Golkar Inginkan Ketum Golkar Terpilih Hasil Mufakat, Bukan Voting

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -Ketua Steering Commite (SC) Munaslub Golkar, Nurdin Halid
menyebut tak ada yang bisa menjamin siapa yang bakal terpilih menjadi
ketua umum Golkar. Nurdin sendiri mengaku tak punya hak suara karena
merupakan panitia.

“Saya nggak punya hak suara. Yang punya suara juga tidak ada yang
bisa menjamin (siapa ketua umum terpilih),” katanya, di Surabaya, Minggu
(17/4). 

Menurut Nurdin, pada Munaslub mendatang, pemilihan Ketua Umum DPP
Partai Golkar dengan cara musyawarah mufakat. “Kita menerapkan azas
Partai Golkar yakni azas Pancasila. Intinya musyawarah mufakat,”
ujarnya.

Jadi, tambahnya, berapapun bakal calon, dan calon ketua umum yang
memenuhi syarat (suara) 30 persen, yang akan dimusyawarahkan menjadi
Ketua Umum.

Hal itu pun sudah diucapkan sebelumnya oleh Ketua Umum Partai Golkar,
Aburizal Bakrie. Ical mengisyaratkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar
dipilih secara musyawarah mufakat (aklamasi), bukan voting. Hal ini
berkaca pada Musyawarah Daerah IX di Surabaya yang sukses mencapai
mufakat.

“Musda insya Allah selesai. Kita harapkan musda se-Indonesia dengan
musyawarah mufakat, termasuk di Aceh. Insya Allah Munaslub juga dengan
musyawarah mufakat” kata Aburizal Bakrie saat memberikan sambutan di
acara Musyawarah daerah (Musda) ke IX DPD Partai Golkar Jawa Timur, di
Hotel Singgasana, Surabaya.

Meski pemilihan dengan menggunakan cara aklamasi, katanya, setiap
calon ketua umum terlebih dahulu melakukan debat di sebuah stasiun
televisi swasta.

“Calon ketua umum akan berdebat mengenai visi dan misinya untuk 100 tahun Indonesia merdeka,” jelasnya.

Ical menambahkan, suksesi di partainya dalam Munaslub bukanlah hal terpenting. 

“Munas akan datang yang terpenting bukan pemilihan ketua umum. Tapi
yang seksi di pers (media massa) tentang pemilihan ketua umumnya,”
katanya.

Amandemen UUD 45

Ical juga sangat menginginkan, keputusan munas luar biasa agar DPP
melakukan perubahan (amandemen) kelima Undang-Undang Dasar 1945.

“Kita pelajari dengan saksama bahwa perubahan keempat dengan niat
baik. Tapi kita lihat kebelakang, bahwa perubahan ke perubahan, batang
tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sudah berbeda dengan mukadimah UUD 1945,”
terangnya.

Harapan kedua yakni, Keputusan Munaslub diharapkan membantu
merumuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Sedangkan
keinginan ketiga yang diharapkan Ical, mendirikan sekolah partai
setingkat universitas.

“Saya sejak 1,5 tahun lalu bahwa Golkar membuat sekolah partai. Bukan
sekolah partai politik, tapi setingkat universitas yang mengenai
perpolitikan, sosial, ekonomi, keamanan, juga membahas hubungan antara
energi dunia dengan politik dunia,” ujar dia.

Dengan mendirikan sekolah politik setingkat universitas, diharapkan
kader Partai Golkar memiliki kemampuan untuk berfikir meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Alangkah sedihnya kader Partai Golkar tidak memiliki pemikiran ke
depan, dan tidak dapat memberikan kontribusi ke bangsa,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ical bersyukur gonjang-ganjing di
tubuh Partai Golkar tidak menimbulkan partai baru. “Meski
gonjang-ganjing, tapi tidak menumbuhkan partai baru. Semuanya sama,
tetap ingin memajukan Partai Golkar. Meskipun masalah hukum tetap
diselesaikan,” jelasnya. (Sur/bb)