by

Jokowi Harus Ciptakan Cooling Down Politik Hadapi Ancaman Krisis Ekonomi 2017

Jokowi.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Menelusuri pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah memasuki tiga (3)
tahun pemerintahan Joko Widodo akan mengalami perlambatan hingga
mendekati dibawah 5%, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyebutkan
hal ini terjadi akibat faktor ekonomi global semakin kompleks dan
berbagai tantangan ekonomi domestik disertai kondisi politik nasional
yang kurang kondusif di tahun 2017 nanti. ” Faktor politik nasional yang
tidak kondusif menjadi salah satu  faktor utama yang akan menyebabkan
investor enggan investasi di Indonesia,” demikian ungkapnya pada redaksi
radarindonesianews.com seputar argumentasi analisa ekonomi terkini,  Selasa (11/12)

Kasus Ahok dan kasus penangkapan aktivis pro-Demokrasi yang dianggap
Makar merupakan sebuah catatan yang bisa terus menciptakan politik
nasional tidak kondusif di dalam negeri,” paparnya lebih lanjut.
Pasalnya,
terkait dengan momen Aksi Bela Islam dan penangkapan aktivis dituduh
makar, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra berpandangan mampu dan bisa
dianggap oleh investor swasta, bahkan luar negeri sebagai bentuk dari
ketidakmampuan Joko Widodo mengkonsolidasi kekuatan politik yang dapat
mendukung pemerintahan solid dan kuat.
” Karena
para analis Investasi dan bisnis sangat tahu bahwa Joko Widodo sendiri
belum berhasil mengkonsolidasikan parpol yang di dalam dan di luar
pemerintahan untuk mendukung pemerintahan, ” ungkapnya lagi mencermati.
Sebab,
bila mengingat pengalaman terdahulu, sambung Arief Poyuono, seperti
dari pengalaman Suharto saja Golkar yang 32 tahun diasuh dan dibesarkan
Pak Harto bisa membelot ketika kekuatan people power mendesak Suharto
mundur. ” Sedangkan, TNI tidak juga  mempertahankan Suharto untuk tidak
jatuh, padahal betapa ketika itu Suharto itu sangat dekat dengan TNI.
Artinya Joko Widodo sangat rentan untuk diturunkan,” imbuh anak buah
Prabowo itu berupaya mengingatkan kembali. 
Selain
itu, bila ditinjau dari sektor segi faktor rkonomi juga terancam krisis
Ekonomi, PHK besar-besaran, rontoknya kurs rupiah terhadap mata uang
asing dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit fiskal juga
diperkirakan masih akan besar serta pertumbuhan kredit yang masih
rendah. ” Kondisi ini diikuti resiko peningkatan kredit bermasalah atau
non performing loan, yang bisa berdampak pada gagal bayar di sektor
perbankan,” tukasnya lagi.
“Laporan Indeks
Daya Saing Global periode 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum
(WEF) menunjukkan daya saing Indonesia merosot dari peringkat 37 tahun
lalu menjadi peringkat ke 41 di tahun ini dari 138 negara di dunia,”
paparnya, seraya menjelaskan kalau ini menunjukan bahwa ekpor produk
barang Industri Indonesia makin tidak laku di dunia dan tidak mampu  
bersaing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang menjadikan dunia
seakan tanpa batas.
Sementara itu, Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengutarakan pernyataan
pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% lewat
desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang,
realistis, dan kredibel.
Akan tetapi,
mencermati APBN 2017, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono
menyampaikan kalau belum bisa diharapkan dapat menjadi pelindung ekonomi
Indonesia supaya tidak terseret arus pelemahan global, hal ini
disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dunia cenderung bias ke bawah,
sebagai dampak dari pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung
melambat dan tidak merata.
Soalnya, ekonomi
dunia yang semula tahun ini diproyeksikan dapat tumbuh 3,5% harus
mengalami koreksi menjadi hanya sebesar 3% saja. ” Ini berarti lebih
rendah dari realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,1%,” tandasnya.
“Belum lagi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau Fed Fund Rate
yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember 2016 turut menimbulkan
ketidakpastian pasar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi global.
Normalisasi kebijakan The Fed tersebut berpotensi memicu Capital
Outflows,” jelasnya.
Arief pun menyampaikan
kebijakan the Fed akan jelas menciptakan pembengkakan utang luar negeri
swasta dan pemerintah Indonesia akibat rontoknya nilai kurs rupiah. ”
Kondisi ini dapat memicu tekanan pada pasar keuangan. Termasuk
Indonesia, dan terjadi capital flight,” tandasnya.
” Upaya Pemerintah yaitu
melalui anggaran yang ekspansif dengan mengandalkan peningkatan
penerima negara melalui pajak dan menciptakan wajib pajak baru akan sia
sia juga karena justru akan berdampak pada PHK Buruh besar-besaran dan
produk Indonesia yang dieksport akan semakin tidak kompetitif akibat
tinggi nya biaya produksinya,” paparnya cemas dan khawatir.
Maka
itulah, menurut Arief Poyuono ada baiknya pada tahun 2017 Joko Widodo
harus bisa mencari cara untuk bisa mendinginkan suasana politik nasional
dengan melakukan rekonsiliasi politik nasional. ” Dengan meminta semua
tokoh bangsa termasuk para aktivis yang dituduh makar dan ditahan
dibawah pimpinan Rahmawati Soekarnoputri untuk duduk bersama menghadapi
ancaman krisis ekonomi yang bisa memicu lebih cepat krisis politik yang
mengancam kedaulatan negara,” jelasnya mengingatkan.
“Jika gaya  represif dan kecurigaan yang terus ada dalam Politik yang
bertujuan membangun negara. Maka akan selamanya Joko Widodo disibukkan
dengan urusan politik dalam negeri dan program perbaikan ekonomi akan
terbengkalai,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita