by

Pilkada DKI Dan Kepentingan Politik Nasional

antara
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mengulas perhelatan politik menyongsong Pilkada DKI tahun 2017, menurut pandangan Fahmi
Hafel, Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring (IDM) ini sebuah peta baru nantinya di parlemen senayan
kedepannya.
 
“Dalam Pilgub dan cagub DKI  Jakarta dapat dianalisa sebagai
sebuah gambaran yang akan datang dalam Politik Nasional, dengan
gabungnya PAN, PKB ,PPP dan PD,” urainya menyampaikan, berdasarkan
keterangan tertulis singkatnya, Sabtu
(24/9).

“Itu sudah bentuk Pembangkangan 3
partai pendukung pemerintah terhadap Pak Joko Widodo. Sebab, didorongnya
Ahok oleh PDIP sangat besar pengaruh Pak Joko Widodo pada Megawati SP,”
ungkap Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring (IDM) itu
menganalisa.

“Jika suatu waktu Joko Widodo
‘kepleset’. Misalnya, dalam hal melanggar batas ambang defisit APBN atau
peristiwa politik yang memungkinkan Joko Widodo- JK dilengserkan akan
lebih solid dan padu partai pendukung pemerintah untuk bersatu dengan
parpol diluar pemerintahan untuk melengserkan Joko Widodo – JK,”
imbuhnya.

“Bahkan, Golkar anytime bisa membelot dan ikut dalam barisan parpol yang dimotori oleh Partai Demokrat,” tukasnya lagi.

Diusungnya Ahok oleh PDIP, bisa saja sebuah teka
teki politik yang sangat menarik. Sebab, tambah Fahmi Hafel, kasus-kasus dugaan korupsi dengan dugaan keterlibatan
Ahok di KPK tidak pernah dihentikan mulai dari kasus RS Sumber Waras
yang merugikan negara ratusan miliar, reklamasi pantai Jakarta dan
banyak lagi.

“Maka itu bisa jadi bila Ahok
Djarot yang menang, maka nasib Ahok akan seperti mantan Gubenur Banten
Ratu Atut yang dipenjarakan KPK akibat kasus suap di MK terkait PIlkada
yang akhirnya Rano Karno yang merupakan Kader PDIP menggantikan Ratu
Atut sebagai Gubenur Banten,” bebernya lagi.

Ditambah
lagi, PDIP tahu benar karakter Ahok yang tidak pernah loyal terhadap sebuah Partai politik yang mendudukan dia
jadi kepala daerah.”Itu artinya PDIP bisa saja mendorong KPK melanjutkan
kasus dugaan korupsi yang bisa menjerat Ahok sebagai pesakitan KPK
nantinya,” ujarnya.

“Nah, murah bukan biaya poiltik yang dikeluarkan oleh PDIP jika semua skenario ini terjadi ?,” tukas Fahmi.

Fahmi
Hafel, Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring pun
berpandangan kalau Pilgub DKI Jakarta bisa jadi semacam gambaran
awal dari tujuan PDIP untuk bisa menguasai suara tanah jawa nanti pada
Pemilu 2019.

“Setelah itu, belum tentu juga
PDIP nanti akan mencalonkan Joko Widodo lagi sebagai Capres tahun 2019.
Karena PDIP menganggap Joko Widodo itu liar dan susah dikendalikan untuk
kepentingan PDIP di Pemerintahan,” jelasnya.

“Inilah
betapa cerdas nya seorang SBY dan Megawati menata politik nasional dari
perhelatan pilkada DKI Jakarta yang jadi barometer politik Indonesia,”
tutupnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − two =

Rekomendasi Berita