by

IMMN Kirimi Surat Pimpinan DPR Supervisi Pekerjaan Kepala Biro BMN

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Mahasiswa Muslim Nusantara (IMMN) mendesak dan meminta Ketua DPR RI Setya Novanto segera memverifikasi dan menindak tegas dugaan korupsi dalam Pekerjaan Rehab Koridor Lantai 3 dan Lantai 7 gedung Kesejekjenan di kompleks DPR RI, senayan Jakarta. IMMN juga mendesak agar Ketua BURT dan Inspektorat DPR RI memeriksa kejanggalan pelaksanaan Proyek tersebut.

Pekerjaan dinilai dilakukan tanpa melalui aturan yang benar, hal itu diungkap IMMN melalui surat yang dikirimkan kepada Ketua DPR dan Ketua BURT DPR, serta Inspektorat DPR.

Surat untuk Ketua DPR RI yang mengungkap adanya dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan rehab koridor lantai 3 dan lantai 7 gedung kesekjenan DPR.

IMMN meminta segera dilakukan supervisi terhadap semua program yang dilakukan oleh kepala Biro BMN terkait dengan monopoli pekerjaan di Lingkungan Kesekjenan DPR. Sebab menurut IMMN yang bertanggung jawab dalam proyek rehab ini adalah Kepala Biro BMN.

Kepada Redaksi Radarindonesianews.com, Penasehat IMMN Rudy Darmawanto mengungkap bawa pelaksanaan Pekerjaan di Lantai 3 sudah selesai dikerjakan. “Untuk Lantai 7 masih dalam proses pekerjaan.”Tegas Rudy, Selasa (30/5/2017).

Artinya, kata Rudy, pekerjaan tersebut sudah berjalan. Namun pihaknya menduga untuk rehab sebesar itu semestinya dilakukan dengan proses lelang.

Menurut Rudy, Untuk pekerjaan Marmer di dua lantai tersebut, berharga miliaran. Sehingga jika pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung, jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan kejanggalan itulah, pihaknya (IMMN.red) mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPR dan Ketua BURT DPR.

“Sebagaimana ketentuan Perpres No 70 tahun 2012 dan Perpres No 5. Antara lain pekerjaan rehabilitasi koridor lantai 3 dan lantai 7 harusnya melalui proses pelelangan. Gedung kesekjenan yang sekarang sedang dilakukan perbaikan adalah bukti jelas pelanggaran terhadap ketentuan di atas ,” Demikian Isi surat IMMN yang ditujukan untuk Ketua DPR RI tertanggal 29 Mei 2017.

“Jika dilakukan tidak sesuai aturan kan tidak boleh. Kalau memang dilelang, kapan lelangnya, di media apa pengumumannya, berapa nilainya dan siapa pemenangnya. Ini kan tidak ada, dan kita belum pernah dengar ada pelelangan itu.” Jelas Rudy Darmawanto.

Oleh karena itulan IMMN mendesak dilakukannya sanksi tegas dan pemeriksaan mendalam dengan verifikasi terhadap Pejabat BMN agar persoalan itu tidak mencoreng Citra DPR RI sebagai Lembaga Tinggi Negara. (hrt)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − 3 =

Rekomendasi Berita