by

Kritik Islam Terhadap Praktik Kartel dalam Gejolak Harga Minyak Goreng

-Opini-92 views

 

 

Oleh: Novita Darmawan Dewi, Pegiat Komunitas Ibu Ideologis

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dua pekan terakhir ini, masyarakat dibuat limbung dengan melonjaknya harga minyak goreng. Di pasaran harga minyak goreng merangkak naik hingga Rp 21 ribu per liter, dari harga normal sekitar Rp 16 ribu per liter.

Pedagang pasar tradisional di Kabupaten Bandung diberi waktu selama satu pekan untuk menyesuaikan harga minyak goreng sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengatakan, waktu selama satu pekan itu diberikan agar pedagang di pasar tradisional tidak merugi.

Pemerintah sendiri menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14 ribu per liter.

Hampir semua pemerintah provinsi di Indonesia memberlakukan operasi pasar murah. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta, terutama perusahaan atau distributor minyak goreng untuk menggelar operasi ini. Harga jual rerata Rp14.000 per liter. Per orang dibatasi membeli dua liter saja.

Pertanyaannya, sudah tepatkah langkah kebijakan penetapan satu harga ini sebagai solusi stabilitasi harga minyak goreng?

Menimbang Efektivitas Kebijakan Satu Harga

Dilansir pikiran-rakyat.com, setelah melambung hingga tembus Rp21.000 per liter, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter mulai Rabu, 19/1/2022 pukul 00.01 WIB.

Terkait hal itu, Bupati Dadang Supriatna menjamin ketersediaan stok untuk Kabupaten Bandung aman dan kebutuhan masih tercukupi.

Tidak hanya Jawa Barat, provinsi lain seperti Riau, Jakarta, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dll. juga turut menggelar operasi pasar murah minyak goreng.

Benar, pemerintah memang memberi waktu sepekan untuk penyesuaian harga, tetapi siapa yang bisa menjamin dalam waktu tujuh hari itu stok lama dari pedagang kecil bisa habis di tengah masifnya program minyak goreng murah?

Para pedagang kecil yang sudah terlebih dahulu menstok minyak goreng dengan harga tinggi tentu akan rugi jika penetapan satu harga ini terus berlanjut. Padahal, sirkulasi kompetitif peredaran barang tidak akan efektif dengan penerapan sanksi terhadap pedagang yang menjual di atas patokan harga. Seharusnya, pemerintah menindak para spekulan, bukan malah mematok harga.

Lagi Lagi “Dimainkan” Para Kapitalis

Menelisik kenaikan harga minyak goreng yang tidak wajar, patut kita duga ada praktik kartel di dalamnya, yakni kongkalikong antara pengusaha dan produsen minyak kelapa sawit. Pasalnya, agak ganjil jika Indonesia dengan gelar produsen CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) terbesar di dunia menyediakan minyak goreng dengan harga mahal kepada masyarakatnya dalam sebulanan ini. Momentum Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, tetapi harga minyak goreng masih melonjak.

Dugaan kuat adanya praktik kartel tersebut dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, produsen minyak goreng kompak menaikkan harga dengan alasan CPO internasional tengah tinggi. Padahal, biaya produksi kelapa sawit tidak ada kenaikan. Komisioner KPPU Ukay Karyadi membenarkan dugaan ini. (detik.com, 21/1/2022).

Kedua, terintegrasinya produsen CPO yang juga memiliki pabrik minyak goreng. Mereka bertindak sebagai produsen minyak kelapa sawit sekaligus produsen minyak goreng. Artinya, jika CPO milik sendiri, harga minyak goreng tidak akan naik secara bersama-sama.

Adapun alasan kenaikan harga CPO internasional memang masuk akal, tetapi kalau kebunnya milik sendiri, pabrik minyak gorengnya pun akan turut mendulang keuntungan. Tidak bisa kita mungkiri bahwa sinyal kartel ini terdorong oleh sebaran industri CPO maupun pabrik minyak goreng di Indonesia yang tidak merata, kebanyakan berada di Jawa. Industri oligopoli ini meniscayakan sebaran industrinya sedikit, tetapi pangsa pasarnya sangat luas.

Ketiga, produsen CPO cenderung mementingkan ekspor karena harga minyak yang sedang tinggi. Tampaknya, pernyataan bahwa produsen dalam negeri mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku saat CPO internasional tinggi tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Sebab, ada beberapa produsen minyak goreng yang masih satu kubu dengan perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Itulah yang mendorong para pengusaha tersebut cenderung mengutamakan ekspor ketika harga CPO internasional sedang bagus seperti sekarang, mengingat hal itu dapat meningkatkan keuntungan mereka.

Solusi Islam Meredam Gejolak Harga

Secara praktis, Khalifah atau pemimpin bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Islam.

Ustazah Emilda Tanjung dalam live discussion “Harga Minyak Goreng Melambung, Rakyat Berkabung” di FP muslimahnews.com (5/11/2021), mengatakan ada beberapa langkah yang harus negara lakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Pertama, terkait produksi, negara akan menjaga pasokan dalam negeri. Negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan; mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan, serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang.

Negara menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, dan menghilangkan penyebab distorsi pasar. Ketiga, negara mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar.

Selain itu, Khalifah wajib menjalankan politik perdagangan luar negeri secara independen (mandiri). Allah Swt. berfirman, “Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisa’: 141).

Pengaturan perdagangan luar negeri wajib mengikuti syariat Islam dan mengedepankan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Khalifah sebagai penentu serta pengatur pelaksanaan perdagangan luar negeri, baik oleh individu maupun atas nama negara. Semua pelaksanaan itu dengan memperhatikan status negara (ekspor) ataupun asal (impor).

Negara juga memperhatikan jenis komoditas, bernilai strategis atau tidak, serta rakyat membutuhkannya atau tidak. Jika negara menjalankan semua hal tersebut, akan dapat meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya gejolak berbagai harga kebutuhan pokok rakyat.

Dengan demikian, jika Islam adalah solusi satu-satunya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga, wajib bagi kita sebagai muslim untuk mengambil solusi tersebut. Caranya dengan turut memperjuangkan Islam agar tegak di seluruh negeri muslim.

Walhasil, kekayaan SDA yang ada benar-benar bermanfaat dan bisa dinikmati rakyat. Wallahu’alam.[]

Comment

Rekomendasi Berita