by

Pajak, Pemasukan Pokok Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

-Opini-22 views

 

 

 

Oleh: Desi Wulan Sari, M.,Si, Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Bukan satu hal baru bahwa pajak telah menjadi bagian dari sistem perekonomian negeri ini. Pajak yang dibebankan kepada rakyat dikatakan sebagai sumber dana pembangunan seperti infrastruktur, program kerja negara, serta gaji para wakil rakyat dan pegawai negeri ini.

Hal ini tentu tidak lepas dari sistem ekonomi yang tengah diadopsi, yaitu sistem ekonnomi kapitalis sebagai gerak pembangunan di dalam roda pmerintahan.

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan cukup besar bagi para pelaku ekonomi. Melakukan segala kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumberdaya ekonomi.

Dengan kata lain kapitalisme diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatan keuntungan sebesar-besarnya. Pemikiran ini berasal dari Adam smith, tokoh Mazhab Klasik yang meletakkan dasar-dasar teori ekonomi pasar bebas.

Maka, salah aatu buah pemikiran ekonomi kapitalis ini menjadikan pajak sebagai sumber dana negara. Pembiayaan pembangunan negara dengan mengambil berbagai bentuk pajak, dari level pengusaha global, nasional, hingga rakyat sipil pun menjadi sasaran pemungutan pajak ini. Sejak Indonesia merdeka, perlahan-lahan pajak bulai dibebankan dalam berbagai kegiatan ekonomi negeri. Hingga hari ini, banyaklah sudah penambahan sumber pajak yang dipungut pemerintah dari rakyatnya. Seakan segala celah terkecil layaknya lubang jarum, tetap dijadikan objek pajak kini.

Melihat kondisi tersebut, bijakkah hal ini dilakukan? Terlebih beberapa tahun belakangan ini pandemi menghantam seluruh dunia, hingga memporak porandakan kegiatan perekonomian, khususnya pada level rakyat. Dampak pandemik ini sangat berat dihadapi, bahkan banyak rakyat yang kehilangan pekerjaannya, di PHK, pengurangan karyawan, menurunnya daya beli dan banyak faktor yang mengakibatkan kesulitan semakin tampak di depan mata.

Kebijakan pemungutan pajak yang sedang viral beberapa waktu lalu yaitu diberlakukannya pajak atas bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Seperti pendidikan, bahan makanan, serta berbagai isu yang diangkat guna melihat reaksi yang ditunjukkan masyarakat, bahkan baru-baru ini dilansir kompas.com, (7/10/2021) bahwa pemerintah bersama DPR RI sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada April tahun 2022 dibarengi  wacana NIK yang dijadikan NPWP juga ikut muncul di masyarakat.

Akibat kebijakan-kebijakan intensifikasi (ket: usaha untuk meningkatkan) pajak dan ekstensifikasi (ket: usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah hasil dengan menambah) pajak, membuat rakyat semakin menjerit dan ingin menyuarakan kata hatinya, akankah derita pajak dalam sistem kapitalis ini akan terus menggerogoti?

Bagaimanakah perbaikan nasib rakyat jika terus dihadapkan pada kebijkan ini? Kesulitan ekonomi, ditambah beban pajak terlebih di masa pandemi, siapa yang akan mengurusi? Adakah sistem yang mampu menjadi solusi masalah ini?

Sistem ekonomi kapitalis memiliki watak yang mengiringi pemberlakuan ideologi kapitalisme.

Hingga hari ini belum ada satupun sistem yang mampu membawa solusi atas setiap permasalahan umat. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat berdasarkan sistem Islam kaffah (paripurna) yang bersumber dari Al Quran, hadist, ijma dan qiyas.

Sistem ekonomi Islam sangat jauh berbreda dengan sistem ekonomi konvensional termasuk sistem ekonomi kapitalisme, karena masih memberlakukan praktik-prakti riba dan kepemilikan SDA umum dan khusus yang tidak sesuai pengelolaannya.

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat saja. Dimana sumber pendapatan yang lain tidak mampu mencukupi kebutuhan baitul mal, tetapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukiupi maka pajak harus dihapus. Sifatnya tidak permanen.

Di masa Rasulullah Saw dan para sahabat Nabi Saw yang menjadi khalifah di masa keemasan Islam, pajak tidak pernah diterapkan. Karena jika sifatnya memaksa ada unsur kedzaliman di dalamnya maka tentu tidak diperbolehkan untuk dijalankan penguasa kepada rakyatnya.

Namun, ada beberapa ulama seperti Al Juwaini, Syatibi, ulama Andalus dan ulama mahzab Hanafi dan Ibnu Taimiyah yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi syarat teretentu sebagai berikiut:

Pertama, ada (hajah) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang.

Kedua, pemasukan negara dari Jiziyah, kharaz, dst yang tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara, seperti kondisi kas baitul mal yang kosong.

Ketiga, bermusyawarah dengan para tokoh agama (ahlul hilli walaqdi) diharamkan mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan musyawarah dengan tokoh ulama.

Keempat, ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan bagi harta orang yang kaya dan mampu.

Kelima, pendistribusian pajak digunakan untuk kepentingan yang telah ditujukan, tidak boleh didistribusikan kepada hal yang bersifat mewah.

Keenam, untuk kebutuhan yang mendesak, jika kebutuhannya telah terpenuhi maka pajak tidak boleh ditarik lagi. Penerapan pajak ini hanya bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara.

Itulah fungsi penarikan pajak dalam sistem ekonomi Islam. Dimana negara tidak akan pernah membebani rakyat dengan pajak tetap, apalagi bagi rakyat yang tidak mampu. Bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapittalis, akan selalu membawa masalah-masalah baru kepada umat.

Maka, saatnya umat menyadari betapa sistem Islam Kaffah senantiasa membawa kemaslahatan karena selalu membawa solusi tuntas bagi seluruh permasalahan umat manusia. Hanya Islam Kaffah lah satu-satunya solusi atas pajak yang menyiksa umat ini. Wallahu a’lam bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita