by

Gelar Aksi Di 50 Kota, Mahasiswa Tuntut Kapolres Jakpus Dan Kapolda Dicopot

KAMMI Makassar saat aksi menahan mobil kontainer.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hari ini (26/5) Ribuan
mahasiswa dari 50 kota di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa
menuntut pencopotan Kapolres Jakarta Pusat. Unjuk Rasa ini adalah buntut
dari represifitas aparat saat membubarkan Aksi KAMMI di Depan Istana
Merdeka Rabu (23/5) kemarin.
Dalam
siaran pers yang disampaikan ke redakasi radarindonesianews.com, Jumat
(26/5), Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menyatakan bahwa unjuk
rasa yang digelar di 50 kota adalah bentuk solidaritas mahasiswa atas
Represifitas, kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Aparat
Kepolisian terhadap Aksi Unjuk Rasa KAMMI pada Rabu (24/5) lalu.

Nur
Rakhman menambahkan, kepolisian harus menghentikan standar ganda dalam
menghadapi aspirasi masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat sudah sangat
resah dengan standar ganda ýang  tidak bisa ditolerir lagi. “Reformasi
di tubuh Kepolisian nampaknya telah gagal. Kepolisian kini menjelma
menjadi Tirani baru dalam penegakan hukum Indonesia. KAMMI dan 
mahasiswa Indonesia akan melawan tirani hukum yang dilakukan oleh aparat
negara, baik eksekutif maupun yudikatif”, ujar nur rakhman.

Nur
Rakhman melanjutkan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus
serius membenahi etika dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia.
Dimulai dari memberikan Sanksi tegas yakni pencopotan Kapolres Jakarta
Pusat dan Kapolda Metro Jaya sebagai bentuk sanksi dan pelajaran agar
tak ada lagi represifitas aparat dalam mengawal Demonstrasi Mahasiswa. 

“Bila
Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolda Metro Jaya tidak segera dicopot,
maka akan menjadi pembenaran bahwa Presiden Jokowi membenarkan dan
terlibat dalam tindakan represif dan kekerasan aparat kepolisian”,
tandas Riko.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI
Riko Tanjung mengatakan bahwa kejadian seperti ini tidak perlu terjadi
bila aparat kepolisian tidak diskriminatif dan represif dalam mengawal
aksi demonstrasi mahasiswa. 

“Mahasiswa
adalah penjaga stabilitas kondisi kebangsaan dan pengawal demokrasi.
Ini adalah tugas sejarah yang akan dijalankan mahasiswa. Represifitas
aparat kepolisian kepada mahasiswa adalah tindakan anti demokrasi dan
mengancam stabilitas kondisi kebangsaan. Ini harus dihentikan”, ujar Nur
Rakhman.

Bila ada aspirasi dan demonstrasi massif dari
mahasiswa, lanjut Riko Tanjung, ini menunjukkan ada yang salah dalam
Negeri ini. KAMMI lahir dari keprihatinan bangsa atas krisis 1998. Tugas
sejarah KAMMI adalah merawat dan menjaga Indonesia agar tidak ada lagi
krisis serupa 1998 yang menyengsarakan rakyat, merusak tatanan demokrasi
dan meruntuhkan keutuhan persatuan Indonesia. 

“Ini
semua dilakukan agar cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan pendiri
bangsa bisa diwujudkan tanpa ada yang mendestruksi’’, pungkas Riko.[GF]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − nine =

Rekomendasi Berita