by

Rahmat Gunawan, S.H: Pelantikan Pejabat Gubernur Jabar Diduga Bernuansa Politis

Rahmat Gunawan, S.H.[Wid/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dilantiknya Komisaris Jenderal Pol. M.Iriawan sebagai Pejabat (Pj) sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo, menuai protes keras dari berbagai kalangan. 
Salah satunya dari Wasekjend Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Rahmat Gunawan,S.H yang menyatakan penyesalannya terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Pol. M.Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri. PPMI menduga pengangkatan itu bernuansa kepentingan politis menjelang Pilkada dan Pilpres. 
“Ini tindakan semberono, karena telah menabrak tiga peraturan perundang-undangan yang belaku, yakni UU No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian, UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatul SIpil Negara (ASN) dan UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPMI, Rahmat Gunawan, S.H, kepada radaridonesianews.com, Rabu (20/06/2018).
Dirinya mendesak Mendagri dan Presiden untuk segera membatalkan Komjen Pol. M.Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, karena masih tercatat sebagai perwira aktif di kepolisian. 
“Kalau alasan pengangkatan karena faktor keamanan, kami sebagai warga Jawa Barat sangat tersinggung. Sebab, masyarakat Jawa Barat, khususnya keturunan Sunda sangat terkenal dengan kesantunannnya, bertoleransi tinggi, religius dengan wilayah paling aman di indonesia,” katanya. 
Rahmat Gunawan yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menambahkan, Mendagri jangan memaksakan kehendak dengan cara yang tidak santun terhadap undang undang. “Masih banyak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang layak dan pantas mengisi posisi pejabat Gubernur Jawa Barat,” katanya.[Wid]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =

Rekomendasi Berita