by

Muhammad Taufiq: Ibukota Dipindah Karena Kalah Pilkada?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Muhammad Taufik, wakil Ketua DPRD provinsi DKI Jakarta mengawali statemennya dengan canda, apakah issue bakalan dipindahin Ibukota Negara sehubungan karena ‘kalah’ Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Ini dikatakan Taufiq dalam diskusi publik “Menggagas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017)

DKI Jakarta ialah Ibukota Negara sesuai catatan sejarah pindahnya ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke Yogyakarta, pada 4 Januari 1946 sempat dilakukan. Peringatan itu dilakukan rutin semenjak tahun 2017 oleh Universitas Negeri terkemuka dari Kota Yogyakarta, sehubungan kelahiran UGM berawal dari pindahnya ibukota NKRI ke Yogyakarta.

Sedang, issue Ibukota Negara yang menurut rencananya akan dipindahkan seperti diberitakan oleh media nasional beberapa waktu terakhir ini, Bagi Taufik menuturkan perlu dirawat dan ditempatkan kedepan posisi RPJMD itu kedepan.

Menurut Taufiq, RPJMD itu payungnya, maka ia selalu ngotot tahun 2018 tidak boleh dikirim.”Apalagi kalau melanggar prinsip prinsip, kan sesuai isinya Gubernur Terpilih,” tukasnya, seraya menjelaskan visi misi dia (Ahok-Jarot) sudah ‘tamat’, maka perlu untuk DKI yang ada dipersiapkan lima tahun ke depan nanti mau bikin apa.

“Wong DKI belum pernah memanggil Anies Sandi, bagaimana bisa tahu Visi Misinya. Ini ‘ga fair’,” ujarnya khawatir

Bila tetap berkehendak, sambung wakil Ketua DPRD provinsi DKI Jakarta itu menyarankan bila diserahkan pada Pemda sepenuhnya, sebaiknya Pemda membuat bab I hingga bab IV, silahkan Pemda bikin Bab I sampai Bab IV, kemudian Bab V sampai selesai Visi Misi.

Taufik mengatakan prosesinya dari RPJMD, RKPD, KUHP RAPS, kemudian APBD.”Maka itu jangan ‘lompat’, saat ditanya RPJMD, masa dijawab ambil dari website.”

“Semestinya Pemda undang Anies Sandi, kemudian meminta tafsirkan Visi Misinya,” tukasnya.

“Ini bisa tahun pertama Anies-Sandi tidak ngerjain barangnya sendiri, namun kerjanya nanti ngerjain barang orang,” imbuhnya khawatir,
 

Menurut Taufik menekankan bahwa Anies Sandi tidak ada konsep Rumah Susun (Rusun), namun rumah dengan DP O rupiah, Inilah problem yang terjadi.”Disinilah, supaya ada pembelajaran juga, ada keikhlasan ketika kalah. Kalah Ahok tidak taat aturan, taat pada Ahok. Saya berani jamin bila dibuka RAPD 2018, tidak ada program Anies Sandi,” ungkapnya.

“Beda bikin rusun dengan DP O (nol) rupiah untuk rumah tinggal. Ini salah satu dibohongin, maka itu ‘Ga’ akan kita bahas 2018, sebelum diselesaikan 2017,” jelasnya.

“Mestinya 2017 dulu dibahas, baru masuk 2018,” katanya.

Datanya Bappeda banyak itu, pernah sebelumnya dirinya sampaikan, saat diskusi untuk buat APBD 2018, tidak masuk itu program KJPS.

Bahwa tahun 2018 sekarang, seharusnya ‘mutak’ Anies Sandi, kemuka Taufik.

“Kalau ga percaya buka saja RKPD 2018 buka saja KJP Plus, kenapa ga ada KJP Plus ?” ucapnya.

Alaasanya, ulas Taufik mengemukakan dikarenakan apabila ada ‘plus’ semestinya ada penambahan. “Angka bertambah hanya berdasarkan jumlah murid, bukan penggunaannya. Semestinya ada dua (2), selain bertambah jumlah murid ada penambahan juga kegiatan KJP plus tadi,” paparnya.

“RPJMD itu betapa penting bagi Gubernur, pedoman melaksanakan lima (5) tahunan. Kami (DPRD) menilainya dari RPJMD,” imbuhnya.

Pihak eksekutif, sambungnya dinilai berhasil atau tidak berhasil berdasarkan RPJMD, oleh karena itu menurutnya komunikasi yang intens dengan DPRD penting.

“Mestinya, komunikasi dengan DPRD jangan dianggap ‘mau rampok’. lihat saja sekarang ini ‘Cengkareng di’rampok’, Sumber Waras dirampok, ditambah lagi KLB (koefisien lahan bangunan) dirampok itu,” tandasnya.

Berdasarkan temuan BPK, kemuka Taufik banyak Tata kelola penerimaan pendapatan dari kompensasi pelampauan Nilai KLB Dan sanksi KLB belum memadai.”Sekarang ada pansus itu. Kita hanya kasih tahu saja, yang anda bayangkan bersih, sebenernya…Beginilah jadinya,” paparnya kembali dengan nada kecewa dan khawatir.

Kemudian, Taufik mengingatkan kembali sehubungan dengan Anies Sandi berupaya membangun dengan filosofi ‘Gerakan, yakni membangun Jakarta dengan Gerakan’.

“Maka pelibatan publik itu ‘mutlak’. forum-forum diskusi, pertemuan diharap akan terus menerus, kalau perlu pertemuan seperti ini kedepan undang Anies Sandi, menjadi penting,” jelasnya.

“Selama lima tahun mati seperti ini, yang disosialisakan aja nampaknya tidak ada,” paparnya.

Taufik memberikan permisalan paling sederhana saja Asean Games, di Palembang aja tahu disini akan ada Asean Games, tanya saja sana orang Warakas, ‘ga tau itu’, soalnya selembar saja, spanduk, iklan tidak ada, karena roh atau ‘filosofi’nya berbeda.

“Ke depan kelompok diskusi seperti ini guna mengawal Anies Sandi perlu di’hidup’kan.”Pak Anies dan Sandi saya rasa belum dikawal. Saya bisa menjamin Pak Anies Sandi baik. Kalau ga baik, ga mungkin dIpilih rakyat. Tapi kalau yang baik itu, kalau perlu jangan sampai dilepas, namun dikawal terus,” Imbuh Muhammad Taufiq dalam acara tersebut yang digelar oleh Lembaga Komunikasi Informasi Perkotaan (LKIP) bekerjasama dengan Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Rekomendasi Berita