Penulis: Diana Nofalia, S.P | Pemerhati Politik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Tidak dimungkiri suara rakyat diperlukan pada saat-saat pesta pemilihan penguasa. Setelah pesta usai, suara rakyat tak perlu didengar lagi bahkan dianggap sebagai duri. Mereka lupa bahwa mereka dulunya meminta suara agar bisa berkuasa. Tapi setelah berkuasa, rakyat yang bersuara itu berusaha dibungkam bahkan bisa dipenjarakan.
Berburu kursi panas di pemerintahan seperri ditulis rri.co.id tidak hanya diminati kalangan elit oligarki, akademisi, politisi bahkan juga diminati para selebriti. Setengah tahun menjelang hari H pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, 27 November 2024 mendatang, sejumlah nama artis mulai muncul ke permukaan. Mereka tidak terang-terangan ingin mencalonkan kursi Bupati, namun lebih dibidik untuk posisi Wakil Bupati.
Fenomena berburu kekuasan ini tak lagi asing bagi kita, bahkan kita juga tahu bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai macam kecurangan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan.
Suara rakyat diburu dengan berbagai cara, janji manis dan popularitas. Padahal sejatinya, kontestasi ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, namun demi kepentingan elit oligarki.
Maka tak jarang kita temui calon penguasa yang mencalonkan diri dalam pesta demokrasi menghalalkan segala cara demi mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Suara rakyat sangat merdu pada saat pesta demokrasi berlangsung tapi apa yang terjadi ketika calon penguasa menjadi penguasa?
Suara itu sudah sumbang dan bahkan sangatlah berisik dan tidak dipedulikan demi kelanggengan jabatan dan kekuasaan. Ironis bukan?
Kalau kita coba amati lebih dalam, berbagai kebijakan pemerintah cenderung lebih memihak pasar yang diikuasai para pemilik modal daripada memihak kepentingan rakyat. Contohnya adalah kebijakan menaikan BBM. Alasannya adalah standarisasi minyak dunia, juga menghapus subsidi barang sekaligus mengalihkannya ke subsidi orang. Padahal yang dilakukan adalah untuk mengundang masuknya investor asing dalam sektor ini.
Mengapa penguasa yang ada lebih memilih memuaskan kepentingan pengusaha (korporasi) daripada rakyat? Sudah rahasia umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Biaya besar ini dibutuhkan untuk kampanye legal sampai yang ilegal, suap menyuap, money politics, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain.
Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun menjadi pilar penting sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu, paling tidak, jaminan terhadap bisnisnya; bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis pemerintah. Jadilah elit politik kemudian didikte untuk kepentingan pengusaha.
Inilah satu keniscayaan dalam demokrasi, berburu kedudukan sebagai penguasa. Kekuasaan menjadi sarana untuk meraih materi dan kedudukan/prestise. Kekuasaan adalah alat untuk mengokohkan kepentingan oligarki. Jadi kekuasaan yang ingin diraih notabenenya bukan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Dalam Islam kekuasaan adalah amanah, dan berkonsekuensi riayah (mengurus, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Maka dalam hal ini, dalam proses pemilihan pemimpin sampai terpilihlah seorang pemimpin, Islam memiliki mekanisme tertentu. Bahkan pemimpin yang dipilih harus memiliki standar yang sudah ada dalam ketetapan Syara’ yaitu Siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.
Pemilihan kepala daerah dalam islam sederhana, cepat dan murah, efektif dan efisien, karena kepala daerah (wali atau amil) dipilih oleh Khalifah. Mereka adalah perpanjangan tangan khalifah dalam me-riayah rakyat, bukan penguasa tunggal daerah. Tegaknya kekuasaan, tidak ada kepentingan selain menerapkan hukum syara untuk menegakkan keadilan.
Dalam pemilihan pemimpin saja sudah tampak jelas antara demokrasi dan Islam sangatlah berbeda. Berbeda dengan Demokrasi, Islam sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam tataran individu, syariah Islam mendidik individu agar bertakwa.
Keinginan untuk melakukan pelanggaran syariah akan diminimalkan dengan nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan. Dengan begitu akan terbentuk pribadi-pribadi yang shalih yang orientasinya akhirat bukan semata-mata duniawi, sehingga menjadikan kekuasaan sebagai ajang untuk menguntungkan diri sendiri, karena memahami bahwa segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. kelak.
Jika bicara dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin kemaslahatan (rahmat) bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh alam. Bahkan kesejahteraan itu telah diceritakan dalam berbagai sejarah kegemilangan Islam sebelumnya.
Demikian pandangan Islam mengatur mekanisme pemilihan penguasa tak lain untuk menerapkan aturan Allah dalam kehidupan.
Begitupun orang-orang yang dipilih tentunya adalah orang yang mampu dan bersedia dengan segenap jiwa dan raganya demi tujuan tersebut, bukan orang-orang yang haus kekuasaan dan jabatan yang melakukan segala cara demi mendapatkan suara. Wallahu a’lam.[]
Comment