by

Kilang Minyak Kebakaran Berulang, Bukti Abainya Peran Negara

-Opini-75 views

 

 

Oleh: Puput Hariyani, S.Si,Pendidik Generasi

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Bukan yang pertama, kebakaran kilang minyak kembali terjadi untuk yang ke sekian kalinya. Sebagaimana diwartakan, tangki Kilang Minyak Cilacap telah mengalami dua kali insiden kebakaran. Tercatat pada 11 Juni 2021, kebakaran pertama terjadi pada pukul 19.45 WIB saat api melahap tangki T39 yang berisi benzena yang berisi sebanyak 1.100 barel.

Disusul kejadian kedua setelah lima bulan berlalu, tepatnya pada 13 November 2021, Kilang Minyak Cilacap kembali mengalami kebakaran yang menimpa tangki 36 T-102 yang berisi komponen produk Pertalite sebanyak 31.000 kiloliter.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip tempo.co, kebakaran kilang minyak juga terjadi di Balongan Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021 yang mengakibatkan nilai kerugian terhitung fantastis yakni mencapai 400.000 barel dari empat tangki yang terbakar dan membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk memadamkan api.

Nampaknya kejadian yang berulang ini belum mendapat keseriusan penanganan. Justru menurut pengamat ada dugaan unsur kesengajaan.

Pengamat ekonomi dan pertambangan dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memandang kebakaran beruntun di kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan kuota impor minyak. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan volume impor pasca kebakaran yang menjadi lahan pemburuan rente.

Seperti dilansir BBC.COM, Fahmy juga menilai bahwa Pertamina abai terhadap penanganan kilang minyak. Selain kerugian besar yang meludeskan tangki penyimpanan minyak, tetapi juga mengancam keselamatan warga di sekitar area kilang. Ia mengkritik tajam, semestinya sistem penanganannya sesuai dengan standar internasional.

Pernyataan serupa juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga yang menyayangkan kejadian yang serupa berulang dalam 11 bulan terakhir. Seperti dilansir hariansib.com,  ia mendesak PT. Pertamina melakukan pembenahan dan peningkatan safety procedure. Baginya, kejadian ini sangat memalukan dan bukti kegagalan Pertamina dalam mengantisipasi kondisi kilang minyak yang sudah tua.

Berbagai analisa ini wajar saja terjadi, mengingat model pengelolaan kilang minyak saat ini bercorak liberal kapitalistik. Dalam konsepnya, negara memang menyerahkan seluruh pengurusan kepentingan umat -termasuk di dalamnya pengelolaan minyak pada swasta. Negara tidak sepenuhnya hadir untuk memastikan pengelolaan secara benar. Negara hanyalah regulator yang memfasilitasi bertemunya kepentingan korporasi dan rakyat. Sehingga badan usaha sekelas BUMN sebagaimana Pertamina tak lebih dari tempat terjadinya jual beli antara rakyat dengan negara.

Dalam realisasinya BUMN pun kerap mengalami kerugian meski seakan diistiwewakan. Hal ini karena keberadaannya sering menjadi support ongkos politik yang tinggi oleh partai ataupun individu.

Alhasil, jika kondisi ini terus berlangsung apapun akan dilakukan meski harus menjualnya sekalipun. Dengan demikian berbagai upaya untuk mengalihkan pengelolaan harta milik umum kepada swasta sangat mungkin terjadi salah satunya dengan menciptakan unsur kedaruratan dengan kebakaran.

Hal ini jauh berbeda dengan pandangan Islam berkaitan dengan pengelolaan harta milik umum. Adapun minyak termasuk barang tambang melimpah dan termasuk kepemilikan umum, sehingga haram dikuasai perorangan.

Harta ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, baik itu individu, korporasi ataupun swasta. Bahkan negara sekalipun haram menjualnya pada asing apa pun yang terjadi karena semua itu adalah harta umum, negara hanya berhak mengelola untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat.

Keberadaan negara dengan sistem politik Islam akan sungguh-sungguh menjadi pelaksana syariat. Memimpin dan mengatur urusan umat dengan aturan yang bersumber dari Allah SWT. Ketundukan dan rasa takutnya kepada Allah ketika memimpin, menjadikan penguasa dan pejabat negara menjadi orang yang amanah. Ia akan menjaga harta umat dan tidak mudah untuk melepaskannya hanya demi kekuasaan dan kepentingan sesaat.

Dengan demikian berbagai antisipasi akan dilakukan dengan sistem kelola yang benar, menggunakan kecanggihan teknologi dan memanfaatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Wallahu’alam bi ash-showab.[]

Comment

Rekomendasi Berita