Hanif Dakhiri, Menteri Tenaga Kaerja RI. [Dok.Finansial.bisnis] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –
Sebenarnya sudah lama para pekerja asing dari China yang bekerja
dengan visa turis dan tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris, ini
menunjukan kalau pengawasan di Departemen tenaga kerja (Depnaker)
sangat lewat dan terkesan tidak bekerja optimal, malah lebih banyak
pencitraan, “Akhir kata boleh dibilang Menaker kinerjanya buruk,” timpal
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.
Sebenarnya sudah lama para pekerja asing dari China yang bekerja
dengan visa turis dan tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris, ini
menunjukan kalau pengawasan di Departemen tenaga kerja (Depnaker)
sangat lewat dan terkesan tidak bekerja optimal, malah lebih banyak
pencitraan, “Akhir kata boleh dibilang Menaker kinerjanya buruk,” timpal
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.
Namun tak dipungkiri pula selain
Menaker, yang juga bertanggung jawab dalam hal ini adalah petugas imigrasi
yang tidak secara teliti ketika memberikan visa turis on arrival pada
warga negara China yang mengunakan visa turis untuk bekerja. “Dirjen
Imigrasi perlu bekerja lebih keras dalam hal pengawasannya terhadap
warga negara asing tidak hanya saja dari China tetapi juga dari negara
negara Africa dan Timur Tengah,” imbuh Arief mengingatkan.
Menaker, yang juga bertanggung jawab dalam hal ini adalah petugas imigrasi
yang tidak secara teliti ketika memberikan visa turis on arrival pada
warga negara China yang mengunakan visa turis untuk bekerja. “Dirjen
Imigrasi perlu bekerja lebih keras dalam hal pengawasannya terhadap
warga negara asing tidak hanya saja dari China tetapi juga dari negara
negara Africa dan Timur Tengah,” imbuh Arief mengingatkan.
Sebenarnya,
kondisi saat ini bukan hanya sektor usaha tambang dan PLTU saja yang
marak oleh TKA asal China yang bekerja tanpa dilengkapi visa izin
bekerja. “Namun, banyak warga negara China yang membuka usaha
perdagangan di pertokoan di Jakarta yang cara berkomunikasi
dalam berdagang hanya mengunakan kalkulator saja, ” papar Arief Poyuono.
kondisi saat ini bukan hanya sektor usaha tambang dan PLTU saja yang
marak oleh TKA asal China yang bekerja tanpa dilengkapi visa izin
bekerja. “Namun, banyak warga negara China yang membuka usaha
perdagangan di pertokoan di Jakarta yang cara berkomunikasi
dalam berdagang hanya mengunakan kalkulator saja, ” papar Arief Poyuono.
“Nah,
apabila memang nanti menjadi ancaman bagi TKI, ini sudah
jelas. Karena porsi lapangan kerja akan berkurang bagi TKI untuk bekerja
pada proyek dan sektor usaha yang dihasilkan dari investasi negara
China,” terangnya.
apabila memang nanti menjadi ancaman bagi TKI, ini sudah
jelas. Karena porsi lapangan kerja akan berkurang bagi TKI untuk bekerja
pada proyek dan sektor usaha yang dihasilkan dari investasi negara
China,” terangnya.
Jelas jadinya akan sangat
mengancam kesempatan WNI untuk bisa mendapatkan pekerjaan apalagi jika
sudah mencapai jutaan jumlahnya. “Tapi sampai hari ini belum ada data
yang jelas dari Depnaker ataupun Direktorat Imigrasi, khususnya
menyangkut warga negara China yang bekerja di Pertambangan dan
PLTU, ” ucap ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu penuh tanda
tanya.
mengancam kesempatan WNI untuk bisa mendapatkan pekerjaan apalagi jika
sudah mencapai jutaan jumlahnya. “Tapi sampai hari ini belum ada data
yang jelas dari Depnaker ataupun Direktorat Imigrasi, khususnya
menyangkut warga negara China yang bekerja di Pertambangan dan
PLTU, ” ucap ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu penuh tanda
tanya.
Di samping itu, dengan pedagang
lokal pertokoan dan Dept store wilayah di Jakarta saja nampak sudah
mulai terancam bangkrut dan banyak yang tutup, efek dari akibat serbuan
warga negara China yang membuka toko di di Jakarta.
“Nah, ini juga menunjukan betapa kinerja pemda DKI khususnya tentang
kependudukan sangat minus.” ujarnya.
lokal pertokoan dan Dept store wilayah di Jakarta saja nampak sudah
mulai terancam bangkrut dan banyak yang tutup, efek dari akibat serbuan
warga negara China yang membuka toko di di Jakarta.
“Nah, ini juga menunjukan betapa kinerja pemda DKI khususnya tentang
kependudukan sangat minus.” ujarnya.
“Nah
untuk mengatasi kinerja Menaker yang buruk terhadap pengawasan orang
asing yang bekerja dengan dokumen yang tidak sesuai peraturan. Tidak ada
jalan lain selain Joko Widodo mencopot Menaker, ” pungkasnya.[Nicholas]
untuk mengatasi kinerja Menaker yang buruk terhadap pengawasan orang
asing yang bekerja dengan dokumen yang tidak sesuai peraturan. Tidak ada
jalan lain selain Joko Widodo mencopot Menaker, ” pungkasnya.[Nicholas]
Comment