by

Hardjuno Wiwoho: Neoliberal Tak Akan Beri Tempat Ekonomi Rakyat

Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho. [Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hardjuno Wiwoho, Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menyatakan, cukup banyak baik akademisi, pengamat maupun praktisi ekonomi yang mempertahankan Darmin dan Sri Mulyani dalam kabinet Jokowi. Menurut Hardjuno, perekonomian Indonesia semakin terjerembab ke dalam jurang neoliberal.
“Dalam mazhab neoliberal, perekonomian rakyat tidak akan mendapat tempat.” Ujarnya Sabtu (11/2).
Soalnya, sambung Sekjen
Gerakan HMS mengutarakan,”Kemiskinan mayoritas rakyat negeri ini akan
semakin disempurnakan.’Jurang si Kaya dengan si Miskin’ semakin dalam,”
tandasnya lagi.
“Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) merasa benar-benar prihatin, duet Darmin-Sri Mulyani adalah ‘stock lama SBY?’,” bebernya.
Hardjuno yang juga Sekjen Lembaga
Penyelidikan Ekonomi & Keuangan Negara yang selama ini bersinergi
dengan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), dan juga merupakan anggota International Tax Payers Association (ITPA),
menyampaikan,”Kok bisa Yang Mulia Presiden Jokowi ‘Percayakan’ posisi
strategis, ‘Jantung Kehidupan Bernegara’ kepada orang-orang yang
jelas-jelas bermasalah sebagai biang keladi kehancuran tata kelola
keuangan negara ini,” demikian ungkapnya lagi.
Hardjuno menambahkan bahwa kehancuran tata kelola keuangan negara
ini akibat  ‘Trio Big Fish’ mafia
keuangan negara.”Ketiganya itulah yang telah sukses membawa RI ke dalam
jerat hutang abadi ribuan triliun Ex BLBI dan tidak fokusnya penggalian
penerimaan pajak dari kelompok orang-orang terkaya, malah ‘dibelokan’
memeras pajak rakyat, Usaha Kecil Menengah (UKM)”
jelasnya.
Sekjen Gerakan HMS mengutarakan solusi bijaknya
hanya dengan Revolusi Keuangan Negara. Sebaiknya segera tangkap dan adili saja para petinggi negara,
yang notabene mengurus keuangan negara pada periode tahun 2013-2017
supaya negara ‘Tidak Gagal Bayar’. “Dan juga APBN tidak direkayasa
sampai dengan tahun 2033. Seharusnya bayar hutang pengemplang ‘BLBI
Gate’ dengan kroninya sebesar tiga ribu triliunan (3.000 T),” ungkapnya.
“Ayo pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan bilang ‘sulit cari 2 alat bukti’,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =

Rekomendasi Berita