Penulis: Novita Ratnasari, S.Ak. |
Mentor Kelas Menulis Komunitas Smart With Islam Karawang
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah nyaringnya kritik terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump, sebagian pihak di Indonesia justru sibuk memvalidasi narasi kedekatan politik dengan Amerika Serikat. Situasi ini memunculkan ironi: ketika publik di negeri asalnya melakukan perlawanan, kita malah terjebak dalam euforia relasi simbolik.
Sebagaimana diberitakan berbagai media internasional, gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” meletus di Amerika Serikat pada 28 Maret 2026. Aksi yang disebut melibatkan jutaan warga itu memprotes kebijakan yang dinilai otoriter, termasuk kebijakan imigrasi yang ketat serta keterlibatan militer dalam konflik luar negeri.
Demonstrasi tersebut menjadi penanda bahwa bahkan negara yang selama ini dianggap sebagai ikon demokrasi pun tidak luput dari krisis kepercayaan publik.
Fenomena ini menegaskan satu hal: persoalan demokrasi tidak semata terletak pada figur pemimpin, melainkan pada sistem yang menopangnya. Ketika sistem itu bermasalah, pergantian pemimpin hanya akan menjadi siklus tanpa arah perubahan yang substansial.
Kritik terhadap demokrasi sejatinya bukan hal baru. Seperti dikemukakan Socrates ribuan tahun silam, demokrasi diibaratkan seperti kapal yang menentukan nahkoda berdasarkan suara mayoritas, bukan kompetensi.
Analogi ini sederhana, namun tajam: jika yang terpilih tidak memiliki keahlian, maka seluruh penumpang berada dalam bahaya.
Realitas hari ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran tersebut. Pergantian pemimpin dalam sistem demokrasi kerap tidak diikuti dengan perubahan signifikan menuju kesejahteraan.
Sebaliknya, yang muncul justru ketimpangan sosial yang semakin menganga. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari relasi erat antara demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme, di mana kekuatan modal sering kali menjadi penentu arah kebijakan.
Dalam praktiknya, kebijakan publik acap kali tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat luas. Kepentingan segelintir elite—baik politik maupun ekonomi—sering kali lebih dominan dalam menentukan arah keputusan strategis.
Tidak heran jika kebijakan luar negeri, termasuk keterlibatan dalam konflik, menuai penolakan dari rakyatnya sendiri.
Situasi ini seharusnya menjadi refleksi mendalam bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa yang memimpin, tetapi sistem apa yang digunakan. Sebab, sistemlah yang akan menentukan arah kebijakan, pola relasi kekuasaan, hingga distribusi kesejahteraan.
Dengan demikian, kritik terhadap demokrasi bukan sekadar wacana emosional, melainkan ajakan untuk meninjau ulang fondasi berpikir dalam bernegara.
Jika sistem yang digunakan sejak awal sudah menyimpan cacat mendasar, maka krisis demi krisis hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang.[]
Comment