Hanif Kristianto: Lagi Ngehits HT Speech

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hizbut Tahrir (HT) Indonesia telah mewarnai pentas politik Indonesia. Pembahasan HTI tak pernah sepi dalam obrolan santai atau serius di dunia nyata dan maya. Bagi HTI lovers, kelompok ini mampu membangkitkan energi dan pemikiran cerdas umat. Meski ide syariah dan khilafah dianggap tak laku dan dilirik publik, HTI tak mau peduli. Publik yang awalnya menyangsikan, kini dibuat terperangah dan menjadikannya ancaman. Publik pun kini tahu apa dan bagaimana kiprah HTI. HT speech (ujaran/seruan HT) yang menonjol yaitu politik islam, ukhuwah, syariah, dan khilafah.

Bagi HTI haters, apapun yang dilontarkan dan dilakukannya selalu salah. Tuduhan tendensius kerap dialamatkan. Hujatan, cacian, makian, dan ujaran kebencian bertebaran di semua lini masa. Yang namanya haters selalu ada seribu cara untuk mengambinghitamkan musuhnya. Buktinya, selama rezim Jokowi-JK yang mengklaim demokrasi sejati, nyatanya HTI dikambinghitamkan melalui tangan-tangan jahil dan usil. Sebaliknya HTI kian hits. HT speech diulas di ragam media, bahkan menjadi kampanye hitam untuk merobohkan lawan dalam pilpres.

HT speech ngehit di pilpres 2019 dikarenakan beberapa hal:

Pertama, peristiwa reuni 212 pada 2 Desember 2018. Berawal dari pembakaran bendera tauhid, isu kemudian menggelinding dan mendunia. Tudingan pada pembakaran HTI terbukti menjadi api pembelaan pada bendera tauhid. Tumpah ruah jutaan umat Islam menjadi contoh Islam Indonesia yang ramah dan rahmatan lil alamin. Jika awalnya bendera itu dikira milik HTI, tampaknya kini kembali ke hati umat.

Sebelum digelar reuni upaya opini ditunggangi dan agenda khilafah dihembuskan. Sekelompok massa mencoba memberikan penekanan agar gubernur DKI mencabut izin pelaksanaan di monas. Opini yang berhembus kencang oleh kelompok haters bahwa reuni 212 ditunggangi HTI. Sebegitukah panas ketakutan yang ditimbulkan?

Kedua, haters dan rezim memandang HTI sudah terlalu dalam memasuki dan merecoki politik oportunis. Biasanya kelompok Islam hanya bicara seputar ritual, HTI malah menggabungkan politik dan spiritual. Gagasan cerdasnya untuk Indonesia lebih baik dengan syariah tampak menyentuh hati umat Islam Indonesia.

Jika mayoritas sekularis, liberalis, dan kapitalis menjadikan agama (Islam) sebagai masalah, justru HTI berbeda. HTI mampu menghadirkan gagasan tradisionalis yang progresif. Bisa dibilang ultramodern di ukuran politik kekinian.

Ketiga, isu khilafah dalam kampanye hitam dianggap masih sangat efektif dan laku. Jelas ini untuk menjatuhkan Capres 02 yang dianggap didukung oleh umat Islam. Apalagi setelah Prabowo hadir di reuni 212 yang kedua. Sangat naif sekali, khilafah yang merupakan ajaran Islam dikambinghitamkan bahkan dipolitisasi demi kepentingan meraih kursi presiden RI.

Justru yang mengherankan, ide syariah dan khilafah dianggap berbahaya bagi keutuhan NKRI. Nalar kritis yang dibangung tidak masuk akal. Bukankah dalam tahun politik ini rakyat sudah terpolarisasi menjadi dua kubu? Sejak pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 rakyat Indonesia memendam amarah. Buktinya dalam umpatan dan ujaran di media sosial dan kehidupan sosial tampak nyata. Puncaknya di setiap hajatan pemilu selalu muncul dua kubu yang bersebrangan.

Keempat, semakin kekinian rakyat dan umat Islam semakin memahami gambaran politik demokrasi. Umat Islam kembali sadar bahwa mereka memiliki politik Islam yang agung. Politik yang bermakna mengurusi urusan umat dengan hukum-hukum Allah. Dipimpin oleh pemimpin yang sholeh, amanah, bertaqwa, peduli, merakyat, dan jauh dari pencitraan. Hasilnya kehidupan berkah melimpah karena diridhoi Allah swt.

Harus diakui memang, untuk mewujudkan politik Islam umat masih belum memiliki gambaran dan roadmap. Ada yang masih mencoba jalur dalam dengan ikut arus demokratisasi. Ada pula yang masih di jalur luar dengan arus baru dalam edukasi dan memutus mata rantai kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang abai. Pada titik inilah umat Islam harus mau bersama-sama mengkaji metode rasulullah jika menginginkan politik Islam kembali tampil. Jadi urusannya tidak sekadar pemimpinnya muslim atau tidak. Lebih dari itu, pemimpin mau mengambil hukum Allah sebagai panduan utama.

Alhasil, HT speech menjadi ruang diskusi dan diskursus baru dalam belantika politik Indonesia. Politik Islam bukanlah barang baru dalam khazanah Islam. Justru politik Islam mampu dipraktikan nabi Muhammad SAW dalam hijrah dan mendirikan daulah Islam di Madinah. Ukhuwah sejatinya menjadi perekat rakyat dan umat dari ragam latar belakang. Jangan sampai perbedaan cabang menjadikan rakyat tidak bersatu. Sebab, persatuan yang kokoh diikat oleh aqidah Islam. 

Begitu pun syariah sebagai aturan dari Allah Swt Dzat yang Menciptakan manusia. Tidak selayaknya manusia menolak atau bahkan menistakannya. Jangan sampai menjadikan syariah Islam sebagai masalah. Justru syariah datang sebagai pemecah masalah dalam kehidupan dunia. Khilafah sebagai gagasan kenegaraan dalam politik kini menjadi wacana global. Posisinya kini sebanding dengan pemerintahan republik dengan sistem demokrasi, serta soslialisme komunisme dengan sistem persamaan. Walhasil, Indonesia harus mampu membuka ruang diskusi baru secara intelektual untuk menjawab tantangan khilafah. Jadi, jangan phobia dulu sebelum mampu duduk bersama untuk menikmati diskusi soal khilafah.[]

Penulis adalah analis politik dan media