by

Mr.Kan: Bocah Tewas Di Monas, Polisi Dan KPAI Patut Bertindak Tegas

Mr. Kan Hiung, Pengamat hukum dan politik.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.
Saya menanggapi dan memberikan komentar atas dasar pengamatan hukum terhadap kematian Rizky Saputra, anak di bawah umur saat acara ” UNTUKMU INDONESIA ” di Monas, Sabtu 26 April 2018.
Menurut pengamatan saya pribadi, Panitia yang paling bertanggung jawab tampaknya telah menempatkan atau artinya tidak adanya larangan membawa anak di bawah umur, berarti konteksnya diperbolehkan, sehingga disebut menempatkan.
Dan juga saya meduga adanya membiarkan perlakuan kekerasan terhadap anak di bawah umur, sebab panitia mengundang puluhan ribu orang untuk datang mengambil makanan gratis, sembako, hadiah-hadiah dan undian.
Acara yang dibuat dan berlangsung tampaknya kurang persiapan dan antisipasi keamanan yang maksimal, seperti antisipasi bahaya desak-desakan atau dorong-dorongan dan persiapan medis yang cukup.
Ibu Komariah menyampaikan pada saat acara berlangsung terjadi desak-desakan atau dorong-dorongan yang mengakibatkan terjatuhnya korban Rizky Saputra, anak yang masih di bawah umur itu terinjak-injak  hingga akhirnya meninggal dunia.
Dan yang paling menyedihkan, Ibu Komariah sempat meminta tolong dengan panitia agar memberikan pertolongan kepada anaknya, Rizky Saputra,  yang sudah dalam keadaan kejang-kejang. Namun panitia mengabaikan dan memberikan jawaban kami tidak sempat, dan kami sibuk banyak urusan kerjaan bla bla.
Dalam konteks ini, saya menduga kuat bahwa di dalam acara yang sedang berlangsung terjadi pembiaran dari panitia atau telah membiarkan kejadian perlakuan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang pada akhirnya menyebabkan kematian korban Rizky Saputra.
Kemudian kita bahas panitia yang mengatasnamakan ormas Forum Untukmu Indonesia, dan acara yang dibuat dengan tema ” UNTUKMU INDONESIA” mengumpulkan puluhan ribu orang dengan undangan berupa kupon untuk datang ke suatu tempat dan berkumpul.
Tampaknya memakai pakaian berwarna ciri khas tertentu, sebagian tamu undangan dijemput dengan bus, yang turut mengundang membagikan kupon sebagian dari kalangan relawan ormas yang memiliki latar belakang unsur politik.
Orang-orang yang berdatangan selain harus merasakan antri ribuan orang yang berdesak-desakan atau dorong-dorongan, juga harus merasakan panas-panasan.
Jadi saya menduga kuat acara UNTUKMU INDONESIA itu lebih diwarnai unsur politik dibandingkan unsur kegiatan sosial.
Karena yang saya tahu pada umumnya pembagian sembako tidak dengan cara seperti itu. Umumnya pembagian makanan gratis dan sembako itu cukup dilakukan di wilayah RT/RW atau di panti-panti seperti panti asuhan anak-anak cacat, panti jompo dan lain sebagainya.
Jika ingin membagikan dalam jumlah banyak, pada umumnya mungkin bisa membagi ke berbagai wilayah RT/RW dan berbagai wilayah panti-panti.
DKI Jakarta ini besar dan luas sekali, mengapa harus mengumpulkan sekaligus puluhan ribu orang di monas dan membuat terekspos seperti itu?
Jjika sampai terbukti apa yang saya sampaikan di atas ini dan memang benar adanya unsur politik dalam acara yang sampai mengorban nyawa anak di bawah umur sangatlah tidak patut.
Khusus untuk pihak pelaku yang terbukti melanggar Pasal 76C UU N.35/2017 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebabkan kematian anak dibawah umur dapat dijerat sanksi pidana pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp.3 Miliar.
Menurut pengamatan saya secara hukum, kemungkinan besar, panitia yang paling bertanggung jawab dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP.
Akan tetapi dalam kasus ini, saya lebih fokus mengamati undang-undang tentang perlindungan anak, karena dengan adanya acara tersebut telah menyebabkan kematian anak di bawah umur yang tidak patut terjadi.
Demi menciptakan rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan atau demi mengutamakan nilai-nilai prikemanusiaan yang adil dan beradab, maka sepatutnya pihak kepolisian Republik Indonesia dan KPAI dalam kasus satu ini, agar dengan tegas memberikan pembelajaran penting untuk panitia yang paling bertanggung jawab.
Dalam contoh kasus ini, saya berharap dapat memberi efek jera kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar berhati-hati jika ingin membuat acara yang mengumpulkan orang banyak dalam suatu tempat.[GF]
Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − two =

Rekomendasi Berita