by

Mr. Kan Hiung: Denda Tilang Berupa Cabut Listrik Dan Air Sebaiknya Dibatalkan

Mr. Kan Hiung, Pengamat hukum dan  politik 
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ditinjau dari segi hukum, usulan wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto yang akan memberlakukan denda tilang berupa pencabutan listrik dan air sangat tidak relevan dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan. Demikian ungkap pengamat hukum dan politik, Mr. Kan Hiung, Ahad (25/11/2018).
Denda tilang berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lanjutnya, masuk ranah KUHPerdata yang bersifat Lex Specialis, Karena denda tilang khusus di luar persoalan pelanggaran yang masuk ranah pidana.
Ditambahkannya, jika terjadi pencabutan listrik dan air ini akan menciptakan permasalahan baru, di mana kebutuhan listrik dan air bersih merupakan hak asasi manusia yang diatur berdasarkan pasal 5 UU Republik Indonesia No.7 tahun 2004 yang berbunyi:
“Bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif”. Dan UU HAM menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih (Human Rights).
Kemudian soal listrik diatur UU RI No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, terutama di dalam pasal 3 dan pasal 4.
Jadi, menurut pengamat hukum ini, antara persoalan Lalu Lintas, Air Bersih dan Listrik masing-masing sudah ada amanat UU yang mengatur. Jika pelanggaran Lalu Lintas kemudian sanksinya merembet ke pencabutan listrik dan air adalah suatu usulan kebijakan yang tidak relevan.
“Saran dari saya, usulan kebijakan tersebut dibatalkan, karena tidak relevan dan tidak menjujung tinggi rasa keadilan.”.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 1 =

Rekomendasi Berita