by

Layin Syamil, S.Pd: Permudah Tenaga Kerja Asing Hati Rakyat Terluka

Layin Syamil, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (6/3/2018) membuka rapat terbatas penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar perizinan untuk tenaga kerja asing dipermudah.
Keluarlah Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018. Perpres ini berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Tentu saja kabar ini menjadi berita duka di kalangan masyarakat luas termasuk para pencari kerja. Masyarakat yang selama ini dihadapkan banyak persoalan, naiknya BBM diikuti naiknya harga barang, mahalnya biaya kesehatan, mahalnya biaya pendidikan ditambah persaingan mencari pekerjaan makin bertambah masalahnya.
Kontan saja Perpres ini menuai protes dan kritik dari berbagai kalangan. Kritik dari masyarakat umum hingga tokoh dan juga anggota DPR. Masyarakat banyak menyampaikan protes yang bertebaran di media sosial.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, kondisi tersebut semakin menyulitkan para pencari kerja. Apalagi, tenaga kerja asing diberikan kemudahan dan kebebasan memasuki Indonesia.
Dengan adanya Perpres ini menjadikan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih bebas masuk Indonesia. Padahal sebelum adanya Perpres ini Tenaga Kerja Asing sudah berbondong-bondong datang ke Indonesia. Jika Perpres ini diundangkan maka TKA akan makin deras mengalir ke Indonesia.
Problem selanjutnya yang bakal timbul adalah standar penggajian yang berbeda dengan Tenaga Kerja lokal. Ini akan menodai rasa keadilan. Budaya asing juga akan masuk seiring dengan masuknya Tenaga Kerja Asing. Jumlah pengangguran makin bertambah yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Mengapa Ijin TKA Dipermudah? 
Presiden Jokowi menyatakan,”Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali”. “Sebab, keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” tambah Kepala Negara. Jokowi meminta kondisi ini diubah. TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, (RPTKA), izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupun vitas. “Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, antara Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM,” kata Jokowi. 
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasalnya, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh memahami Pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, Saleh berpendapat, peraturan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. 
Dengan memperhatikan pernyataan Pak Jokowi, tampaknya kepentingan asing menjadi pertimbangan lahirnya Perpres no 20 tahun 2018. Padahal salah satu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu lapangan pekerjaan. Namun, para pencari kerja di negeri ini harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing.
Apakah Indonesia membutuhkan tambahan Tenaga Kerja? Menurut menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kebutuhan tenaga kerja terampil sampai tahun 2030 adalah 113 juta. Seiap tahun membutuhkan suply tenaga kerja terambil sebanyak 3,7 juta. . Data BPS tahun 2015 jumlah tenaga kerja terampil 57 juta orang. Selain kekurangan tenaga terampil,menurut beliau angkatan kerja di Indonesia di dominasi lulusan SLTA ke bawah.
Namun di sisi lain, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan,” pertambahan jumlah pengangguran tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. “Setahun terakhir, pengangguran bertambah 10.000 orang menjadi 7,04 juta di Agustus 2017 
Mesti saja angkatan kerja di dominasi lulusan SLTA ke bawah, karena mayoritas penduduk di Indonesia menengah ke bawah. Kuliah biayanya selangit. Bahkan iklan-iklan yang ada, mendorong rakyat bawah cukup puas menyekolahkan anaknya di SMK. Setelah lulus langsung kerja. Ini yang mesti diselesaikan . Indonesia mempunyai putra-putri yang hebat. Akan tetapi kurang terbina sehingga menjadi tenaga ahli . Kita mempunyai Bapak B J Habibie yang keahliannya luar biasa,tapi sayang kurang termanfaatkan.
Memenuhi Hak Rakyat 
Pemimpin itu seperti pengembala Ia bertanggung jawab pada gembalaannya, rakyatnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat dan lembaga legislatif. Dia juga bertanggung jawab kepada Alloh. Rosululloh menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Beliau memberi bantuan modal. Beliau memberi uang untuk membeli kapak.
Apabila rakyat mengangggur, tidak mempunyai penghasilan maka dampaknya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka kelaparan, pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Sikap Kholifah Umar pantas dicontoh. Beliau merasa bersalah ketika melihat dengan mata kepala sendiri seorang janda dengan anak-anaknya yang tengah kelaparan. Beliau ambil bahan makanan sendiri. Kemudian beliau masak untuk mereka.
Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia cukup besar. Bukankah sebaiknya penambahan Tenaga Kerja dari luar negeri dihentikan. Pemerintah mengalokasikan dana lebih untuk memfasilitasi anak bangsa yang berpotensi unruk mengenyam pendididkan setingginya . Agar mereka menjadi pakar di berbagai bidang. Kebutuhan tenaga kerja trampil terpenuhi. Selain itu pemerintah membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja dalam negeri. InsyaAllah pengangguran akan teratasi.
Dana pendidikan dapat diambil dari hasil hutan dan tambang. Kebutuhan dana juga dapat diatasi dengan menutup peluang terjadinya korupsi. Pemerintah juga harus menghilangkan semua faktor yang menjadikan putra-putri Indonesia malas belajar. Tempat hiburan, tempat maksiyat, tempat yang menjadikan generasi muda berhura-hura ditutup. Juga menutup rapat-rapat pintu peredaran narkoba dan sejenisnya. 
Dengan ini semua diharapkan generasi muda menjadi orang-orang yang terampil berilmu,menguasai sains dan teknologi berkepribadian mulia. Hal diatas akan terwujud manakala pemimpin negeri ini berkomitmen melaksanakan syariat Islam. Wallohu alam bish showab.
Penulis: Layin Syamil, S.Pd
Staf pengajar di Ngawi, Jawa Timur

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − four =

Rekomendasi Berita