Penulis: Nur Faika | Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Di era digital saat ini, politik hadir begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hanya dengan membuka ponsel, masyarakat dapat mengakses beragam informasi politik melalui media sosial, portal berita daring, hingga grup percakapan.
Kondisi ini sesungguhnya membuka peluang besar bagi meningkatnya partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Namun, di saat yang sama, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan serius, terutama ketika literasi politik masyarakat masih tergolong rendah.
Literasi politik tidak semata-mata berkaitan dengan mengenal tokoh, partai, atau isu yang sedang viral. Lebih dari itu, literasi politik mencakup kemampuan memahami sistem pemerintahan, proses perumusan kebijakan publik, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat menjadi rentan terhadap informasi yang menyesatkan, provokasi, bahkan upaya adu domba yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Media sosial, misalnya, kerap menyajikan isu politik dalam bentuk yang singkat, emosional, dan sensasional. Algoritma platform digital cenderung mempromosikan konten yang memancing reaksi cepat, bukan yang mendorong pemahaman mendalam.
Akibatnya, diskursus politik menjadi dangkal, sarat prasangka, dan minim dialog substansial. Perbedaan pandangan yang seharusnya memperkaya demokrasi justru berubah menjadi polarisasi yang tajam.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik memang tampak meningkat, tetapi tidak selalu diiringi dengan kualitas pemahaman yang memadai.
Padahal, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan warga yang aktif bersuara, melainkan juga warga yang mampu berpikir kritis, memilah informasi, serta menilai kebijakan secara rasional dan berimbang.
Di sinilah literasi politik memegang peran yang sangat penting. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat membedakan antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian, antara fakta dan opini, serta antara informasi yang valid dan manipulatif.
Literasi politik juga membantu warga memandang politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan bersama, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan.
Upaya meningkatkan literasi politik tentu tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal. Media massa, komunitas sipil, tokoh masyarakat, hingga kreator konten digital memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi politik yang berimbang, akurat, dan mudah dipahami.
Ruang publik perlu dihidupkan kembali sebagai arena bertukar gagasan dan memperkuat kesadaran bersama, bukan sebagai medan saling menyerang.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas literasi politik warganya. Di tengah kemajuan teknologi yang tidak terelakkan, penguatan literasi politik menjadi fondasi penting agar demokrasi tetap berjalan secara sehat, inklusif, dan bermartabat.[]
Comment