by

Inang Handayani. A.Md*: Korupsi Menggurita, Islam Solusi Hakiki

-Opini-51 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pada penghujung tahun 2020 makin bermunculan “Tikus Berdasi” yang merugikan keuangan negara.

Karena begitu sering muncul kasus, korupsi di Indonesia seakan bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Ibarat penyakit, korupsi sudah menjadi persoalan yang sangat kronis. Korupsi telah menyebar ke berbagai penjuru negeri baik di daerah ataupun jajaran petinggi.

Perilaku yang merugikan ekonomi rakyat ini,  dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap persepsi publik tentang korupsi di Indonesia.

Dilansir news.detik (7/12/2030), sebanyak 45,6 persen responden menilai bahwa korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir.

Belum genap satu bulan sejak penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo atas kasus suap ekspor benih lobster atau benur, kini “tikus berdasi” kembali beraksi.

Satu lagi, kedapatan Menteri Sosial Juliari P Batubara yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Dalam konferensinya, KPK menyebutkan total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar.

Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Minggu (6/12/2020) mengatakan uang miliaran rupiah tersebut diterima Juliari Batubara dari fee dua periode pengadaan bansos.

Dengan tertangkapnya Menteri Sosial turut menjerat penjabat Kemensos lain dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Berawal dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun yang pengadaannya dua kali periode.

Dalam pelaksanaanya, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

KPK juga mengungkapkan ada kesepakatan fee dari tiap – tiap paket pekerjaan yang disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Telah disepakati, untuk tiap paket sembako bansos mendapatkan sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos yang akan diterima Juliari. Bisa dibayangkan berapa miliyar dana tersebut masuk dan dikantongi oleh para tikus berdasi tersebut.

Sungguh mencengangkan, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama saja diduga telah diterima fee sebesar Rp 12 Miliar yang pembagiaanya diberikan secara langsung dan tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nominal sekitar Rp 8,2 Miliar.

Pada periode kedua, seperti dilansir cnnindonesia.com, 7/12/2020, mereka melakukan hal yang sama terhadap paket bansos sembako. Terkumpul uang fee dari bulan Oktober hingga Desember 2020 sekitar Rp 8,8 Miliar yang diduga kuat akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Jauliari. Sehingga jika ditotal 17 miliar berhasil Jauliari kantongi untuk pemenuhan pribadinya.

Dengan rentetan kasus yang terjadi pada penghujung tahun 2020 ini saja, telah menjadi bukti bahwa korupsi di negeri ini kian menggurita. Seolah – olah telah menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan oleh para orang – orang yang tak bertanggung jawab.

Pelakunya pun bukan sebatas individu per individu, namun sudah bersifat sistemik dan dilakukan secara berjamaah.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dengan cara yang terstruktur ini menjadi tontonan publik.

Jika tidak diberi sanksi hukum yang berat, perilaku korup yang sangat memalukan ini akan terus berulang dan berulang.

“Ini tidak main-main. Hal ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli kepada CNNIndonesia.com,di Gedung Transmedia, Jakarta pada 29 Juli 2020.

Jika dilihat sanksi hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia, tertera ancaman hukuman mati bagi para pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjadi pertanyaan besar, apakah yang telah diucapkan oleh Firli Bahuri benar – benar dapat direalisasikan? Pasalnya, hukuman mati atau sejenisnya memang sudah beberapa kali digaungkan namun pada kenyataanya, masih terjadi pro kontra dan belum satupun koruptor yang disanksi dengan hukuman mati.

Dari fenomena ini kita temukan bahwa kapitalisme sekuler yang dikemas dengan demokrasi semu ini tidak konsisten dalam upaya mempertahankan dan menegakkan hukum demi keselamatan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keadilan.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (8/12/2020), hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera.

Ketika negara menerapkan hukuman mati, maka negara akan mendapat skor rendah dalam indek persepsi korupsi. Menurutnya, opsi yang dapat dijalankan adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku.

Namun, dia juga meyakini bahwa hal tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal.

Maka sangat wajar kita temui, mereka para “tikus bwedasi” malah berleha – leha di sel penjara dengan fasilitas mewah.

Pasalnya hukum yang dibebaninya tidak memberi efek jera dan ganjaran yang diberikan pun tidak sepadan dengan jumlah uang yang mereka korupsi. Kenyataanya, perampasan terhadap aset yang dimilikinya juga tidak membuat mereka menjadi miskin dan dikucilkan masyarakat.

Inilah bukti bahwa kerakusan akan menimbulkan ketamakan. Sebagaimana “tikus berdasi” yang masih saja tak puas dengan gaji besar yang diterimanya, sampai harus mengambil hak milik rakyat demi pemenuhan kebutuhan pribadinya semata.

Sungguh ini bentuk kezaliman yang tersistem. Buah dari sistem demokrasi kapitalis yang melahirkan aturan – aturan yang tidak tegas dan melahirkan oknum koruptor yang rela berkhianat terhadap rakyatnya.

Lain halnya sanksi hukum dalam Islam yang secara tegas membasmi para melaku korupsi hingga akar – akarnya. Kita tidak akan temui dalam Islam seorang pemimpin, atau petinggi negara menggunakan uang rakyat untuk kebutuhan pribadi.

Ketika Khalifah Abu Bakar memerintah misalnya – ketika beliau diberikan dana tunjangan yang diambil dari Baitul Mal, dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan sangat sederhana, layaknya orang biasa.

Seorang khalifah sejatinya adalah amanah yang sangat berat, sehingga ketika kedapatan pejabat negara atau daerah yang melakukan korupsi akan ada kebijakan dan pencegahan yang jelas diberlakukan. Di antaranya adalah pembekalan moral berupa pendidikan keimanan dan ketaqwaan sebagai modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim agar mawas diri terhadap perilaku korup.

Dengan demikian setiap individu memiliki rasa takut kepada Allah swt atas dasar keyakinan bahwa apa yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah.

Namun untuk menjaga agar pejabat dan rakyat tidak terjerumus ke dalam jurang korupsi, khalifah telah mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan pemberian gaji yang layak sehingga seseorang tidak tergiur dengan uang rakyat.  Hal ini mampu mengurangi angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah,

“Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan; jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” (HR Abu Dawud)

Dalam Islam,  para pejabat negara dilarang menerima suap ataupun hadiah. Rasulullah bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad).

Dan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh khalifah terhadap para pejabat adalah dengan penghitungan kekayaan. Jika dirasa harta yang dimilikinya mengalami penggelembungan, maka yang bersangkutan diminta untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya didapatkan dengan cara yang halal.

Namun, jika hal – hal tersebut tetap membuat para pejabat melakukan korupsi maka khalifah memberikan sanksi hukum yang tegas berupa tasyhir atau pewartaan, berupa tindakan mengatakan pelaku koruptor keliling kota (mungkin sekarang bisa ditayangkan di televisi atau media lain), hukum cambuk, penyitaan harta, diasingkan, hukum kurung bahkan hukuman mati.

Sangat kontras bila dikomparsikan antara aturan – aturan dan pelaksanaan sistem demokrasi, sekuler kapitalis dan sistem Islam.

Selama sistem yang berlaku masih menggunakan sistem buatan manusia maka akan terus terjadi kerusakan di muka bumi. Namun sebaliknya, jika sistem yang diterapkan menggunakan aturan dari Allah secara kaffah maka kemaslahatan di muka bumi akan tercipta. Maka Islam menjadi satu satunya solusi hakiki menyelesaikan korupsi di negeri ini. Wallahu’alam bishowab.[]

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 13 =

Rekomendasi Berita