by

Farida Nur Rahma, M.Pd*: Polemik PPDB Bukti Pemerintah Gagal Layani Pendidikan

-Opini-51 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kisruh PPDB di DKI Jakarta kembali menghiasi media. Mengamuknya orangtua karena menurutnya syarat umur menjadi syarat utama padahal harusnya syarat terakhir.

Aksi sejumlah orangtua berseragam SMP di Taman Pandang, Jakarta Pusat (detik.com, 3/7/2020) mengadukan nasib anaknya yang berusia muda ditolak sejumlah sekolah dekat rumah.

Aksi protes juga terjadi di Taman Inspirasi Silang Monas depan Istana Merdeka Jakarta (kompas.com,3/7/2020).

Bahkan, ini aksi protes yang ke empat kali. Isi protesnya senada yaitu menolak syarat usia pada seleksi PPDB.

Aksi protes ini mendapat dukungan Komnas Anak. Komnas anak mendesak pembatalan penerimaan peserta didik baru ( PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 khususnya untuk jalur zonasi. Ada 3 pelanggaran DKI Jakarta terkait PPDB ini yaitu mengurangi kuota jalur afirmasi, sehingga banyak anak tidak mampu tidak terpenuhi hak pendidikannya.

Selanjutnya, DKI Jakarta melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yentang PPDB. Terakhir, Dinas Pendidikan dilapangan melanggar juknis yang ditetapkan.

Jika kita telusuri latar belakang pemberlakuan PPDB sistem zonasi yaitu tahun 2018 maka pada dasarnya kita akan menemukan cita cita mulia yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Jalur zonasi untuk menghilangkan sistem kasta, favoritisme sekolah yang sudah mendarah daging.

Sehingga, tercipta sekolah-sekolah pinggiran dan buangan dengan sarana prasarana pendidikan seadanya disatu sisi.

Di sisi lain, sekolah favorit dengan kualitas sarana prasarana pendidikan yang mentereng. Sadar atau tidak ini adalah hasil kelalaian berjamaah puluhan tahun terhadap hak pendidikan rakyat Indonesia.

Ketika pun sampai tahun 2020 PPDB gaduh berarti cita cita mulia itu belum tercapai. Pemerataan kualitas pendidikan masih lambat, karena menurut Mohammad Abduhzen, pengamat pendidikan, pemerintah dan kalangan legislatif baik di DPR maupun DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten masih belum menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas (suaramerdeka, 19/2/2019).

Bukan prioritasnya pendidikan ini hanya terjadi dalam sistem Kapitalisme yang menjadikan tingginya tingkat produksi sebagai faktor keberhasilan sebuah negara.

Akumulasi modal ditangan segelintir orang dijadikan standar kesejahteraan sebuah negara. Sehingga, pendidikan apalagi di negara berkembang dijadikan ajang pencetak buruh. Maka dengan kualitas seadanya buruh bisa dicetak. Ini adalah sebuah kelalaian.

Kelalaian mengurus pendidikan rakyat adalah kelalaian mempersiapkan generasi masa depan. Maka pengurusan negara terhadap pendidikan dalam Islam lahir dari keimanan dan ketakwaan negara terhadap Allah Subhanallahu wa ta’ala yang telah melarang individu, orangtua maupun negara meninggalkan generasi yang lemah.

Surat An-Nisa ayat 9,

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka…”

Maka, sistem Islam yang menjadikan pendidikan adalah kebutuhan pokok rakyat. Maka pemerintah wajib melayani secara langsung dengan menyediakan sarana prasarana pendidikan yang maksimal di seluruh wilayah secara merata dengan pembiayaan yang ditanggung negara secara maksimal. Sehingga,tidak akan muncul kisruh teknis PPDB.

Dalam ideologi Islam, kualitas pendidikan menentukan kualitas iman, Islam dan ibadah seseorang. Kualitas pendidikan menentukan kualitas peradaban yang akan dibangun. Kualitas pendidikan akan menentukan seberapa
pengaruh negara dimata dunia.

Sehingga, pendidikan akan menjadi salah satu prioritas sebuah negara bersistem Islam.Wallahu a’lam bishshawab.[]

 

*Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + thirteen =

Rekomendasi Berita