RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga jenis pick-up secara utuh (completely built up/CBU) dari India menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan ketidaksinkronan dalam kepemimpinan ekonomi dan arah industrialisasi nasional.
Dalam siaran pers , Senin (23/2/2026), Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan kebijakan industri yang selama ini tengah diperkuat pemerintah.
Menurut Rektor Paramadina ini, di tengah implementasi agenda industrialisasi, kebijakan impor dalam skala besar justru dapat menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung.
“Jika terus dilakukan, ini menjadi kebijakan instan yang tampak praktis dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional,” ujar Didik dalam keterangannya.
Secara makroekonomi, tambah Didik, kebijakan ini dinilai berisiko menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. Padahal, Indonesia selama ini telah mengekspor produk otomotif ke berbagai negara dalam jumlah signifikan, yakni lebih dari setengah juta unit atau sekitar 518 ribu unit.
Didik mengingatkan, ketika Indonesia tengah berupaya memperkuat posisinya sebagai basis produksi otomotif regional, kebijakan impor besar-besaran justru berpotensi menggeser posisi tersebut menjadi sekadar pasar bagi produsen luar negeri.
Ia menilai, kebijakan tersebut juga dapat menjadi preseden buruk bagi industri domestik. Industri otomotif nasional yang selama dua dekade terakhir berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global berisiko terdampak serius.
Masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar dikhawatirkan menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun melalui investasi besar.
Lebih jauh, ekonom senior indef ini juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, negara mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), investasi manufaktur, serta penguatan rantai pasok. Namun di sisi lain, pintu impor massal kendaraan justru dibuka lebar.
“Inkonsistensi seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik dalam maupun luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu membatalkan rencana impor tersebut dan menyusun arah kebijakan yang lebih konsisten dan strategis.
Prioritas, menurutnya, harus diberikan pada produksi domestik, termasuk melalui skema pengadaan pemerintah.
“Dana publik dan penerimaan pajak semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional, mendorong investasi kendaraan niaga lokal, serta memastikan kebijakan industri tetap sejalan dengan agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi.” Imbuhnya.[]
Comment