by

Mulyaningsih, S. PT: Buruh Sejahtera Ketika Islam Ada

 Mulyaningsih, S. PT

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tak terasa April telah meninggalkan kita, kini Mei mulai menyapa. Di bulan ini ternyata penuh dengan agenda pula. May Day adalah salah satunya, itu terjadi tepat di 1 Mei. Hampir setiap tahun agenda ini dilaksanakan, pada dasarnya diisi dengan penyampaian beberapa tuntutan atau aspirasi dari para buruh kepada penguasa. 
Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan bahwa KSPI bersama beberapa federasi buruh akan membawa sejumlah isu dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day (Rabu 1/5/2019). Isu tersebut adalah meminta kepada pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kami menyuarakan agar pemerintah terpilih nanti menghapus PP Nomor 78 tentang Upah Minimum karena PP Nomor 78 yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi tahun 2015 telah menghambat kenaikan upah buruh dan membuat daya beli buruh serta masyarakat menjadi jatuh, kata Rusdi saat ditemui wartawan di Hotel Mega Proklamasi (Senin, 29/5/2’019). 
Dia menambahkan pula bahwa akan menyuarakan penghapusan karyawan outsourcing dan pemagangan karena sangat merugikan kelompok buruh. KSPI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem BPJS Kesehatan. Kemudian juga meminta kepada pemerintah untuk menurunkan tarif dasar listrik (TDL), memperhatikan kesejahteraan guru dan guru honorer. 
Selanjutnya Rusdi memintah pemerintah juga memberikan perhatian kepada ojek online (tariff murah dan belum ada jaminan kesehatan). Rusdi juga mengatakan bahwa pihaknya akan menyuarakan di tahun ini 100 orang pengurus KSPI untuk maju di Pemilihan Legislatif (Pileg). Kami masih menunggu, semoga 10 orang lolos ke senayan (nasional.kompas.com, 29/4/2019). 
Ternyata jika kita tilik ke belakang bahwa di tahun 2018 ternyata mereka menyuarakan yang sama. Salah satu tuntutan yang sama yaitu menghapuskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Kemudian juga meminta agar outsourching dihapuskan. 
Melihat tuntutan dari para buruh yang disampaikan ternyata masih sama, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kata layak masih belum melekat erat pada kaum buruh. Kenyataan sudah berbicara, mereka ternyata masih saja meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun realitas berbicara lain, tampaknya pemerintah berlepas tangan alias berdiam diri dengan itu semua. Belum serius dan sungguh-sungguh dalam hal mengurai persoalan terkait dengan buruh ini. 
Ditambah lagi dengan perihal kesehatan, mereka juga masih kesulitan dalam hal mengaksesnya. Jaminan kesehatan yang digembar-gemborkan nampak belum mampu untuk diberlakukan di negeri ini. Sungguh ironis dan sedih melihat realitas para buruh yang ada di negeri ini. Mereka masih saja menjadi tumbal dari penerapan sistem yang sangat bertentangan dengan Islam. 
Memang benar bahwa semua kejadian yang menimpa para buruh tidak lain diakibatkan oleh penerapan sistem yang salah. Kapitalisme-sekulerisme inilah yang membuat bertambahnya kesengsaraan yang ada. Ditambah dengan adanya liberalisme memperparah kondisi para buruh tersebut. Dengan adanya kebebasan tersebut maka negara kita berkewajiban untuk bisa menerima tenaga kerja asing (TKA). Sehingga yang di dalam harus bisa bersaing dengan TKA tersebut. Tentunya jika kita lihat realitas, maka yang terjadi sangat jauh berbeda alias ada ketimpangan. Dilihat dari segi skill saja misalnya, tentulah TKA akan lebih mempuni dari pada tenaga kerja dalam negeri. Artinya adalah akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak ternyata memang masih sangat rendah. Itulah akibatnya, akhirnya tenaga kerja dalam negeri tidak mendapat kesempatan yang lebar. 
Pemerintah dalam hal ini ternyata turut andil banyak terhadap semua kejadian ini. Padahal sejatinya pemerintah mempunyai kekuasaan yang mampu untuk menerapkan sebuah kebijakan guna mensejahterakan para buruh dalam negeri, bukan malah sebaliknya. 
Sebagai seorang Muslim sudah sewajarnya jika kita melihat dan mengambil Islam untuk menyelesaikan segala macam problematika hidup yang ada. Karena sejatinya Islam adalah agama yang sempurna, tak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak saja. Namun lebih dari itu, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia. Termasuk juga dengan kasus para buruh ini. 
Menurut pandangan Islam, negara sebagai wujud nyatanya adalah pemerintah maka berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi rakyat. Tentunya agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua rakyat. Terkhusus pula bagi para buruh yang ada di negeri ini. 
Pemerintah berkewajiban untuk memudahkan, memfasilitasi serta membuka dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang luas kepada rakyatnya. Jika para laki-laki atau suami tidak mempunyai keahlian, maka negara berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepadanya. Berarti akses pendidikan serta pelatihan-pelatihan juga dibuka seluas-luasnya untuk rakyat. Mengapa hal ini dilakukan? Tidak lain adalah karena negara berkewajiban penuh atas segala urusan ummat (rakyat). Dengan begitu maka insyaAllah semua akses pekerjaan akan mudah didapatkan. Artinya, mereka bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak seperti sekarang ini. Ditambah pula memberikan sebuah kebijakan yang tidak merugikan pada pihak buruh. Sebagaimana Islam mengaturnya. Pemberian upah kepada buruh (pegawai) sesuai dengan nilai manfaat yang diterima oleh majikannya. Jika memang dirasa manfaat tersebut kecil maka upah yang diberikan pun akan disesuaikan. Begitulah adanya dalam Islam. 
Namun harus bisa dilihat pula bahwa negara berkewajiban pula dalam hal penyediaan serta kemudahan akses dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan pokok (dalam hal ini dari sisi harga) agar semuanya bisa terpenuhi. Sehingga tidak memikirkan lagi pengeluaran dari sisi yang telah disebutkan tadi. Tentunya amat sangat berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Dimana kita harus bisa memutar otak kita agar semua bisa terpenuhi dengan baik. 
Tentunya semua itu bisa terwujud manakala sistem yang ada diganti dengan Islam. Dan harus ada institusi yaitu negara yang mampu menerapkan sistem Islam secara kaffah. Berikutnya adalah butuh pemimpin yang sholih dan mampu menerapkan sistem tadi, dialah kholifah yang akan mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk ummat. 
Hal tersebut tidak akan muncul dengan sendiri, haruslah ada sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh kaum Muslim. Berjuang serta bergandengan tangan, itulah aksi nyata yang seharusnya kita lakukan agar semua bisa diterapkan. Sebagaimana yang pernah Rasulullah para sahabat contohkan dan berhasil berjaya selama 13 abad lamanya. Sungguh benar-benar luar biasanya. Akankah kita rindu dengan masa-masa itu. Semoga segera akan terwujud. Dan semoga moment hari buruh ini tidak hanya sekedar penyampaian aspirasi semata namun juga ada aksi nyata serta kata sejahtera itu bisa dipegang dengan erat. Tentunya kita juga perlu menimba ilmu Islam agar semuanya bisa jelas dan dipahami oleh kita. Terlebih agar tidak salah jalan dalam mengambil serta berbuat sesuatu karena sudah ada patokannya. Terakhir, semoga istilah menjadi buruh di negeri sendiri ini tidak akan pernah ada lagi. Wallahu a’lam. [ ]


Penulis adalah
Anggota
Akademi Menulis Kreatif chapter Kalsel
Pemerhati
masalah anak, remaja dan keluarga

Comment

Rekomendasi Berita