by

Nur Fitriyah Asri: Hari Buruh Kisruh

Nur Fitriyah Asri
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional tanggal, 1 Mei 2019, di Indonesia,  diwarnai kericuhan yang terjadi di beberapa daerah, di antaranya di Bandung. Massa terdiri dari sejumlah komunitas,  antara lain, Gerakan Rakyat Anti Kapitalis (GERAK), mahasiswa, pers mahasiswa, Aliansi Pelajar Bandung dan anggota komunitas gerakan di Bandung.
Ratusan orang yang ditangkap polisi berpakaian serba hitam, karena berbuat onar dan ingin menyusup ke dalam aksi Hari Buruh.  Di samping membawa pylox (alat semprot) dan merusak fasilitas umum, juga membawa senjata tajam. Mereka melakukan aksi vandalisme dengan menggunakan simbul anarkisme atau huruf A besar. (TEMPO.CO, Bandung, 1/5/2019)
Penyebab pemicu aksi yang menimbulkan anarkhis, bisa terjadi  karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin merusak citra Aksi Hari Buruh. Mereka berusaha  menggagalkan tuntutan para buruh atau ada modus lain untuk pengalihan isu pilpres yang memanas.
Atau buruh sudah kehilangan kesabarannya karena merasakan selama ini telah dibohongi.Jika dicermati,  ada tiga janji besar rezim, terkait perbaikan nasib buruh. Yang diucapkan ketika kampanye pilpres 2014, yang tidak ditepati.
Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan bahwa,  rezim Jokowi gagal mewujudkan tiga layak, yakni layak upah, layak kerja dan layak hidup. Rezim dinilai semakin menyulitkan posisi buruh dengan Undang-Undang pengupahan dan pemagangan. Undang-Undang pengupahan, menghapuskan peran buruh dalam proses penentuan upah.
Sedangkan Undang-Undang pemagangan, memunculkan gelombang PHK akibat adanya tenaga kerja yang magang siap bekerja dengan upah minimum regional (UMR). Inilah pemicu munculnya banyak kasus PHK, yang sewaktu-waktu bisa mengancam sumber kehidupan mereka. Dan PHK ini telah menimpa 1.095 karyawan Pertamina.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Rusman, menilai setidaknya ada dua kebijakan rezim Jokowi yang tidak pro buruh. Yakni, PP nomor 78, tahun 2015, yang membatasi kenaikan upah pekerja. Dan PP nomor 45, tahun 2015,  mengenai nominal iuran dan besarnya manfaat pensiun yang sangat kecil. Hal ini ditentang oleh organisasi ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, menilai kebijakkan tersebut menguntungkan pengusaha, dan sebaliknya justru memiskinkan buruh. Pasalnya buruh tidak dilibatkan lagi dalam pembahasan kenaikan upah karena rumusnya sudah baku.(republika.co.id.2015)
Sebenarnya akar masalahnya, adalah negara menganut sistem sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Sistem pemerintahan demokrasi, dengan jargon ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ ternyata tidak  bisa direalisasikan. Semua adalah kebohongan-kebohongan yang dipertontonkan di depan publik. Faktanya buruh dan rakyat kembali dibuat sakit hati dan hanya bisa gigit jari.
Begitu pula dengan Ekonomi kapitalis yang berbasis ribawi. Segala cara dilakukan dengan menapikkan tolok ukur haram dan halal.  Dalam sistem ini pemilik modal yang berkuasa, karena faktanya untuk menjadi penguasa hanya orang kaya, setidaknya terjadi  kongkalikong dengan pemilik modal. Maraknya  politik uang bisa memunculkan adanya korupsi, kolusi dan  kolaborasi antara penguasa dengan pemilik modal, dalam pembuatan  undang-undang yang  akhirnya berpihak pada investor dan pengusaha. Ini merupakan jalan pintu masuk penjajahan dan perampokan sumber daya alam oleh asing dan aseng.
Dampaknya luar biasa, ibarat tikus mati di lumbung padi. Buruh dan rakyat yang menderita dijadikan tumbal.Tidak bisa menikmati kekayaan negerinya. Terdapat 12.5 juta KK di Indonesia yang tidak memiliki rumah. Sekitar 19.4 juta warga tidak dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Angka pengangguran sangat tinggi. Beban kerja yang sangat berat, ditambah daya beli menurun karena semua harga-harga melambung tak terjangkau. (kompas. com) 
Dunia ketatanegaraan masih kelam, membuktikan negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Dengan alasan itu semua, Serikat Pekerja Nasional Ajukan 5 tuntutan di Hari Buruh Internasional, yaitu:
Pertama, pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78, Tahum 2015, tentang pengupahan.
Kedua, mereka meminta adanya reformasi sistem Jaminan Kesehatan baik,  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk buruh.
Ketiga, menuntut pencabutan Permenaker, Nomor 36, Tahun 2016, tentang pemagangan.
Keempat, penegakan hukum ketenagakerjaan.
Kelima, perlindungan bagi pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.
Tuntutan itu tidak akan membuahkan hasil selama negara masih menganut sistem sekularisme. Hanya Islam yang bisa memberikan problem solving secara tuntas dan memuaskan.
Islam bukan hanya sebuah agama yang mengatur akidah dan ibadah saja, tetapi merupakan ideologi yang mengatur semua lini kehidupan. Alquran dan As-sunnah sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Tak terkecuali tentang pengaturan dalam ketenagakerjaan. 
Secara garis besar, rakyat akan mendapatkan perlakuan ekonomi secara komprehensif. Dimana secara syar’i negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya baik muslim maupun nonmuslim. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya meliputi, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Merupakan pelayanan umum (ri’ayatus asy syu-uun) yang menjadi tugas negara sampai pada tataran individunya. Sedangkan seluruh biaya diambilkan dari Baitul Maal. Sehingga para buruh atau rakyat tidak menggantungkan kesejahteraannya hanya dari upah kerja mereka, melainkan juga dapat jaminan dari negara yang terintegrasi.
Pandangan Islam tentang buruh atau tenaga kerja merupakan Ijaratul Ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa berupa tenaga maupun keahlian kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Atau bisa juga didifinisikan Ijarah, adalah sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi).
Ijarah harus memenuhi syarat syahnya transaksi, yakni: keduanya mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk, oleh karena itu tidak syah transaksinya anak kecil, orang yang lemah mental atau gila. Harus ada Akad yang jelas dengan keridhaan kedua belah pihak.
Rasulullah Saw, bersabda:
“Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; Orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga/hasil penjualannya; Serta orang yang mengontrak pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya (HT Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
Pemberian upah sangat manusiawi. Buruh bukan sapi perahan, melainkan warga negara yang diakui hak dan kewajibannya. Disinilah negara dituntut perannya untuk melakukan kontrol kepada semua perusahaan swasta maupun BUMN milik negara. Semuanya harus tunduk kepada aturan umum tentang aktivitas kerja, penggajian, jam kerja dan pemenuhan hak buruh.
Lebih dari itu mereka diwajibkan menjaga kesehatan buruh, menyediakan waktu beribadah untuk semua agama, wajib menyediakan pembinaan kepribadian Islam bagi buruh muslim.
Islam melarang transaksi ribawi. Ancaman bagi orang yang memakan hasil riba  1 dirham = 2,975 gram perak. Dosa yang paling  ringan sama dengan menzinahi ibu kandungnya atau berzina dengan 36 pelacur. Tempat yang layak di neraka.
Semua itu hanya bisa direalisasikan dengan diterapkannya Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah ala minhajjin nubuwwah.
Saatnya kita kembali kepada hukum Allah, tinggalkan demokrasi yang sudah nyata-nyata membawa kerusakan dan kesengsaraan.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah 50). Wallahu a’lam bish shawab.[]

Nur Fitriyah Asri:Penulis Buku Opini Akademi Menulis Kreatif

Comment

Rekomendasi Berita