by

Lulu Nugroho*: Ambigu Wacana Impor Guru

Lulu Nugroho
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setiap tanggal 2 Mei bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tapi masih saja banyak anak yang sulit mengakses pendidikan. Daerah pinggiran yang jauh dari ibu kota, nyaris tak terlihat penguasa. Tidak tersentuh pengurusan yang semestinya. Padahal anak-anak tetap harus mendapatkan pendidikan yang baik.
Akan tetapi institusi pendidikan yang satu ini, sangat berbeda. Terdapat satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Medan yang menyita perhatian. Sebab orang tua murid membayar SPP dengan sampah. Setiap pekan, orangtua murid mengumpulkan sampah. 
Zainab, kepala sekolah hanya menerima sampah yang bisa didaur ulang. Mulai dari karton, ember plastik, botol bekas air mineral, kertas koran, buku bekas semuanya ditimbang dan dikonversi menjadi uang. “Jadi supaya sampah itu tidak dibuang ke laut atau sungai lebih baik kita kumpulkan. Ditimbang dan dijual ke pengepul. Uangnya untuk kebutuhan, bayar SPP dan lainnya,” kata Zainab.
Selama berjalan, Bank Sampah PAUD-nya bisa mengumpulkan rata-rata 800 kg sampah daur ulang per bulan. Cukup efektif untuk mengurangi limbah daur ulang yang ada di seputaran Belawan yang selama ini dikenal kumuh. Lantas, sampah yang disimpan dalam gudang di samping PAUD itu diambil oleh pengepul pada akhir pekan.
“Setelah itu hasilnya saya simpan di buku bank sampah, lalu dipotong uang PAUD per bulannya Rp30.000. Kemudian hasil dari penjualan sampah selama setahun, saya kembalikan kepada orang tua murid,” ujarnya. Selama setahun, setiap orangtua murid bisa mendapat Rp1 juta dari hasil mengumpulkan sampah. (Idntimessumut, 2/5/2019)
Inilah gambaran rakyat yang terus berjibaku dengan masalah pendidikan. Ibarat benang ruwet, masih belum terurai. Biaya pendidikan yang tinggi, gaji guru yang rendah, membuat sulit untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Padahal negeri ini membutuhkan penerus yang mampu menggiring umat ke arah kebangkitan.
Maka ketika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, akan mengajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia, yang disampaikan saat menghadiri diskusi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Kamis 9 Mei lalu. Maka muncul polemik.
Tidak hanya di kalangan praktisi pendidikan, honorer K2 juga lantang menyuarakan penolakan. Titi Purwaningsih, Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) mengungkapkan, saat ini honorer K2 tengah sekarat. Mereka harus gigit jari di saat guru PNS menikmati rapelan kenaikan gaji dan pada 24 Mei mendatang menerima THR.(Jambiupdate.co, 13/5/2019).
Segala yang datang dari luar menimbulkan keresahan. Kata ‘impor’ benar-benar mengecewakan umat. Pasalnya, kebijakan impor yang diambil penguasa, selalu saja menimbulkan kontroversi. Baru sekedar wacana, serta merta terjadi gejolak di tengah umat. Tidak hanya garam, gula, beras dan bawang putih impor. Guru pun termasuk kebijakan impor yang digulirkan penguasa.
Jumlah lulusan guru melimpah ruah di negeri ini. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk pelatihan guru juga tidak sedikit. Akan tetapi pemerintah dianggap gagal menyejahterakan guru honorer. Puluhan tahun bekerja, hanya digaji Rp 300 ribu per bulan. Jika mereka bersaing dengan guru impor, habislah nasib guru negeri sendiri.
Tak lama kemudian Puan meralat kata-katanya, “Saya tidak pernah mengatakan impor, tapi akan mengundang guru-guru dari luar untuk training of trainer, memperkuat peningkatan guru yang ada di Indonesia,” ujar Puan di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/5). (Detiknews, 14/5/2019)
Memperbaiki mutu pendidikan tidak akan selesai dengan mendatangkan guru asing atau mengimpor guru. Jika masih dalam tataran ilmu, umat masih bisa menerimanya. Akan tetapi jika berhubungan dengan tsaqofah, maka wajib ditolak. Sebab hal ini berpengaruh bagi keimanan peserta didik, yaitu akan menjauhkan umat dari keislamannya.
Rencana mendatangkan guru asing dengan alasan mutu pendidikan rendah ketika melihat hasil ujian nasional (UN) yang belum sesuai dengan standar kelulusan, tidaklah adil. Sebab belum menyentuh akar masalah. Hasil UN bukan tolok ukur baik atau buruknya seseorang. Jika kembali pada firman Allah,
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.  (QS. Al Hujurat: 13)
Takwa adalah kemuliaan di sisi Allah. Pendidikan yang berorientasi pada takwa, akan mencetak generasi unggul peradaban mulia. Tinta emas kejayaan Islam telah membuktikan selama 13 abad. Banyak penemuan dan ilmu pengetahuan berkembang. Polymath, seseorang yang menguasai banyak bidang justru bermunculan saat diterapkan aturan Islam. 
Oleh sebab itu, meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, hanya bisa dilakukan jika kembali pada Islam. Persoalan mendasar ada pada asas ri’ayah umat. Jika masih menggunakan demokrasi yang berinduk pada kapitalisme, selamanya kepentingan umat tidak akan menjadi prioritas. Pendidikan pun tidak akan menghasilkan output yang optimal. Wallahu ‘alam.[]

*Muslimah Revowriter Cirebon

Comment

Rekomendasi Berita