Penulis: Mariani Srg, M.Pd.I (Dosen dan Pegiat Opini Islam)
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Masyarakat kembali dikejutkan oleh fakta yang menyedihkan. Kasus kekerasan terhadap anak-anak—bahkan bayi—terjadi di Yogyakarta. Pemberitaan menunjukkan tidak kurang dari 53 anak ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan tangan dan kaki diikat, serta mulut disumpal agar tidak bersuara. Sungguh sebuah potret kekejaman yang sulit diterima nurani.
Seperti dilaporkan Kompas.com (Senin, 27/04/2026), Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengutuk keras peristiwa tersebut. Ia menilai kejadian ini sebagai tragedi kemanusiaan yang menampar wajah perlindungan anak di Indonesia.
Bahkan, menurutnya, kasus ini hanyalah fenomena gunung es dari rapuhnya sistem pengasuhan anak yang bersifat sistemik dan struktural.
Di sisi lain, Polda DIY telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Daycare: antara kebutuhan dan dampak sistem kehidupan
Masih merujuk pada pernyataan Jasra Putra, terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekerasan di daycare. Di antaranya, orang tua yang terjebak dalam tuntutan kerja, maraknya daycare murah tanpa legalitas, tekanan psikologis pada pengasuh, ketiadaan standar rekrutmen, serta lemahnya pengawasan regulasi daerah.
KPAI pun mengusulkan sejumlah langkah strategis: mengubah paradigma pengasuhan anak agar tidak semata dianggap urusan domestik, meningkatkan pengawasan melalui audit dan inspeksi, menghadirkan fasilitas pengasuhan yang aman dan terjangkau, serta mendorong orang tua lebih selektif dalam memilih lembaga pengasuhan.
Namun demikian, solusi yang ditawarkan masih cenderung teknis dan belum menyentuh akar persoalan. Padahal, KPAI sendiri telah mengakui bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Di sinilah pentingnya menggali lebih dalam: mengapa faktor-faktor tersebut bisa muncul?
Akar persoalan: tekanan sistemik dan cara pandang hidup
Faktor orang tua yang “terpaksa” bekerja bukanlah sebab utama, melainkan akibat. Akar persoalan terletak pada cara pandang hidup materialistis yang lahir dari sistem modern.
Dalam sistem ini, kebahagiaan diukur dari capaian materi, sehingga setiap individu dan keluarga berlomba mengumpulkan kekayaan, meski harus mengorbankan fungsi pengasuhan dalam keluarga.
Peran perempuan sebagai pendidik utama generasi pun perlahan terpinggirkan, bahkan dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan. Daycare kemudian hadir sebagai solusi praktis, meski tidak selalu menjamin keamanan dan kualitas pengasuhan.
Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pilihan daycare sering kali didasarkan pada harga, bukan kualitas. Akibatnya, aspek keselamatan dan perkembangan anak menjadi taruhannya.
Di sisi lain, para pekerja daycare juga tidak luput dari tekanan. Stres yang mereka alami tidak jauh berbeda dengan orang tua yang bekerja dalam sistem yang sama.
Hal ini menunjukkan bahwa problemnya bukan semata individu, melainkan sistem kehidupan yang membentuk kondisi tersebut.
Negara dan tanggung jawab perlindungan generasi
Negara sebagai pemangku kebijakan seharusnya hadir lebih dari sekadar membuat regulasi teknis. Standarisasi rekrutmen, pengawasan, dan kualitas layanan memang penting, tetapi tidak cukup jika akar persoalan tidak disentuh.
Selama sistem yang melahirkan tekanan ekonomi dan sosial tetap dipertahankan, maka potensi pelanggaran akan terus ada. Sayangnya, respons pemerintah sering kali bersifat reaktif—muncul setelah kasus menjadi viral—bukan preventif dan menyentuh akar masalah.
Jika persoalan dianggap selesai hanya dengan memperbaiki regulasi dan pengawasan, maka negara belum benar-benar serius melindungi generasi sejak masa pengasuhan.
Mengubah paradigma: menuju kepedulian yang hakiki
Untuk mewujudkan kepedulian yang nyata terhadap generasi, perubahan harus dimulai dari paradigma negara. Fenomena daycare tidak bisa dilepaskan dari sistem sekuler-kapitalistik yang menempatkan materi sebagai tujuan utama kehidupan.
Dalam sistem ini, semua anggota keluarga didorong bekerja, sementara kesempatan kerja terbatas dan pendapatan sering kali hanya cukup untuk bertahan hidup.
Di saat yang sama, sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik publik tidak sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Akibatnya, keluarga tetap berada dalam tekanan ekonomi, sementara anak-anak menjadi korban dalam pola pengasuhan yang tidak ideal.
Kembalikan peran keluarga, wujudkan negara yang benar-benar peduli
Jika negara sungguh-sungguh ingin melindungi generasi sejak dini, maka diperlukan langkah mendasar.
Pertama, negara harus meninjau kembali landasan kebijakan yang digunakan, tidak semata berorientasi pada sistem kapitalistik.
Kedua, negara perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara layak, sehingga keluarga dapat menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Keempat, kepemimpinan negara harus berorientasi pada tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar respons terhadap tekanan publik.
Pada akhirnya, anak-anak adalah generasi masa depan. Jika mereka rusak sejak fase pengasuhan, maka masa depan bangsa pun terancam.
Karena itu, menjaga generasi tidak cukup dengan kebijakan teknis, tetapi harus dimulai dari perubahan mendasar dalam sistem dan paradigma negara. Allahu a’lam bissawab.[]
Comment