Penulis: Endah Dwianti, S.E., CA., M.Ak | Pengusaha
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pernyataan Presiden Prabowo bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan mendapat perhatian luas masyarakat (Presidenri.go.id, 17 Desember 2024). Ia menegaskan bahwa kedua sektor tersebut akan menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Namun, kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan optimisme itu. Kebijakan yang diambil justru sering memberatkan rakyat dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara retorika dan implementasi.
Kapitalisasi Pendidikan dan Kesehatan: Akar Masalah
Di Indonesia, pendidikan dan kesehatan sering kali menjadi barang mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Kapitalisasi di kedua sektor ini membuat masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan layanan yang layak.
1. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Mulai 9 Desember 2024, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 (Viva.co.id, 13 Desember 2024).
Hal ini tentu memberatkan rakyat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya disediakan tanpa beban finansial yang tinggi.
2. Biaya Pendidikan yang Tinggi
Meski pemerintah mengeklain meningkatkan anggaran pendidikan, banyak keluarga miskin yang tetap kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan di bawah sistem kapitalistik telah menjadi ladang bisnis, dengan banyaknya biaya tambahan seperti uang bangunan, biaya seragam, dan pungutan lainnya.
3. Turunnya Anggaran untuk Program Bantuan Sosial
Berkurangnya anggaran untuk program bantuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBG) semakin memperparah kondisi. Masyarakat yang sudah terimpit kemiskinan semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan.
Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Berbeda dengan sistem kapitalistik yang mendasarkan segala hal pada keuntungan material, Islam menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyediakan layanan ini secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, tanpa membebani rakyat.
1. Pendidikan Gratis untuk Semua
Dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar yang wajib diberikan kepada seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Rasulullah saw. bersabda:
“Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah). Negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas secara gratis, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, sebagai investasi jangka panjang untuk mencerdaskan umat.
2. Kesehatan sebagai Tanggung Jawab Negara
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dikelola oleh negara dan rakyat dapat mengakses layanan ini tanpa biaya. Khalifah Umar bin Khattab RA bahkan pernah menginstruksikan bahwa setiap rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari kas negara (baitulmal).
3. Sumber Dana yang Halal dan Berlimpah
Islam memiliki sistem ekonomi yang mampu menjamin pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Sumber dana utama berasal dari zakat, kharaj (pajak atas tanah), ghanimah (harta rampasan perang), dan pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki negara.
Kekayaan alam seperti tambang, minyak, dan gas dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
4. Kebijakan yang Tidak Memberatkan Rakyat
Penguasa dalam Islam dituntut untuk mengurus rakyat dengan adil dan tidak menimbulkan kesusahan. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.” (HR. Bukhari).
Oleh karena itu, kebijakan yang memberatkan rakyat, seperti kenaikan iuran kesehatan atau pungutan biaya pendidikan, tidak akan terjadi dalam sistem Islam.
Solusi Nyata, bukan Sekadar Retorika
Pernyataan pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar dari kemiskinan memang tepat, tetapi tanpa kebijakan yang konkret, ini hanya menjadi janji manis tanpa realisasi. Sistem kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan material tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara menyeluruh.
Islam memberikan solusi nyata melalui penerapan syariat Islam secara kafah. Dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, rakyat akan mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa beban finansial. Selain itu, sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan memastikan bahwa kekayaan negara digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Saatnya masyarakat menyadari bahwa solusi atas permasalahan pendidikan dan kesehatan hanya bisa terwujud melalui perubahan sistem, dari kapitalisme ke Islam. Dengan penerapan syariat Islam, kemiskinan dapat dientaskan, dan hak dasar rakyat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Wallahu’alam bisshowab.[]
Comment