by

KTT-QUAD – Berebut Potensi Asia-Pasifik, Di Mana Peran Islam?

-Opini-43 views

Oleh: Selvy Tri Desi Yanti Sitorus, Mahasiswi Universitas Muslim Nusantara

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wilayah Indo-Pasifik meliputi wilayah laut dan wilayah yang luas antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang berbatasan dengan Jepang, India, dan Australia.

Signifikansi geopolitik di wilayah ini telah tumbuh sebagai akibat dari ketergantungan besar negar-negara pada rute laut untuk pengangkutan sumber daya energi dan barang perdagangan.

Misalnya, Laut China Selatan tidak hanya muncul sebagai salah satu jalur air perdagangan tersibuk di dunia, tetapi telah menjadi salah satu titik panas geopolitik yang paling kontroversial, mengadu klaim teritorial China dengan penekanan dari Dialog Keamanan Segi Empat (Quad) untuk tatanan berdasarkan aturan.

Agar semakin memperkuat keinginannya negeri-negeri quad tersebut membuat jangkar untuk perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik sembari memimpin perjuangan melawan pandemi virus corona, demikian yang ditegaskan kembali oleh para pemimpin keempat negara demokrasi itu selama KTT perdana mereka.(ipdefenseforum.com, 24/3/2021).

Adapun alasan dilakukannya karena semakin meningkatnya keagresifan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dimata empat quad tersebut. Mereka sepakat bahwa  adanya klaim maritim yang melanggar hukum dan perilaku destabilisasi RRT. Tak hanya itu termasuk intrusi yang dilakukan pasukan penjaga pantai Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang di Laut Cina Timur, di mana RRT mengklaim kepulauan itu sebagai wilayahnya.

Belum lagi masih besarnya peluang konflik yang bisa muncul sewaktu-waktu di kawasan Laut Cina Selatan dan sekitar Kepulauan Natuna.

Dengan begitu terlihat bahwa Kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi titik panas global, di mana negara-negara saling berusaha meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan ini, dari Amerika Serikat, China, India, hingga Uni Eropa.

Karena itu, keempat pemimpin negara quad pun berkomitmen mempromosikan tatanan berbasis aturan yang bebas dan terbuka. Tatanan ini berakar pada hukum internasional untuk memajukan keamanan dan kemakmuran serta melawan ancaman di Indo-Pasifik dan sekitarnya. Disisi lain dengan semakin memanasnya konflik antar China dan Amerika ini, Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik sejatinya memiliki peran sentral terkait isu di kawasan ini.

Coba kita perhatikan konfigurasi politik di kawasan ini. Dalam konteks politik global Tiongkok, Indonesia memiliki sejumlah jalur ekonomi dan perdagangan penting yang dilalui oleh peta jalan megaproyek OBOR (One Belt One Road) di mana ini adalah jalur strategis untuk china.

Sementara, bagi politik internasional Amerika Serikat, Indonesia adalah negara penyedia sumber daya alam yang tak lain adalah bahan mentah bagi roda produksi dalam sistem ekonomi kapitalisme di mana AS adalah pemain utamanya.

Dengan begitu artinya jalur Indo Pasifik ini sangat memiliki arti yang penting bagi Negara AS dan China. Namun mirisnya dalam kondisi seperti ini justru sikap Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki posisi yang lemah di kawasannya. ASEAN selalu terombang-ambing di antara dua kekuatan negara besar yaitu AS dan China.

Padahal seharusnya ASEAN yang memiliki kekuatan ekonomi besar mampu menjadi kekuatan yang independen, tidak dihegemoni oleh asing. Andai saja ASEAN mau bersatu secara riil akan terwujud kekuatan yang menggentarkan dunia, apalagi jika dipimpin oleh ideologi yang kuat.

Indonesia bisa mengambil posisi sebagai pemimpin negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kekuatan regional ini. dan Asing tidak akan mampu mengukuhkan imprealismenya di negeri ASEAN lagi.

Sayangnya meskipun kita memang memiliki beberapa keunggulan seperti keunggulan dalam posisi geografis, sumberdaya alam, dan jumlah penduduk bermayoritas muslim.

Namun demikian, jika mengharapkan kebangkitan hakiki dalam rangka memblokade neoimperialisasi, kebangkitan itu juga harus berdasarkan ideologi yang sebanding dengan kekuatan ideologi kapitalisme.

Karena modal besar kekuatan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Indo-Pasifik terletak pada jumlah umat Islamnya, sudah seharusnya kekuatan untuk menghadapi neoimperialisasi adalah ideologi Islam.

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di kawasan Indo-Pasifik, semestinya menganalisis konfigurasi politik di kawasan ini berdasarkan sudut pandang umat Islam.

Umat juga harus dipahamkan mengenai empat pilar politik Islam dalam menyambut sistem yang baru, Khilafah Islamiah. Empat pilar tersebut meliputi, pertama, kedaulatan berada di tangan syara‘, yang menjamin penegakan hukum Al-Qur’an dan Sunah dalam kehidupan. Kedua, kekuasaan milik umat, yakni dengan adanya hak baiat untuk mengangkat Kholifah yang dirinya dibaiat untuk menegakkan hukum Al-Qur’an dan Sunah, serta syariat Islam secara keseluruhan.

Ketiga, kewajiban akan adanya satu kepemimpinan seluruh umat dalam satu institusi. Keempat, adanya adopsi (tabanni) hukum sebagai hak Khalifah untuk menjamin kesatuan kaum Muslim tersebut sehingga terhindar dari ancaman perpecahan. Inilah sejatinya masa depan bagi kedaulatan Indonesia.[]

_____

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.

Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

Rekomendasi Berita