Penulis: Diah Pipit | Penulis Buku Jerat-Jerat Feminisme
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Digitalisasi kerap dipromosikan sebagai simbol kemajuan, inklusi, dan efisiensi global. Namun di balik narasi optimistik tersebut, tersimpan kritik tajam yang memandang digitalisasi sebagai instrumen baru bagi elit global untuk memperkuat dominasi.
Korporasi teknologi raksasa, lembaga supranasional, hingga rezim kekuasaan dinilai memanfaatkan teknologi untuk mengontrol masyarakat, memonopoli sumber daya, dan melanggengkan hegemoni kapitalisme.
Konsep ini dikenal sebagai kapitalisme digital atau kolonialisme digital. Dalam kerangka ini, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), identitas digital, mata uang digital bank sentral (CBDC), hingga sistem pengawasan massal tidak sekadar alat kemajuan, melainkan sarana konsolidasi kekuasaan.
Sebagaimana dilaporkan kanal YouTube Predictive History, Profesor Jiang Lain mengungkap bahwa embrio raksasa teknologi seperti Google dan Facebook berakar dari proyek militer Amerika Serikat, ARPANET.
Dari sini muncul pertanyaan kritis: mengapa teknologi yang lahir dari kepentingan militer justru dilepas ke publik secara luas?
Kecurigaan kemudian mengarah pada dugaan adanya desain besar elit global. Teknologi tidak diperkenalkan secara langsung oleh institusi militer seperti Pentagon, melainkan melalui figur sipil seperti Mark Zuckerberg.
Strategi ini dinilai lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik, sehingga masyarakat menerima teknologi tanpa rasa curiga terhadap potensi pengawasan.
Jaringan elit dan globalisasi digital
Sebagaimana dirilis berbagai dokumen oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, kasus Jeffrey Epstein membuka tabir relasi kuasa di kalangan elit global.
Kasus ini tidak semata skandal moral, melainkan memperlihatkan jaringan luas yang menghubungkan pebisnis teknologi, politisi, dan kalangan intelektual dalam satu ekosistem kekuasaan.
Epstein disebut berperan sebagai “konektor” yang menjembatani kepentingan politik, akademik, dan teknologi. Jaringan ini mencerminkan bagaimana kapital global bergerak lintas batas, sementara mekanisme keadilan tetap terikat secara teritorial. Akibatnya, terbentuk ruang impunitas bagi elit yang sulit disentuh hukum.
Dokumen tersebut juga menunjukkan relasi Epstein dengan sejumlah tokoh teknologi dunia seperti Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, dan Larry Page. Ia bahkan disebut memiliki keterkaitan dengan ekosistem Silicon Valley, termasuk investasi dan komunikasi dengan puluhan eksekutif teknologi.
Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa digitalisasi tidak netral. Ia menjadi alat monopoli dan kontrol. Bahkan, terdapat wacana yang berkembang dalam jaringan tersebut bahwa forum seperti Davos dapat menggantikan peran lembaga internasional formal, dengan fokus pada pengelolaan dunia digital—mulai dari siber, kripto, hingga sistem kepercayaan terdistribusi.
Lebih jauh, keterlibatan Epstein dengan komunitas peretas dan pengembang eksploitasi digital menunjukkan adanya dimensi lain: teknologi sebagai instrumen intelijen global.
Dalam konteks ini, jaringan elit tidak hanya menguasai ekonomi digital, tetapi juga infrastruktur pengawasan dan keamanan siber.
Dengan demikian, globalisasi digital tidak sekadar proses ekonomi, melainkan transformasi kekuasaan. Relasi informal antar elit menjadi jalur utama distribusi pengaruh, melampaui mekanisme formal yang ada.
Digitalisasi dan ilusi kemajuan
Digitalisasi dalam perspektif ini bukanlah kemajuan yang netral. Ia menjadi alat strategis untuk mengendalikan data, perilaku, dan bahkan kesadaran masyarakat. Narasi “inklusi” dan “kemajuan” kerap menutupi realitas monopoli dan dominasi.
Kontrol atas data dan akses menciptakan masyarakat yang rentan kehilangan otonomi. Teknologi tidak lagi sekadar mempermudah kehidupan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen kontrol total.
Kasus Epstein, dalam konteks ini, menjadi potret bagaimana jaringan elit memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan dominasi sekaligus melindungi diri melalui sistem yang kompleks dan sulit ditembus.
Teknologi dalam perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, teknologi bukanlah musuh, melainkan alat (wasilah) yang harus diarahkan untuk kemaslahatan. Pemanfaatannya harus sejalan dengan maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam Islam, pengelolaan teknologi digital berada dalam kerangka tanggung jawab negara. Sektor industri strategis seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, semikonduktor, hingga infrastruktur telekomunikasi dikelola untuk menjamin kemandirian dan kekuatan negara.
Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anfal: 60, kekuatan material menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan. Oleh karena itu, teknologi digital diposisikan sebagai industri strategis yang tidak boleh bergantung pada pihak asing.
Di sisi lain, aspek informasi dan komunikasi akan diatur untuk menjaga ruang publik tetap sehat. Media, platform digital, dan konten akan diarahkan untuk mendukung dakwah, pendidikan, serta mencegah penyebaran kemungkaran seperti hoaks, pornografi, dan propaganda destruktif.
Islam juga menekankan etika dalam penggunaan teknologi. Kecerdasan buatan dan algoritma tidak boleh menggantikan otoritas ijtihad ulama, melainkan harus berada dalam koridor syariah.
Digitalisasi membawa potensi besar bagi umat manusia. Namun tanpa kesadaran kritis, ia dapat berubah menjadi alat dominasi yang halus namun sistematis. Kapitalisme digital, dengan jejaring elit globalnya, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
Karena itu, diperlukan kewaspadaan dan kerangka nilai yang kuat agar teknologi benar-benar menjadi sarana kemaslahatan, bukan instrumen penindasan global.[]
Comment