by

Ferdinand Hutahaean: Kenaikan Harga BBM Dilema Buah Si Malakama

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Baru
saja masyarakat bangsa ini disuguhi hadiah tahun baru tentang kenaikan
harga BBM NON SUBSIDI dan Pengalihan Subsidi Listrik daya 900 VA serta
kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB. Publik tentu
merespon semua itu secara beragam. Ada yang merespon negatif dan ada
yang merespon secara objektif permasalahan. Dan selain itu ada juga yang
merespon dengan menjadikannya sebagai isu politik. Inilah bangsa kita,
bangsa yang kaya dengan berbagai macam pendapat dan pemikiran. Namun
akan lebih indah jika kita objektif menilai setiap permasalahan dan
isu. 
Kenaikan harga BBM Non Subsidi
Harga
minyak dunia akhir-akhir ini terus merangkak naik perlahan dari
tahun-tahun lalu yang terjun bebas hingga berkisar USD 35 perbarel
sekarang perlahan mencapai angka di harga USD 53 perbarel. Ada kenaikan
yang perlahan namun pasti terus terjadi. Adanya keputusan OPEC yang
akan memangkas produksinya sebesar 1,2 juta barel perhari tentu akan
semakin menaikkan harga minyak mentah beberapa bulan kedepan dan
diprediksi akan mencapai harga USD 60 perbarel. Dan kenaikan harga ini
tentu akan berdampak tidak baik bagi rakyat karena dapat dipastikan
bahwa kenaikan harga BBM pasti akan terjadi. 
Kenaikan
harga BBM NON SUBSIDI yang dilakukan oleh Pertamina pada awal Januari
ini adalah sesuatu keniscayaan yang harus terjadi. Meski secara nurani,
tentu pertamina tidak ingin kenaikan itu terjadi. Saya percaya pejabat
Pertamina tidak suka jika harus menaikkan harga BBM karena akan menambah
beban ekonomi masyarakat. Namun posisi itu akan menjadi dilema karena
kepentingan bisnis Pertamina harus dijaga supaya tidak merugi. Karena
kerugian akan mengganggu stabilitas operasional Pertamina dan tentu akan
berdampak pada penyediaan atau distribusi BBM keseluruh Indonesia. Kita
tentu bisa bayangkan situasi nasional jika distribusi BBM terganggu.
Akan ada kelangkaan BBM dimana-mana dan itu akan mengakibatkan
terganggunya kondusifitas dan keamanan ditengah publik. Itulah
resiko-resiko yang harus dihindari oleh management Pertamina. 
Bulan
Desember 2016 tercatat terjadi kenaikan MOPS dikisaran 6,5%. Artinya
jika mengacu pada kenaikan MOPS ini, maka kenaikan harga BBM berada
dikisaran Rp.500 s.d Rp.600 / liternya. Namun Pertamina mengambil jalan
tengah dengan menaikkan harga dikisaran 4% atau sekitar Rp.300/liter.
Dengan kebijakan ini rakyat tentu akan mendapat beban tambahan namun
Pertamina juga harus lebih behemat dan mekakukan efisiensi karena
kenaikan belum sesuai keekonomian. Artinya masih ada beban yang harus
ditanggung oleh Pertamina termasuk beban distribusi untuk membuat
kebijakan satu harga BBM seluruh Indonesia bisa berjalan. 
Evaluasi Harga BBM Non Subsidi Mengikuti Harga Pasar
Kita
mengenal 2 kelompok BBM. 1 kelompok adalah BBM Non Subsidi yang harus
mengikuti harga keekonomian atau harga pasar. Yang masuk dalam kelompok
ini adalah Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Dexlite
dan Pertamina Dex. Semua ini jenis BBM yang naik harganya karena harus
mengikuti kenaikan harga MOPS dan kenaikan harga minyak dunia.
Kelompok
kedua adalah BBM Penugasan. BBM PREMIUM adalah BBM penugasan yang tidak
lagi mendapat subsidi tapi harganya masih ditetapkan oleh Pemerintah.
BBM SOLAR adalah BBM yang masih mendapat subsidi hingga saat ini. Kedua
jenis BBM ini tidak dinaikkan harganya oleh Pemerintah. Artinya atas
kenaikan MOPS dan kenaikan harga minyak dunia, akan ada beban yang
ditanggung oleh Pertamina terhadap kedua jenis BBM ini.
Kita
memang berharap untuk bisa menikmati BBM dengan harga murah, dan kalau
bisa tidak perlu dinaikkan. Tapi disisi lain, kelangsungan ketersediaan
BBM dan distribusi BBM harus kita jaga. Dengan demikian, suka tidak suka
kenaikan itu adalah sebuah keniscayaan. Memang kenaikan harga BBM itu
seperti dilema buah simalakama bagi Pertamina. Dinaikkan kasihan rakyat,
tidak dinaikkan Pertamina merugi. Semoga ekonomi rakyat meningkat lebih
sejahtera kedepan.[]

Comment