ke ranah hukum, yang bisa berujung pada pemakzulan. Tapi
saya ragu DPR nantinya menganggap hal itu penting untuk diinvestigasi,”
ujarnya.


Bangsa ini meskipun adalah salah satu negara demokrasi terbesar kedua
di dunia, namun faktanya ruh nya masih seperti kerajaan. Makanya meski
berkali-kali melakukan kesalahan, penguasa selalu dapat bertahan lama.


“Ini tradisi lama,makanya pembatasan dua perioe itu saya lihat adalah
keputusan yang tepat.Kalau mau balik ke UUD 45 bahayanya kekuasaan
seperti ini bisa tanpa batas, apalagi kalau pemilihan dibalikkan ke
MPR.Kita bangsa yang relatif menerima pemimpin dan tidak pernah ada
budaya kekuatan alternatif yang kuat,” tegasnya.


Terkait wacana penggunaan hak interpelasi terhadap kasu Archandra
sendiri, Farhi melihat bahwa penggunaan interpelasi itu penting agar
kesalahan serupa tidak lagi terulang. Pengangkatan Arcandra menunjukkan
adanya kelemahan sistem di sekitar Presiden Jokowi, yang tidak mampu
melacak sehingga pada akhirnya munculah keputusan yang salah dengan
mengangkat Arcandra.


“Dengan diam, maka kita seperti membiarkan presiden melakukan
kesalahan. Padahal seharusnya presiden diproteksi dari kemungkinan
berbuat salah,” ujar politisi PKS ini lagi.


Dia pun melihat berbagai kesalahan terjadi karena kelemahan sistem di
sekitar presiden. Orang-orang di sekitar presiden itu menurutnya adalah
orang-orang yang sama yang juga memberikan masukan terkait calon
menteri yang beraport merah, kuning dan hijau pada pembentukan kabinet
di awal pemerintahan Jokowi.


“Dulu kan juga Presiden dapat masukkan dari mereka ada yang calon
menteri yang berapor merah, kuning dah hijau.Yang merah pasti akan
ditangkap KPK, yang kuning segera akan ditangkap dan hijau bebas dari
kasus. Sekarang yang rapornya merah siapa saja? Mengapa belum ditangkap?
Orang-orang yang sama saya kira yang memberikan masukan pada Presiden
mengenai Archandra,” tandasnya.


Untuk itu dirinya pun meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki
orang-orang di lingkarannya. Fahri berharap presiden segera membersihkan
orang-orang yang telah menjerumuskannya.


“Presiden harus memperbaiki sistem di sekitar lingkarannya. Kasihan
Pak Jokowi, berkali-kali dirugikan oleh orang-orang di sekelilingnya,”
sesal Fahri.


Sebelumnya beberapa ketua umum partai politik seperti Setya Novanto
(Golkar), Wiranto (Hanura) yang juga Menkopolhukam, Zulkifli Hasan (PAN)
ramai-ramai membela keputusan Jokowi dalam mengangkat Archandra dan
meminta masyarakat melihat alasan Jokowi memilih Archandra meski hal itu
melanggar UU. (Denny/BB)

Comment

Rekomendasi Berita