Koperasi Rasa Korporasi

Opini64 Views

Penulis: Askhabul Mukminin | Instruktur KDKMP dan alumni In Plant Training InWEnt Magdeburg, Jerman.

 

RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Kalau bukan MBG, pasti KDKMP. Keduanya merupakan PSN (Program Strategis Nasional) yang kini menjadi sorotan publik Indonesia. KDKMP atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kemudian akrab disebut Kopdes Merah Putih.

Ada yang menyebut KDKMP ibarat gadis molek. Pihak lain bahkan menilainya sebagai “anak haram” koperasi. Sementara generasi muda menyebutnya sebagai “koperasi rasa korporasi”.

Definisi koperasi ala Mr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam Kongres Koperasi 1953 di Bandung, boleh jadi dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi hari ini. Koperasi masa lalu tumbuh dari bawah (grass root), dengan spirit sebagai soko guru ekonomi rakyat.

Kini, KDKMP tampil dengan wajah yang berbeda. Dalam waktu kurang dari satu tahun, sejumlah koperasi telah memiliki aset berupa gedung senilai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Belum lagi aset kendaraan angkutan seperti truk.

Di Boyolali, misalnya, karena pengurusnya bergerak cepat, aset koperasi bahkan disebut telah menembus angka Rp5 miliar dengan jumlah anggota mencapai ribuan. Banyak pihak pun dibuat kagum.

Namun seperti biasa, negeri ini selalu riuh oleh perdebatan, tetapi sering kali sepi kerja nyata.

Ketika negara hadir, dianggap terlalu mengintervensi. Namun saat negara memberi ruang kreativitas penuh, banyak pula yang justru memilih menjadi penonton. Di negeri ini, komentator memang jauh lebih banyak dibanding mereka yang benar-benar berkarya dan melibatkan diri.

Percepatan pendirian KDKMP memang memunculkan decak kagum. Hingga Oktober 2025, tercatat telah berdiri 81.738 KDKMP, melampaui target sekitar 80 ribu koperasi. Lalu pada Mei 2026, dilakukan rekrutmen 30 ribu manajer koperasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang kerja baru di tingkat desa, yang banyak diisi para sarjana muda atau fresh graduate.

Sebagian orang optimistis, tetapi tidak sedikit pula yang pesimistis. Bahkan ada yang sengaja mengembuskan keraguan.

“Bisa apa anak-anak muda yang masih nol pengalaman kerja itu? Nol besar, pasti tidak kompeten,” begitu kata sebagian pihak.

Pandangan pesimistis memang kerap memandang sebelah mata generasi Z. Mereka diberi label generasi stroberi, generasi mager, dan berbagai stereotip lain.

Padahal, ada perspektif berbeda yang melihat Gen Z sebagai generasi dengan kompetensi tersembunyi—ibarat berlian yang belum diasah. Mereka tumbuh di era digital dengan keberlimpahan informasi (information abundance), sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan zaman.

Menariknya, data rekrutmen manajer KDKMP menunjukkan banyak sarjana muda yang terlibat justru berasal dari latar belakang aktivis. Dalam berbagai forum pelatihan, muncul nama-nama dari organisasi seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, hingga aktivis internal kampus.

Ada harapan baru di sana. Selama ini koperasi identik dengan kelompok pensiunan atau kalangan lanjut usia. Kini, generasi muda mulai mau terlibat dan melibatkan diri. Bahkan sejak awal berdiri, KDKMP sudah menyediakan fitur dan menu digital yang terasa sangat dekat dengan karakter Gen Z.

Bidang usaha yang digarap pun cukup luas, mulai dari ritel koperasi modern, klinik, wisata, distribusi, hingga pengelolaan berbagai potensi desa yang selama ini belum tersentuh optimal. Semua itu bisa menjadi “harta karun” ekonomi baru bagi KDKMP.

Sistem keanggotaannya tetap terbuka tanpa harus mencederai spirit dasar koperasi. Karena itu, KDKMP dapat dipahami sebagai produk kebijakan ekonomi-politik yang bergerak dari atas sekaligus dari bawah (top down dan bottom up). Di situlah letak kekuatan utamanya.

Jika menilik sejarah, semangat koperasi di Indonesia sebenarnya telah tumbuh sejak 1896, ketika R. Aria Wiraatmaja, Patih Purwokerto, mendirikan lembaga kredit untuk membantu pegawai pribumi Hindia Belanda yang terjerat rentenir. Semangat Sarekat Dagang Islam pada 1912 juga tidak bisa dilepaskan dari gagasan kemandirian ekonomi umat dan solidaritas perdagangan.

Nama RM Margono Djojohadikusumo—yang secara genealogis memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto—juga tercatat sebagai tokoh penting koperasi pada masanya. Ia berperan besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan pada era pra-kemerdekaan.

Pada rentang 1930–1940, tercatat berdiri 574 koperasi berbentuk Jawatan Koperasi dengan jumlah anggota lebih dari 52 ribu orang.

Pertanyaan besarnya kemudian, apakah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang sedang mendesain KDKMP sebagai Program Strategis Nasional untuk melanjutkan cita-cita besar yang lama tertunda?

Di tengah ekonomi global yang semakin padat modal, dikuasai teknologi informasi, digitalisasi, dan financial technology (fintech), KDKMP tentu harus mampu tampil modern dan adaptif di tengah berbagai tantangan.

Para pengurusnya kini bukan lagi didominasi kalangan pensiunan. Ada generasi muda yang dibekali kepemimpinan, kewirausahaan, dan manajemen modern.

Karena itu, menyimpulkan bahwa KDKMP akan menjadi predator ekonomi desa mungkin merupakan ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya, memandang KDKMP secara pesimistis justru bisa menjadi bentuk kemunduran berpikir dan sikap yang ahistoris.

Pada akhirnya, tulisan ini mengingatkan pada pasemon populer di era Suharto: ojo kagetan, ojo gumunan.

 

Ketika koperasi tumbuh secara natural dan kultural, ia dianggap tradisional dan lamban. Namun saat negara hadir untuk membela dan terlibat, justru dituduh melakukan intervensi.

Yakinlah, di tangan generasi muda, KDKMP dapat melahirkan koperasi bercita rasa korporasi tanpa kehilangan jati dirinya.[]

Comment