Penulis: Triana Amalia, S.Pd | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Manusia yang mendapatkan jabatan, hendaknya memiliki kemampuan memimpin yang baik. Begitulah alasan presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah bagi jajaran anggota Kabinet Merah Putih (KMP).
Bersumber dari laman Liputan6.com (28/10/2024) Prabowo menegaskan alasan Akmil bagi KMP karena pentingnya bonding serta team building juga amat diperlukan. Selayaknya membentuk tim sepakbola, jajaran pejabat tinggi negara ini juga perlu melatih kekompakan.
Jajaran Anggota KMP Menjalani AKMIL Rasa Darmawisata?
Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan yang ikut serta dalam retreat kabinet di Magelang Jawa Tengah memberikan pendapatnya. Sebuah artikel berita di CNN Indonesia (27/10/2024) menulis pendapatnya tentang agenda tersebut. Raja Juli mengaku bahwa para menteri dan wakil menteri tambah intens saat berkomunikasi setelah ikut serta di agenda retreat KMP itu.
Namun, agenda retreat jajaran Kabinet Merah Putih yang memakan waktu tiga hari itu mendapatkan fasilitas mewah. Tenda-tenda glamping tempat para pejabat tinggi negara Indonesia itu lengkap dengan pendingin udara (AC), kamar mandi, hingga teras untuk bersantai.
Di dalam tenda pun ada ruang tamu lengkap dengan kursi dan satu meja, ada juga karpet permadani. Sungguh jauh dari kata pelatihan militer yang dijalani oleh rakyat biasa.
Adapun transportasi yang digunakan jajaran Kabinet Merah Putih untuk pergi ke Magelang dari Jakarta, yaitu pesawat Hercules. Prabowo mengaku ingin mengenalkan pesawat Hercules sebagai contoh moda angkut pasukan, angkut barang, atau moda bantuan cepat untuk evakuasi korban bencana.
Seluruh fasilitas yang memanjakan dan hanya satu pengenalan sarana transportasi darurat untuk rakyat, membuat para kelas menengah korban pemungutan pajak berkomentar di media sosial X. Mereka mengungkapkan bahwa para petinggi negara sedang bermain “tentara-tentaraan” dan tidak akan melakukan perubahan untuk mengangkat derajat hidup rakyat.
Rakyat tak dibuat berharap akan perubahan, tetapi geram karena para pemangku kebijakannya malah darmawisata atau healing dibanding latihan kepemimpinan. Beberapa akun di X menyatakan pasrah dengan kabinet yang akan berjalan hingga tahun 2029 itu.
Rakyat Hanya Butuh Pejabat yang Bersinergi untuk Kesejahteraan
Para petinggi negara berkata siap bekerja setelah pembekalan (retreat) rasa healing yang diadakan di Akmil Magelang. Mereka pun kembali ke Jakarta dengan retorika perubahan tanpa tindak lanjut sesuai realitas.
Semangat yang kompak belum tentu menjamin pejabat akan bekerja sesuai aturan. Lebih parahnya janji di masa kampanye akan dilupakan.
Dilihat dari komposisinya, orang-orang yang dipanggil oleh Prabowo kebanyakan berasal dari politisi dengan persentase mencapai 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Kalangan profesional teknokrat hanya 15,7% atau 17 dari 108 calon.
Disusul kalangan TNI/Polri (8,3%), ada pun pengusaha (7,4%), diikuti kalangan akademisi (5,6%), tokoh agama hanya (4,6%), terakhir kalangan public figur (2,8%).
Komposisi KMP terlihat tidak mempertimbangkan integritas serta profesionalitas. Porsi akademisi atau ahli amat kecil, begitu pula tokoh agama. Rencana pemerintah akan membangun kabinet zaken hanya angan belaka.
Menurut akademisi dari Universitas Mulawarman, Hediansyah Hamzah. Dia menjelaskan bahwa kabinet zaken yang merujuk pada kabinet yang terbentuk dari para teknokrat dan profesional independen, tidak menjadi bagian partai politik.
Misal, AHY yang diberi peran sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, padahal latar belakangnya militer, hal itu jauh bahkan tidak ada kaitannya. Dengan dipilihnya pemangku kebijakan yang tidak sesuai dengan keahlian, menunjukkan pemerintahan Indonesia hanya didominasi orang-orang yang diakui sesuai dengan keberpihakannya pada pemilik modal.
Itulah yang dinamakan politik transaksional. Perkara tersebut sudah biasa dalam bingkai demokrasi, tanpa memikirkan kondisi rakyat menengah ke bawah. Rakyat membutuhkan perubahan yang fundamental.
Rakyat tidak akan bebas dari kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan yang mahal, fasilitas kesehatan tak terjangkau, ketahanan pangan, dan kesejahteraan hanya dengan retorika yang membara.
Demokrasi Ramah terhadap Pejabat dan Kejam kepada Rakyat
Politik transaksional terjadi karena kepentingan pribadi dan keluarga yang tidak ingin sumber kekayaannya terungkap. Program makan siang gratis yang digadang-gadang sebagai bentuk “kebaikan” pemerintah terhadap rakyat tidak termasuk di dalamnya.
Para pendukung presiden dan wakil presiden terpilih lebih menginginkan kursi jabatan dibanding membela janji-janji agar terealisasi untuk rakyat. Seakan-akan telah lupa jika mereka pernah berjuang membeli hati rakyat.
Demokrasi yang berdasar pada ideologi kapitalisme memihak pada pemilik modal. Indonesia yang mempunyai sumber daya alam melimpah membuat para pemilik modal ingin kebijakan yang melegalkan kejahatannya. Para pejabat akan mendapatkan banyak kekayaan dari kebijakan yang memihak kepada pemilik modal.
Kesejahteraan rakyat dalam sistem pemerintahan ini makin terpinggirkan. Contoh saja masyarakat Rempang yang hingga kini masih diintimidasi aparat setempat.
Berbagai kritik rakyat di media sosial mengantarkan mereka ke pelanggaran UU ITE. Belum lagi para buzzer yang selalu siap membela junjungannya di kursi tertinggi. Oleh karena itu, rakyat membutuhkan solusi yang menyentuh akar masalah, yakni perubahan sistem pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Islam adalah Solusi Nyata
Seluruh alam semesta adalah milik Allah Swt. tentu akan diatur oleh pemilik-Nya bukan manusia yang terbatas. Begitu pula tugas pemimpin negara, tidak untuk menambah kekayaan, tetapi mengurusi semua kebutuhan rakyat.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Sistem Islam memandang pemimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berat di dunia dan akhirat. Seorang pemimpin bertanggung jawab penuh pada nasib rakyatnya. Ia wajib menjaga akidah rakyat serta urusan sandang, papan, dan pangan juga.
Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam dipilih berdasarkan integritas (berkepribadian Islam) yang tinggi. Seorang yang profesional dan jauh dari kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok.
Kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam dibantu oleh Mu’awin yang terbagi dua, yakni Mu’awin at-Tafwidh dan Mu’awin at-Tanfidz. Mereka adalah muslim yang siap membantu kepala negara kapan pun, walau tanpa melaksanakan team building yang memakan anggaran negara.
Mu’awin at-Tafwidh merupakan seseorang yang bertugas untuk mengatur berbagai urusan menurut pendapatnya. Pandangan Mu’awin at-Tafwidh harus berdasarkan ijtihad yang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat.
Sementara Mu’awin at-Tanfidz adalah seorang penghubung kepala negara dengan struktur dan aparatur, rakyat, serta pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan pemimpin negara Islam dari kepala negara kepada mereka juga sebaliknya.
Pada masa Rasulullah Saw. Abu Bakar ra. dan Umar bin Khattab berperan sebagai mu’awin. Mereka bertugas di saat tertentu saja bukan di semua aktivitas.
Itulah jajaran pemimpin yang berdasar pada kepribadian Islam bukan kekayaan atau jabatan sebelumnya. Mereka tidak akan memikirkan kepentingan pribadi, tetapi tugas utama mereka adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Wallahualam bissawab.[]
Comment