by

PPDB SDN Ciruas 04 Diduga Jadi Ajang Cari Untung

Aat Sugiana
Kepala Sekolah SDN Ciruas VI.[Adhi SN/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, SERANG – Entah apa yang dimaksud oleh para penyelenggara pendidikan
di Sekolah Dasar Negeri Ciruas 04 yang beralamat di Jl. Tb. Nabei
Ranjeng Ciruas ini. Kendatinya tanpa ada hasil informasi tertulis
melalui selebaran atau surat menyurat para wali murid baru dipaksa untuk
membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Hal tersebut dikatakan oleh salah satu orang tua wali murid
bahwa dirinya harus membayar sejumlah yang katanya diperuntukan untuk
membayar baju seragam, Lembar Kerja Siswa dan bangunan.
“Semuanya Rp. 700 Ribu , peruntukkannya antara lain untuk
beli baju seragam Rp. 160 Ribu, bayar LKS Rp. 90 Ribu , dan bayar
bangunan Rp. 450 Ribu. Anehnya jumlah rinciannya itu tidak di
beritahukan kepada kami alasannya sudah di musyawarahkan. Dan saat kami
membayar , pihak sekolah tidak mau menyerahkan bukti pembayaran dengan
alasan tidak perlu “, Pungkasnya.
Ditanya mengenai adanya perihal tersebut, Aat Sugiana
Kepala Sekolah SDN Ciruas VI diruang kerjanya mengatakan kepada awak
media ini jika perihal tersebut dibenarkan olehnya dan telah melalui
musyawarah.
“Bapak ini mengetahui dari siapa ya … pembayarannya
semuanya Rp. 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) Dan
rinciannya sudah disampaikan oleh pihak komite.” Katanya.
Aat Sugiana menambahkan jika kondisi tersebut terjadi
dikarenakan membludaknya pendaftar peserta didik baru yang mengakibatkan
terbatasnya fasilitas pendukung.
“Hingga akhirnya, komite sekolah membuat aturan seperti
ini. Masalah kwitansi nya tidak ada, itu mah mungkin lagi kehabisan jadi
tidak dikasih. Maklumlah pak, jika selebaran dan kwitansinya ada
biasanya nanti diphoto copy oleh LSM dan wartawan untuk dijadikan alat
bukti pungutan”, Tambahnya.
Diketahui bahwa kondisi tersebut rupanya tak diindahkan
oleh para penyelenggara pendidikan yang seharusnya dapat menjembatani
dengan baik dan mengedepankan kearifan lokal serta regulasi di dunia
pendidikan. Diperlukan pula keterbukaan informasi sebagai bentuk
transparansi serta akuntable dengan tanpa mengedepankan ajang aji
mumpung dalam mencari keuntungan semata.
Hingga berita ini dipublish, Jiyanto yang disebut sebagai
ketua Komite sekolah belum juga dapat dihubungi dengan alasan sedang
bekerja sebagai karyawan pada salah satu industri kertas di wilayah
Serang Timur.( Adhisena )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =

Rekomendasi Berita