RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang tidak menentu. Konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, serta penutupan Selat Hormuz, diperkirakan memberi dampak ekonomi yang tidak kecil bagi Indonesia.
Demikian dikatakan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), DR. Hakam Naja dalam rilis tertulis ke redaksi Radar Indonesia News, Senin (16/3/2026).
Hakam menilai situasi geopolitik tersebut berpotensi memperpanjang tekanan ekonomi domestik, bahkan setelah Idul Fitri.
Menurut dia, gejolak global tersebut turut memengaruhi aktivitas mudik tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik diperkirakan sekitar 1 juta orang atau sekitar 50–60 persen dari total penduduk. Angka ini turun sekitar 1,75 persen dari hasil survei awal dan merosot 6,55 persen dibandingkan realisasi mudik 2025.
“Penurunan arus mudik ini tidak bisa dilepaskan dari melemahnya daya beli masyarakat serta ketidakpastian ekonomi dan politik global,” kata Hakam.
Ia menjelaskan, kondisi sosial ekonomi masyarakat terlihat dari kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026 setelah sebelumnya terjadi deflasi 0,15 persen pada Januari 2026, sebagaimana data Badan Pusat Statistik.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat juga menambah tekanan pada harga barang impor, termasuk bahan pangan dan energi.
Di sektor energi, pemerintah memang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga Idul Fitri dan pasokan tetap aman. Namun, Hakam menilai kebijakan tersebut masih menyisakan tanda tanya untuk periode setelah Lebaran.
Dalam APBN 2026, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, elpiji, dan BBM. Sementara itu, harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga 119,5 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
“Jika harga minyak dunia terus meningkat sementara harga BBM domestik dipertahankan, pemerintah harus menambah subsidi energi yang tentu akan membebani anggaran negara,” ujarnya.
Hakam juga menyoroti potensi dampak perang terhadap ketahanan pangan nasional. Penutupan Selat Hormuz dinilai dapat mengganggu pasokan pupuk nitrogen dunia. Kawasan sekitar selat tersebut merupakan wilayah eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Pupuk nitrogen berbahan dasar gas alam merupakan komponen penting dalam produksi tanaman pangan global. Gangguan distribusi pupuk berpotensi memicu kenaikan harga pangan dunia.
“Jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan, lonjakan harga pangan global bukan tidak mungkin terjadi. Pemerintah harus segera mengantisipasi dampaknya terhadap program ketahanan pangan nasional,” kata Hakam.
Ia mengingatkan Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan dalam jumlah besar, seperti gandum, kedelai, dan gula. Ketergantungan ini membuat ekonomi domestik rentan terhadap gejolak global.
Di sisi lain, kondisi fiskal pemerintah dinilai sudah cukup berat bahkan sebelum konflik pecah. Hakam memperkirakan defisit anggaran berpotensi melewati batas tiga persen dari produk domestik bruto.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja negara secara serius. Pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, sebaiknya dikurangi secara signifikan.
“Pemerintah harus fokus pada belanja yang langsung menyentuh pelayanan dasar masyarakat dan menekan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Hakam mengusulkan langkah simbolis untuk menunjukkan keseriusan pengelolaan keuangan negara, yakni pemotongan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara.
“Langkah pengurangan gaji pejabat negara—mulai dari presiden, wakil presiden, pimpinan parlemen, hingga pejabat eselon—dapat menjadi simbol solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global,” Imbuhnya.[]
Comment