RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Rejim pemerintahan Presiden Joko Widodo klaim bertambahnya Hutang Luar Negeri yang sudah menggunung dan masih terus bertambah, alasan utamanya dikarenakan banyak membangun infrastruktur.
Saya terus bertanya-tanya? Hanya dalam waktu 3,5 tahun pemerintahan Jokowi dari akhir Oktober 2014 sampai dengan akhir maret 2018 pemerintah pusat saja sudah menambah hutang luar negeri sebesar Rp.1.526 triliun.
Ditambah lagi dana pendapatan APBN Per tahun sekitar Rp.1.500 triliun sampai dengan Rp.1.575 triliun, jika di X 3,5 tahun = sekitar Rp.5.350 Triliun. Belum lagi dana haji dan dana BPJS ketenagakerjaan yang sudah dipakai.
Selama 3,5 tahun dana yang tersedia, total dari penambahan hutang luar negeri dan APBN saja sudah sekitar Rp.6.876 triliun, jumlah ini belum termasuk dana haji, Bpjs ketenagakerjaan dan dana lain yang terpakai. Kemana saja habiskan uang segitu banyak?
Jika diklaim sebagian untuk bayar bunga hutang luar negeri juga masih jauh sekali dari dana sebanyak itu. Kita ketahui beban pembayaran bunga tahun 2015 Rp.156 triliun, tahun 2016 Rp191 triliun, tahun 2017 Rp.221 triliun, tahun 2018 Rp247 triliun.
Beban bunga tahun 2017 juga baru muncul angkanya diawal tahun 2018, mungkin di bulan Maret 2018 juga belum ada pembayaran beban bunga tahun 2017. Kita juga harus sadari bunga setiap tahun bertambah, karena hutang yang terus bertambah, dan tampaknya hutang tidak terbayar sama sekali, justru bertambah terus karena angka hutang tidak pernah berkurang.
Di mana kita juga baru ketahui, selain hutang pemerintah pusat per akhir Maret 2018 sebesar Rp4.134 triliun, ternyata hutang lembaga keuangan termasuk bank BUMN juga tidak kalah banyaknya yakni sampai akhir desember 2017 sebesar Rp3.850 triliun dan BUMN nonlembaga keuangan sebesar Rp630 triliun.
Jadi total hutang negara Republik Indonesia sampai akhir Desember 2017 saja sudah mencapai Rp8.540 triliun, itu pun di kurs dollar AS Rp.13.492, jika di kurs dengan dollar AS yang terbaru Rp.14.175 maka sudah mencapai sekitar Rp.9.000 triliun.
Hutang begitu banyak, mau bayar pakai apa? sumber keuangan dari mana untuk bayar hutang banyak itu? kapan bayarnya? Siapa saja yang bertanggung jawab atas hutang tersebut? Apa saja resiko jika negara gagal bayar hutang?
Mengapa sudah menambah hutang sedemikian banyak tetapi 4 perusahaan BUMN yang turut membangun infrastruktur masih harus berhutang Rp.156 triliun? Sampai-sampai 4 perusahaan BUMN tersebut terancam bangkrut karena terlilit hutang?
Hutang jangka pendek saja sudah sebesar Rp.115 triliun, di mana kita ketahui namanya hutang jangka pendek itu berarti Rp115 triliun harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun.
Sudah hutang banyak, perusahaan BUMN banyak yang mengklaim mengalami kerugian, seperti PLN, Garuda dan lain sebagainya, di mana ratusan anak perusahaan BUMN banyak yang akan dijual lagi. Ada tiga perusahaan BUMN tbk yang super besar mungkin sudah terjual yakni PT.ANTAM tbk, PT.TIMAH tbk, dan PT.BUKIT ASAM tbk.
Sebagian besar perusahaan milik negara direncanakan akan diserahkan ke pihak asing untuk dikelola, seperti sejumlah besar Bandara, Pelabuhan, Jalan TOL dan sebagainya.rasanya Ini semua tidak dapat diterima oleh akal sehat kita yang masih waras.
Jadi agar saya tidak terus bertanya-tanya dan sebagian besar masyarakat Indonesia pun tidak terus bergaduh soal hutang Indonesia di luar negeri, sebenarnya sudah membangun infrastruktur apa saja? bangun infrasruktur di mana saja? Berapa-berapa biaya yang sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Dan dana segitu besar digunakan untuk apa saja semuanya?
Saya menyarankan untuk pengelolaan keuangan negara, sudah seharusnya Pemerintahan Jokowi terbuka secara keseluruhan dan mengumumkannya agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui.
Jika pemerintah belum bisa terbuka seperti itu, ada apa dan mengapa? Jaman sudah canggih, semua bisa dikerjakan dengan sistem ITE dan online.[]
#Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik.
Comment