by

Pelantikan DPK APDESI, Ketua DPD Sampaikan Agar Petugas Panwaslu di Ganti

Foto/Iyan/radarindonesianews.com
RADARINDONESIANEWS.COM, TANGGAMUS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanggamus lantik kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI 20 Kecamatan, di Gedung Fasilitas Umum Islamic, Centre Kotaagung, Jumat (13/7).

Turut hadir Pj.Bupati kab tanggamus Ir.zainal abidin,para kepala OPD kab tanggamus,para camat se-kab tanggamus,Forkompinda,para kepala pekon se-kab tanggamus,ketuaDPD APDESI Provinsi Lampung Buyng Suhardi,dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya Plh Ketua DPC APDESI Kabupaten Tanggamus Munzairi, berharap kepada DPK APDESI 20 kecamatan yang baru saja dilantik untuk bahu-membahu memikirkan dan membesarkan organisasi APDESI sebagai wadah pemersatu pemerintahan yang ada di pekon, disamping memperjuangkan kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan.

“Kita ketahui bersama, APDESI adalah wadah konsolidasi dan pemersatu para perangkat pekon, untuk itu mari kita bersama-sama dalam membentuk pemerintahan pekon yang berkarakter baik, sebab dengan pekon yang berlandaskan pemerintahan yang baik maka masyarakat di pekon akan sejahtera,”kata Munzairi. 

Dalam kesempatan ini Buyung Suhardi menyinggung kinerja Panwaslu dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi terkait Money Politik yang di anggap merusak Demokrasi di Lampung. 
“Saat Money Politik bertebaran dari H-5 saat itu kemana kinerja Panwaslu, karna yang menangkap mereka – mereka yang bermain Money Politik itu masyarakat bukan petugas Panwas”. Ucap Buyung. 

“Kami juga sempat sharing dan mengusulkan ke Pansus DPRD Provinsi Lampung , meminta untuk di gantikan semua petugas Panwas dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Karna bila Panwas yang sekarang masih di pakai ini akan lebih hancur lagi demokrasi kita”. Lantang Buyung Suhardi. 

Pj. Bupati Ir. Zainal Abidin, dalam sambutannya, berpesan kepada seluruh kepala pekon untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dana desa (DD). Hal ini bertujuan agar supaya pembangunan di pekon dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya juga mendapat informasi BPK akan ke Tanggamus, untuk melakukan pemeriksaan peruntukan ADD, jadi saya meminta kepada kepala pekon untuk segera menyelesaikan data-data yang berkaitan dengan DD, jangan ada alasan data tidak sesuai karena yang bersangkutan baru menjabat, atau yang lainnya,”tandasnya.(Iyan).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 7 =

Rekomendasi Berita