RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setelah video penistaan Al Maidah 51 di Pulau Seribu, 27 September 2016 tersebar dan Umat protes dalam Aksi Bela Islam, dengan Jutaan Massa turun ke jalan di Ibu Kota dan si Penista di jadikan Tersangka dan Terdakwa, Pengadilan pun menggelar Sidang. Tetapi persidangan di PN Jakarta Utara itu ber larut dan ber tele tele.
Persidangan yang seharus nya di bacakan tuntutan Jaksa kepada Terdakwa melanggar pasal 156a KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara itu semesti sudah di lakukan dan tidak menunggu setelah Pilgub DKI, 19 April, lusa.
Di sini terlihat jelas skenario upaya membebaskan Terdakwa sebagai Cagub. Mesti nya Rezim ini hormati penegakkan Hukum. Tapi, demi kepentingan politik, penegakkan hukum di korbankan.
Padahal, yurisprudensi kasus Penistaan Agama selama ini adalah Terdakwa di jebloskan ke Penjara dan di adili bukan sudah Terdakwa tapi masih bebas dan leluasa ikuti Pemilihan Gubernur. Apalagi Gubernur Ibu Kota Negara lagi.
Tak dapat di pungkiri, pasti ada sebuah skenario besar yang sedang di jalankan jika proses seperti ini terjadi.
Bisa saja persidangan hanya lah sebuah “dagelan” untuk sekedar meredam kemarahan Umat dan Ulama atas kasus Penistaan Alquran itu. Jika di katakan bukan “dagelan”, kenapa semestinya pembacaan Tuntutan Jaksa sudah harus di lakukan tanpa menunggu setelah Pilgub?
Karena, penegakkan Hukum adalah sebuah ketegasan tanpa kompromi dan konsisten tanpa pandang bulu demi tegak nya keadilan bukan. Di sini terlihat hukum lemah dan rusak di bawah kepentingan politik kekuasaan bukan?
Kedua, terkait dengan Pilgub DKI, semua tahu bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah Cagub yang di dukung Partai Penguasa dan Koalisi nya. PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Tentu nya, penguasa tidak mau kehilangan muka jika jago nya kalah dalam pertarungan di Pemilihan Gubernur 2 hari lagi. Maka berbagai upaya di lakukan terutama, PDIP sebagai pimpinan Koalisi Partai Penguasa mau lakukan apa saja untuk menangkan calon nya.
Terendus info yang tidak sedap bahwa kalangan intelejen telah siapkan skenario, apa pun resikonya, Ahok harus bebas dan jadi Gubernur lagi. Nah di sini lah pangkal soal gonjang dan keributan yang terjadi di Ibu Kota beberapa bulan belakangan ini. Nah, skenario itu yang terlihat di jalankan oleh Penguasa dan Partai2 Pendukungnya.
Tapi, Publik yang kedepan kan penegakkan hukum, dan menuntut keadilan akan memandang upaya mati2an itu sebagai proses merusak Demokrasi, penegakkan Hukum dan menciderai rasa Keadilan Masyarkat. Karena jutaan massa Umat yang turun ke jalan2 Ibu Kota menuntut keadilan di berlakukan kepada Terdakwa Penista Agama, Ahok adalah desakan sebuah kesadaran tanpa ada tekanan dan paksaan.
Terutama Masyarakat Ibu Kota, tentunya tidak menghendaki seorang Terdakwa terpilih sebagai Gubernur yang di hormati dan di hargai. Dan tersebar kabar jutaan massa Umat yang dahulu turun ke jalan dalam Aksi Bela Islam, akan Datang Kembali ke Ibu Kota pada 19 April, lusa untuk kawal Pilgub DKI.
Semoga saja dua skenario seperti di sebutkan dalam topik tulisan ini tidak terjadi, demi kesalamatan NKRI dan Keberlangsungan Negeri ini ke depan.
Comment